Vaksinasi Nusantara Antara Inovasi dan Pertarungan Ekonomi Politik
Opini
Pandemi Covid-19 memang masalah yang tidak sederhana, artinya masalah yang rumit dan memerlukan kebijakan yang extra ordinary. Tidak tanggung-tanggung pemerintah perlu untuk memangkas APBN 2020 untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mengeliminasi dampak negative Covid-19. Trilyunan anggaran yang dikucurkan untuk program vaksinasi dan juga jaring pengamanan sosial. Artinya, bahwa upaya pemerintah untuk menghalau Pandemi Covid-19 juga sudah dilakukan secara optimal.
Upaya yang dilakukan di antaranya adalah menggenjot vaksinasi kepada masyarakat. Upaya memberikan vaksin kepada masyarakat adalah dalam kerangka untuk membangun herd immunity, sehingga jika orang terpapar oleh virus Covid-19 tetap bisa diminimalisasikan dampak buruknya. Dan sesuai dengan pengalaman beberapa orang bahwa melalui vaksin dua kali, maka akhirnya bisa diketahui bahwa dampak buruk vaksin bisa dinetralisir.
Pemerintah telah membangun kerja sama dalam upaya vaksinasi dengan perusahaan-perusahan di luar negeri, di antaranya adalah dengan perusahaan yang memproduksi Sinovac, dan Aztrazanega dan kemudian juga dengan Moderna dan Pzifer. Dua yang terakhir diproduksi oleh perusahaan Amerika Serikat, sedangkan Sinovac dari China, dan Aztrazanega dari perusahaan Inggris. Semua vaksin tentu memiliki profilingnya sendiri-sendiri. Misalnya Sinovac memiliki daya keampuhan sebesar 70%, sementara Aztrazanega, 75%, Moderna dan Pizfer sebesar 90%. Jadi masing-masing vaksin bisa mempengaruhi herd immunity sesuai dengan kapasitasnya.
Pemerintah mencanangkan vaksinasi masyarakat sebanyak 170 juta orang. Dengan jumlah sebanyak ini, maka secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi tingkat kekebalan masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19. Itulah sebabnya pemerintah memberikan otoritas kepada berbagai institusi sosial untuk terlibat di dalam pemberian vaksin kepada masyarakat. Misalnya lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, PTU maupun PTKIN, bahkan pesantren dan perusahaan-perusahan dan organisasi sosial seperti Muhammadiyah, NU dan organisasi keagamaan lainnya.
Masyarakat juga memiliki antusiasme di dalam upaya vaksinasi tersebut. Maka di berbagai tempat yang menyelenggarakan vaksinasi maka di situ bisa dilihat berjubel orang antri vaksin dan bahkan terkadang mengabaikan protocol kesehatan. Semua menandai era baru kesadaran bervaksin di kalangan masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang kewajiban vaksin dengan upaya membatasi orang masuk ke mall atau pusat-pusat perbelanjaan dan area public service bagi yang belum vaksin, tentu menjadikan orang bersemangat untuk vaksinasi.
Hanya problemnya adalah bagaimana pemerintah mendahulukan inovasi untuk menghindari pandemic Covid-19. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para ahli di bidang Kesehatan untuk mengupayakan agar produk vaksin yang diciptakannya memperoleh pengakuan. Ada Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara. Di sinilah problem utamanya, sebab ada kesan pemerintah setengah hati memberikan perhatian terhadap upaya inovasi yang dilahirkan oleh para expert tersebut.
Vaksin Nusantara diinisiasi oleh Dr. Terawan, kepala Rumah Sakit Dr. Subroto, bekerja dengan expert yang memiliki kapasitas dalam membuat vaksin untuk kepentingan vaksinasi Covid-19. Rumah Sakit Tentara –begitu masyarakat menyebutnya tentu sangat serius di dalam menciptakan Vaksin Nusantara. Sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Terawan, bahwa vaksin ini sangat efektif untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sudah dilakukan uji klinis, hanya problemnya pada pengakuan dari BPOM yang dinilai oleh beberapa kalangan sepertinya “menghambat” laju penciptaan vaksin khas Indonesia. Para ahli yang terlibat di dalam inovasi ini adalah kumpulan dokter dan ekspert yang memiliki kapasitas untuk membuat vaksin. Inovasi ini juga didukung oleh Prof. Dr. Nidhom dan Dr. Fadhilah Supari. Inovasi ini kelihatannya tersendat pada pengesahan dari BPOM yang memang memiliki “kewenangan” dalam mengeluarkan hak edar atas bahan makanan dan obat-obatan.
Jika dilihat dari personal yang menciptakan dan mendukung inovasi ini memang orang-orang yang selama ini kritis terhadap kebijakan penanganan Covid-19. Dr. Terawan adalah mantan Menteri Kesehatan, yang diberhentikan di saat pemerintah akan mengimpor Sinovac produk China, sementara Prof. Dr. Nidhom termasuk guru besar yang sering mengritik pemakaian vaksin dari luar negeri yang dianggapnya tidak khas Indonesia. Sementara itu Dr. Fadhilah Supari adalah mantan Menteri Kesehatan yang kesandung masalah, dan sangat kritis terhadap pemerintah. Saya tentu tidak berpretensi bahwa posisi para pengembang inovasi adalah mereka yang tidak disukai oleh pemerintah. Saya kira pemerintah tidak akan beranggapan bahwa para pengembang inovasi adalah orang yang berada di luar kepentingan pemerintah.
Namun saya ingin melihat bahwa kerumitan untuk menjadikan vaksin Nusantara sebagai bagian dari upaya vaksinasi di Indonesia adalah terkait dengan ekonomi politik. Di dalam konteks ini, ekonomi politik diartikan sebagai “siapa memperoleh apa, seberapa banyak dan dengan cara apa”. Dengan demikian, setiap aktivitas yang di dalamnya terdapat problem ekonomi politik, maka dipastikan bahwa ada nuansa kerumitan. Saya percaya bahwa Vaksin Nusantara itu tentu memiliki keunggulan yang bisa disandingkan dengan vaksin produk luar negeri. Bahkan vaksin ini juga sudah diinformasikan akan dipesan oleh Pemerintah Turki sebanyak 5,2 juta butir, dan telah bersiap-siap untuk dilakukan uji coba. Dalam konteks ini, maka vaksin ini bisa diakui di dunia internasional. Dan jika proses negosiasi ini berhasil maka memberikan suatu gambaran bahwa vaksin ini bereputasi internasional.
Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Tadi saya nyatakan bahwa untuk menggunakan sebuah produk apalagi bernilai strategis, maka tidak hanya dibutuhkan dimensi ekonomi tetapi juga politik dan relasi timbal baik di antara keduanya. Dari sisi ekonomi jelas bahwa ada semacam asumsi konseptual, bahwa impor itu tidak hanya bernuansa kerja sama untuk saling menguntungkan tetapi bisa juga dikaitkan dengan kerja sama G to G dan secara laten menggambarkan bahwa akan terdapat keuntungan timbal balik dalam program-program lebih lanjut. Bisa jadi terdapat negosiasi yang lebih luas dari hanya sekedar vaksin sinovac. Bahkan juga terdapat keuntungan hibah dari relasi G to G dimaksud. Kemudian dari sisi politik juga terdapat keuntungan dukungan secara politis terhadap pemerintah. Misalnya, dukungan China, Amerika dan Inggris terkait dengan pemerintah. Vaksinasi tidak hanya melibatkan China dengan Sinovac, akan tetapi juga dengan Amerika Serikat melalui Moderna dan Pizfer dan dengan Inggris terkait Aztrazanega. Dengan demikian, ada banyak variable yang terlibat di dalam memilih produk mana yang secara ekonomis dan politik menguntungkan.
Penggunaan vaksin Sinovac, Aztrazanega, Moderna, dan lainnya tentu secara ekonomis bisa menguntungkan relasi ekspor import sebab ada keuntungan timbal balik, tidak hanya bagi pengusaha tetapi juga pemerintah, sehingga penggunaan vaksin-vaksin ini merupakan keharusan secara ekonomi-politik. Belum lagi juga ada hibah yang menjadi kesepahaman G to G untuk kepentingan kemanusiaan. Dengan demikian penggunaan vaksin import memiliki banyak variable yang terlibat di dalamnya.
Hanya saja upaya-upaya untuk menciptakan vaksin dari anak negeri seperti Vaksin Merah Putih, Vaksin Nusantara dan lainnya yang sudah diciptakan secara medis dengan bersusah payah lalu jangan dianaktirikan. Upaya inovasi dalam bidang penanggulangan pandemic Covid-19 seharusnya didukung oleh kebijakan pemerintah, apakah kemenkes atau BPOM yang memiliki kewenangan untuk memberikan legalitas bagi upaya inovatif di bidang medis. Kita juga sudah memiliki BRIN yang katanya bisa menjadi wadah bagi upaya kreatif anak bangsa dengan berbagai inovasi dan penemuan baru.
Jadi jangan sampai upaya anak bangsa itu lebih dihargai di luar negeri ketimbang di negeri sendiri. Juga jangan sampai akhirnya orang Indonesia menjadi tidak “nyaman” untuk menemukan sesuatu karena negerinya sendiri dan masyarakatnya tidak mengapresiasinya. Ekonomi politik memang menjadi pertimbangan tetapi etika juga seharusnya dilibatkan untuk mempertimbangkan.
Wallahu a’lam bi al shawab.