(Sumber : Nur Syam Centre)

Trikotomi Agama Jawa Clifford Geertz dan Politik Identitas

Riset Agama

Tulisan berjudul “Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa” adalah karya Subair. Tulisan ini terbit di Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial “Dialektika”. Tulisan ini meminjam penelitian Geertz mengenai The Religion of Java untuk mengulas lebih dalam tentang trikotomi mengenai Abangan, Santri dan Priyayi yang dibawa pada “arena” politik identitas. Meskipun kajian Islam Jawa versi Geertz menuai berbagai perdebatan, namun Subair tetap ingin menggunakan pemikiran Geertz tersebut. Hal ini dikarenakan terlepas dari kelebihan dan kekurangan konsepsi Geertz, namun konsepsi Islam Jawa ini masi banyak menjadi sumber inspirasi dalam kebudayaan Jawa, bahkan Indonesia. Di dalam review ini akan diulas kembali tulisan Subair dua sub bab. Pertama, konsep politik identitas. Kedua, trikotomi Geertz dan politik identitas. 

  

Konsep Politik  Identitas

  

Di dalam menjelaskan konsep  dan makna  politik  identitas, Subair  menuliskan tiga pemikiran  tokoh.  Namun, Subair  tetap memberikan  konsep politik identitas versinya di awal pembahasan. Sehingga, pembaca tidak dibiarkan berada pada perdebatan panjang konsep politik identitas menurut para tokoh. 

  

Pertama, Subair meminjam konsep politik identitas milik Young. Menurut Young, politik identitas berkaitan erat dengan ide penindasan terhadap kelompok-kelompok sosial yang berkaitan dengan identitas gender, ras, etnis, dan sebagainya. Artinya, identitas seseorang berlaku pada bagaimana seseorang diperlakukan. Misalnya, identitas sebagai seorang wanita akan membuat seseorang rentan terhadap stereotip, kekerasan, eksploitasi dan marjinalisasi oleh orang bahkan kelompok lain. 

  

Kedua, politik identitas menurut Stuart Hall.  Ia berpendapat bahwa politik identitas adalah the politics of location. Artinya, politik menempatkan individu pada lokasi (realitas sosial) yang disengaja dikonstruksi. Selain itu, politik identitas berhubungan dengan the definition of self-subject. Artinya, politik identitas adalah pemahaman bahwa identitas individu didasarkan pada posisi individu. 

  

Ketiga, politik identitas menurut Madan Sarup. Ia berpendapat bahwa politik identitas adalah as politics is about the production of identities politic produces the subject of its action. Artinya, politik identitas adalah politik tentang produksi identitas, penciptaan subyek serta tindakan dan nilai yang dipandang baik untuk kemudian dijalani sebagai sebuah kehidupan yang tidak bisa dipertanyakan. 

  

Menurut Subair, politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan anggota suatu kelompok karena kesamaan identitas yang berbasis pada ras, etnis, gender maupun agama. Politik identitas muncul sebagai respon terhadap pelaksanaan hak asasi manusia yang sering kali masih tidak adil dalam penerapannya. 

  

Trikotomi Geertz dalam Politik Identitas


Baca Juga : Setelah Pilpres Lalu Apa: Rapor Merah dan Sengketa Pemilu

  

Pada tulisan Subair, ia menuliskan bagaimana trikotomi pemikiran Geertz yakni Abangan, Santri dan Priyayi. Selanjutnya, ia menjelaskan bagaimana karya sebelum Geertz menjadi “bahan” yang cukup penting mengenai asal muasal politik aliran. 

  

Kajian Geertz di Mojokuto mendapatkan kesimpulan penggolongan masyarakat berdasarkan kepercayaan, preferensi etnis dan pandangan politik, dengan tiga struktur sosial yakni desa, pasar dan birokrasi pemerintah. Ketiganya tercermin dalam tiga tipe kebudayaan, yakni Abangan, Santri dan Priyayi. 

  

Di dalam struktur sosial desa, biasanya diasosiasikan kepada para petani, pengerajin dan buruh dengan tradisi animisme upacara slametan, kepercayaan teradap makhluk halus, tradisi pengobatan, sihir dan magi. Seluruh tradisi tersebut merujuk pada tradisi keagamaan abangan. 

  

Pada struktur sosial pasar, diasosiasikan kepada petani kaya dan pedagang besar dari kelompok Islam berdasar kondisi historis dan sosial di mana agama Timur Tengah berkembang melalui perdagangan yang menguasai ekonomi di Mojokuto. Mereka yang memunculkan sub-varian keagamaan santri. Namun, struktur sosial pasar ini, Geertz tidak mengamati penguasaan etnis China di Mojokuto.

  

Struktur sosial terakhir yakni birokrasi pemerintah yang memunculkan sub-varian priyayi. Varian ini merujuk pada elemen Hinduisme, yang merupakan lanjutan tradisi Keraton Hindu-Jawa. Sebagaimana halnya keraton, maka priyayi lebih menekankan pada kekuatan sopan santun yang halus, seni tinggi, dan mistisme intuitif yang potensi sosialnya memenuhi kebutuhan kolonial Belanda untuk mengisi birokrasi pemerintahannya. 

  

Trikotomi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Jawa dalam tiga varian menjadi dasar pelembagaan organisasi politik berdasar aliran. Subair menjelaskan penelitian C. Poensen dan Snouck Hurgronje sebagai basic penelitian Geertz serta bagaimana polarisasi masyarakat Jawa dari Pemilu tahun 1955 dan Orde Baru tahun 1971.

  

Poensen dan Hurgronje adalah orang yang mempopulerkan istilah abangan dan putihan. Kemudian, istilah tersebut menjadi dasar sarjana Barat dalam melihat polarisasi masyarakat Jawa, meskipun tidak clear-cut. Selain itu, pemilu tahun 1955 menunjukka polarisasi masyarakat Jawa ke dalam empat partai besar, yakni PKI (Abangan), NU (Santri-tradisionalis), Masyumi (Santri-Modernis), dan PNI (Priyayi). Pemilu pertama pada Orde Baru tahu 1971 dianggap sebagai babak baru diskontinuitas sejarah politik aliran. Menurut Aswab Mahasin, terjadi proses pengkaburan politik aliran sehingga ia mengajukan konsep “santrinisasi abangan” dan “sabtrinisasi priyayi”. 

  

Kesimpulan

  

Tulisan Subair secara tidak langsung ingin menjelaskan bahwa, trikotomi Geertz yang pada awalnya merupakan kategorisasi untuk keberagaman orang Jawa bertransformasi menjadi kategorisasi politik identitas. Namun, Subair tidak membahas tuntas bagaimana transformasi trikotomi Geertz dalam politik identitas. Ia lebih banyak mendeskripsikan bagaimana trikotomi, yakni Abangan, Santri dan Priyayi. Selain itu, ia tidak menjelaskan bagaimana trikotomi tersebut pada fenomena sosial saat ini, hanya pada pemilu tahun 1955 dan Orde Baru. Terlepas dari keterbatasan tersebut, Subair sudah berani menunjukkan posisinya ketika berbagai polemik perdebatan tentang kajian Geertz terjadi. Ia juga telah memberikan sumbangsi pengetahuan baru mengenai kaitan trikotomi Geertz dan politik identitas.