Afinitas Pilihan Populisme Islam
Riset Sosial
Artikel berjudul “The ‘Elective Affinity’ of Islamic Populism: A Case Study of Indonesian Politic Identity Within the Three Elections” merupakan karya Wahyudi Akmaliah dan Ibnu Nadzir. Tulisan ini terbit di Studia Islamika tahun 2024. Studi terkait populisme Islam di Indonesia setidaknya terbagi menjadi dua ‘arus utama.’ Pertama, kajian komprehensif terhadap isu politik yang mengeksplorasi berbagai perspektif, termasuk identitas politik, agensi sosial, dan pengaruh tokoh politik. Kedua, penelitian yang fokus pada platform digital, khususnya bagaimana penyebaran hoaks dan disinformasi memainkan peran penting dalam membentuk identitas politik data pemilu. Konsep Afinitas Elektif Gerbaudo digunakan untuk menjelaskan keterkaitan populisme dalam ilmu politik dan ranah media sosial. Keduanya adalah satu kesatuan yang saling terkait, alih-alih terpisah kemudian menghasilkan sentimen politik, berdampak pada terbrntuknya populisme Islam di Indonesia. Terdapat lima sub bab dalam resume ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, afinitas pilihan: menjembatani studi politik dan media. Ketiga, memahami akar berita palsu di platform digital. Keempat, memproduksi hoaks dan berita palsu di tengah bangkitnya populisme Islam. Kelima, afinitas pilihan populisme, mobilisasi dan sosial Islam media.
Pendahuluan
Baru-baru ini, populisme Islam mendapatkan perhatian yang cukup signifikan dalam wacana politik Indonesia. Istilah populisme Islam pertama kali dicetuskan oleh Vedi Hadiz yang mempelajari dan membandingkan politik Islam di berbagai negara muslim, khususnya Timur Tengah dan Afrika Utara seperti Maroko, Turki, dan Indonesia. Istilah ini kemudian mendapatkan daya tarik besar dalam wacana ilmu sosial di Indonesia, terutama pasca demonstrasi tahun 2016 yang menargetkan Basuki Tjahaha Purnama atas tuduhan penistaan agama.
Konteks populis tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini justru menjadi bagian dari lanskap global khususnya di tengah krisis ekonomi dan faktor lain yang menyebabkan masyarakat merasa terancam. Para elit politik berhasil mengeksploitasi emosi negatif ini untuk menggalang dukungan dalam pemilu dengan menyoroti isu sensitif yang berhubungan secara emosional dengan masyarakat akar rumput. Akibatnya, tokoh populis muncul sebagai pemimpin alternatif guna mengatasi masalah sosial dan politik yang besar, misalnya Belanda dengan Geert Wilders, dan Inggris dengan gerakan Brexit. Di Indonesia, terpilihnya Prabowo Subianto menyusul meningkatnya gerakan populis pendahulunya, Joko Widodo. Situasi ini telah membuat banyak pakar menyimpulkan adanya pergeseran dalam lanskap demokrasi liberal kearah yang tidak liberal.
Mengingat hal ini, media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat identitas politik dalam skala global. Para elite politik mahir menyusun dan memperkuat identitas politik dengan mengarang musuh bersama, sehingga menimbulkan ancaman dalam masyarakat. melalui produksi konten yang provokatif dan disinformasi, tokoh politik terkadang memanfaatkan sentiment yang resistem dalam masyarakat, membingkai ulang ‘masalah sebenarnya’ yang konon mereka hadapi.
Afinitas Pilihan: Menjembatani Studi Politik dan Media
Terdapat dua lintasan utama dalam pemahaman populisme Islam di Indonesia. Pertama, banyak akademisi yang konsentrasi pada isu-isu politik dengan fokus pada identitas politik, agensi sosial, dan tokoh populis, khususnya kebangkitan populisme Islam di tingkat individu dan kolektif. Kedua, para ulama telah meneliti relasi antara media sosial dan populisme mengeksplorasi topik-topik seperti hoaks, disinformasi dan kekuasaan yang terfragmentasi, serta dampaknya terhadap identitas politik. Kajian semacam ini penting guna memahami tidak hanya konteks sosio-politik dan kondisi ekonomi yang genting, serta ketidakpastian yang dihadapi masyarakat muslim kelas menengah, namun juga kebangkitan tokoh elite Islam baru.
Menurut Paolo Gerbaudo dalam tulisannya berjudul “Social Media and Populism: An Elective Affinity?” (2018) memberikan perspektif baru dalam kajian populisme Islam. Afinitas elektif menawarkan titik temu yang mendalam antara media sosial dan populisme yang dapat memperkuat narasi populis secara signifikan. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi dua faktor penting ketika menganalisis suara pemimpin mereka, jaringan dan kemampuan penjangkauan massa di platform media sosial. Baginya, faktor-faktor ini sangat penting dalam menggalang dukungan gerakan populis. Melalui karakter media sosial yang luas dan terhubung, gerakan ini memperkuat pesan mereka, melibatkan khalayak luas, dan menumbuhkan jaringan pendukung yang tidak hanya berbeda secara geografis tetapi memiliki kesamaan ideologi. Gerbaudo mengidentifikasi tiga aspek utama yang berkontribusi atas keberhasilan gerakan populis di era digital yakni faktor ideologis yang mempengaruhi segmen masyarakat yang tidak terpengaruh, perilaku transgresif yang menantang norma yang sudah ada dan menarik perhatian publik, dan hadirnya poster pemberontak berisi sosok karismatik yang mewujudkan dan mengartikulasikan rasa frustrasi dan aspirasi para pengikutnya.
Baca Juga : Bukber: Tradisi Kelas Menengah Islam Indonesia
Memahami Akar Berita Palsu di Platform Digital
Faktor yang saling berkaitan antara rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia, khususnya pemahaman, maraknya tradisi lisan, maraknya platform media sosial, dan terbatasnya literasi digital masyarakat Indonesia telah berkontribusi secara signifikan dalam menempatkan masyarakatnya sebagai sasaran hoaks dan berita bohong. Hal ini terlihat khususnya pada saat pemilu, di mana kebohongan mempengaruhi opini publik dan perolehan suara untuk mendelegitimasi kandidat. Istilah ‘komunis’ dan label yang terkait seperti anti-Islam, pro-Tiongkok, dan ateis berhasil dijadikan senjata oleh politik predator guna memanipulasi pemilih.
Lanskap digital kontemporer ditambah dengan munculnya ‘buzzer’ telah memperkuat peran senjata online, menghasilkan berita palsu yang berkembang dan menjadi konten viral. Buzzer menyebarkan informasi melalui unggahan pribadi, umumnya menampilkan postingan layaknya sesuatu yang akurat, meskipun verifikasinya kurang menyeluruh. Profesi baru ini memperlihatkan banyak buzzer yang dibayar kandidat politik untuk menjaga citra mereka, sementara yang lain bekerja suka rela menghasilkan konten mendukung kandidat terpilih mereka. Intensifnya, kerja para buzzer telah menyebabkan meraknya hoaks dan berita palsu, terutama pada masa pemilu.
Interaksi rumit antara buzze dan hoax pada lanskap digital Indonesia telah menandai peralihan dan mobilisasi offline ke online dalam kampanye politik. Transisi ini memberikan tantangan terhadap demokrasi liberal di Indonesia yang berpotensi berkembang menjadi aspirasi tidak liberal di tengah meningkatnya populisme Islam di era pasca-otoritarian. Misalnya, keterlibatan ‘Tentara Siber Muslim’ pada pemilu Indonesia baru-baru ini. kelompok ini mengatur mobilisasi online bagi umat Islam untuk memilih dan mendukung pemimpin muslim dan mendapatkan dukungan hangat dari beberapa ulama.
Memproduksi Hoaks dan Berita Palsu di Tengah Bangkitnya Populisme Islam
Sebelum menjadi presiden tahun 2014, Jokowi adalah Gubernur Jakarta. Kampanye negatif menyasar Jokowi pertama kali muncul pada masa pencalonannya di Pilkada Jakarta tahun 2012, meskipun tidak berdampak signifikan. Serangan ini bertujuan mendorong pemilih muslim agar memilih pemimpin yang memiliki kesamaan agama dan etnis. Argument ini muncul menanggapi Ahok sebagai Calon Wakil Gubernur.
Terdapat tiga faktor yang berkontribusi terhadap terbatasnya dampak hoaks dan berita palsu tahun 2012. Pertama adalah hadirnya kandidat menjanjikan dengan semangat muda, keberagaman dan konsmopolitanisme. Kedua, adanya gerakan partisan ditingkat akar rumput mendapatkan momentumnya, dengan sejumlah warga Jakarta yang secara sukarela mendukung pencalonan Jokowi-Ahok. Ketiga, meningkatnya penggunaan platfom digital secara global dalam kampanye politik.
Baca Juga : Ketika Para Khatib Harus Khutbah di Rumah
Pada pemilu 2014, dampak paling signifikan berasal dari kuatnya aktivisme offline, khususnya kampanye hitam. Sepanjang masa kampanye, hoaks dan berita pasu menyasar Jokowi hingga tercipta citra negatif di masyarakat. Penyebaran berita palsu semakin intensif dengan munculnya “Tabloid Obor Rakyat.” Majalah ini menggambarkan Jokowi dalam tiga Gambaran negatif yakni muslim yang buruk, presiden boneka dan mendapat dukungan dari investor Tiongkok.
Sejak tahun 2017, buzzer memainkan peran penting dalam mempengaruhi acuan masyarakat Indonesia dan mengubah dinamika kekuasaan dalam pemilu. Fungsinya lebih dari sekadar mempengaruhi hasil pemilu, mereka berkontribusi signifikan dalam mendorong publik Indonesia. Sejumlah tokoh politik yang didukung para buzzer politik dapat menyelaraskan diri dan memajukan kepentingan oligarki melalui aturan. Mereka akan melindungi identitasnya, sehingga menggunakan nama akun yang tidak dapat diidentifikasi. Produksi dan peredaran hoax serta berita palsu berperan dalam memperkuat politik emotif, sehingga memudahkan populisme Islam melakukan mobilisasi dalam advokasi atas nama Islam sebagai bagian upaya solidaritasnya.
Afinitas Pilihan Populisme, Mobilisasi dan Sosial Islam Media
Jika ditinjau dalam konsep Gerbaudo mengenai afinitas elektif antara populisme dan media sosial seta konsep sistem media hibrid, maka dapat analisis pemilu Jakarta dan dampaknya pada pilihan presiden tahun 2019. Dampak tersebut terlihat pada pilihan Jokowi terhadap Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden untuk periode kedua masa jabatannya. Pada tahun 2016-2017, Ma’ruf memainkan peran kunci (Ketua MUI) dalam tuduhan penodaan agama yang dituduhkan terhadap Ahok.
Pada konteks ini terhadap tiga faktor mendasar yang perlu ditelaah yakni stabilnya bentuk ideologi populisme Islam, tindakan transgresif di tengah serangkaian mobilisasi Islam dan pengaruh poster media sosial yang provokatif beserta konten narasinya yang sering kali diperkuat buzzer. Ketiga faktor di atas secara tidak langsung menjadi landasan mendelegitimasi kinerja Ahok. Hal ini terjadi saat Ahok berpidato selama dua jam pada September 2016 yang membahas pemberdayaan industri perikanan di Kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Pidato ini menandai awal badai besar yang merusak kredibilitas Ahok. Ahok menyikapi persoalan keberlangsungan program pemberdayaan, meyakinkan warga bahwa program tersebut akan terus berlanjut meski tidak memenangkan pemilu. Meski Ahok memberikan klarifikasi, ia dengan lembut mengingatkan warga agar tidak terkecoh dengan ayat al-Maidah dalam memilihnya, mengingat latar belakangnya beragama Kristen dan beretnis Tionghoa.
Antara bulan November 2016 hingga Mei 2017, terdapat lima protes Islam yang signifikan di Indonesia. Tujuannya menekan pihak berwenang agar membawa Ahok ke pengadilan. Mobilisasi ini terjadi pada 4 November 2016; 2 Desember 2016; 21 Februari 2017; 3 Maret 2017; dan 5 Mei 2017. Hasil kasus Ahok ditentukan pada 9 Mei 2017, kurang dari sebulan setelah pemungutan suara putaran kedua, pengadilan memutuskan ia bersalah, dan menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun.
Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pentingnya gerakan ini. Pertama, gerakan ini menerima dana besar dari predator politik yang berupaya memanfaatkan pengaruh mereka, khususnya untuk memenangkan pemilu di Jakarta. Muhammadiyah dan NU bertindak sebagai penghubung infrastruktur dan fasilitas, berperan penting dalam mendukung otoritas keagamaan baru ini yang sebagian besar berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dan menengah. Gerakan ini mewakili identitas Islam, mendapat banyak dukungan, dan dukungan finansial mereka penting untuk mengorganisir dan mempertahankan mobilisasi Islam dalam skala besar.
Kedua, pertumbuhan media sosial Indonesia dan munculnya buzzer memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna media sosial setiap tahunnya, sehingga berkontribusi pada penciptaan citra dan opini publik. Media sosial berdungsi sebagai media kuat bagi kandidat politik selama pemilu, sebab memungkinkan mereka membangun citra baik di mata audiensnya. Pada pemilu Jakarta tahun 2017, buzzer menjadi hal penting dalam membentuk opini publik dan strategi ini digunakan baik oleh Ahok maupun para pesaingnya.
Pada pemilu presiden tahun 2019, pengalihan fokus isu lebih pada primordial. Pemilu menjadi pusat pada narasi kepemimpinan yang mewakili kesalehan beragama bagi umat dan nasionalisme untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan pluralisme Indonesia dari radikalisme. Alih-alih mempromosikan agenda kewarganegaraan, tata pemerintahan yang baik, dan rencana ekonomi yang kuat, wacana tersebut malah menjadi terpolarisasi, sehingga membagi masyarakat menjadi dua kubu dengan narasi yang saling bersaing. Para pendukung Jokowi percaya bahwa lawannya, Prabowo, dan rekan-rekannya mendukung radikalisme, individu-individu Islamis, dan sentimen anti-Pancasila, sementara para pendukung Prabowo menggambarkan Jokowi didukung oleh unsur-unsur anti-Islam, penodaan agama, dan kepentingan asing. Kedua kubu tersebut memanfaatkan buzzer di media sosial untuk menyebarkan narasi tersebut, yang sampai batas tertentu diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia.
Setelah kemenangan Jokowi dan masuknya Prabowo ke dalam kabinetnya sebagai menteri pertahanan (2019-2024), dampak hoaks dan berita palsu tampaknya berkurang, sehingga menimbulkan persepsi yang lebih netral terhadap pemerintahan di kalangan masyarakat Indonesia. Meski demikian, semangat populisme Islam tetap berpengaruh di ranah publik. Kegiatan kelompok-kelompok Islam seperti FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia pasca pemilu, meskipun minim kuantitas dan dampaknya karena izin organisasi mereka dicabut, mencerminkan komitmen berkelanjutan mereka untuk membela kepentingan mereka dengan cara yang berbeda. Pengaruh populisme Islam, khususnya di tingkat akar rumput, bergantung pada pembentukan aliansi dengan kelompok-kelompok yang memiliki modal ekonomi yang kuat, yang biasanya sejalan dengan kekuatan oligarki, sebagaimana dibuktikan dalam pemilu sebelumnya di mana politik predator berupaya membangun aliansi tersebut. Meskipun demikian, di tingkat akar rumput, otoritas agama baru semakin mempengaruhi kelas menengah Muslim di wilayah perkotaan di Indonesia. Mereka mencapainya melalui ajaran Islam yang disampaikan dengan gaya urban dan selaras dengan budaya pop, menggunakan media sosial sebagai saluran utama penyampaian pesan mereka.
Kesimpulan
Secara garis besar, penelitian tersebut menggarisbawahi dukungan dari predator politik dalam bentuk pendanaan dan pembentukan aliansi guna mencapai beraga, tujuan. Temuan tersebut menggambarkan bagaimana kesinambungan pemilu di Indonesia, peran kasus penistaan agama terhadap Ahok, serta pemanfaatan media sosial dan buzzer sebagai alat penyebaran hoaks dan berita palsu, saling berhubungan dan tidak dapat dipahami secara terpisah ketika mengeksplorasi identitas politik Indonesia kontemporer. Kini, pertanyaan yang masih tersisa berkaitan dengan kekuasaan otoritas agama dan apakah mereka terus berkembang memikat banyak muslim, dan menanamkan ideologi mereka di ranah publik.