Agenda Setting Media Sosial dan Politik
Riset Sosial
Artikel berjudul “Social Media and Political Agenda Setting” merupakan karya Fabrizio Gilardi, Theresa Sessler, Mael Kubli dan Stefan Muller. Tulisan ini terbit di Political Communication Journal tahun 2022. Tulisan ini mencoba melakukan analisis hubungan antara tiga agenda, yakni agenda media tradisional, agenda media sosial partai politik dan agenda media sosial politisi. Data diambil dari 2,78 juta artikel yang diterbitkan oleh 84 surat kabar, 6.500 tweet yang di posting oleh akun resmi partai politik dan 210.000 tweet yang diposting oleh politisi pada akun pribadinya dari Januari 2018-Desember 2019 di Swiss. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Vector Autoregression (VAR) untuk menganalisis hubungan antara ketiga agenda tersebut. Terdapat lima sub bab dalam review ini. Pertama, pengaturan agenda media sosial dan politik. Kedua, agenda media tradisional dan media sosial partai politik. Ketiga, agenda media tradisional dan media sosial politisi. Keempat, agenda media sosial partai dan politisi. Kelima, relasi tiga agenda.
Pengaturan Agenda Media Sosial dan Politik
Ketika menjelaskan terkait dengan agenda setting maupun agenda politik, para peneliti mengutip berbagai konsep dari beberapa tokoh. Pertama, menurut Walgrave dalam artikelnya berjudul “The Mass Media’s Political Agenda-Setting Power: A longitudinal Analysis of Media, Parliament, and Government in Belgium (1993 to 2000)” menyatakan bahwa agenda politik merupakan daftar masalah yang menjadi perhatian khusus bagi aktor politik. Ia juga menambahkan bahwa agenda setting merupakan proses di mana beberapa isu dianggap sangat menarik dalam hal politik. Kedua, Wolfe dalam tulisannya berjudul “A Failure to Communicate: Agenda Setting in Media and Policy Studies” menambahkan bahwa agenda setting selalu berkaitan dengan media sosial, karena media memili peran dan porsi penting dalam prosesnya. Ia menambahkan bahwa agenda setting berkaitan dengan proses kebijakan mengenai atensi politik dan dinamika atensi pada tataran sistem politik. Ketiga, McCombas dan Sahw dalam tulisannya berjudul “The Agenda Setting Function of Mass Media” menambahkan bahwa media adalah komponen penting dari pengaturan agenda politik.
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa media memiliki andil besar dalam agenda setting. Oleh sebab itu, peneliti lebih lanjut mengutarakan argumennya dalam kaitannya media sosial dengan platform komunikasi yang menciptakan tantangan dan peluang baru bagi pengaturan agenda politik. Pertama, media sosial telah menjadi saluran yang relevan bagi komunikasi politik. Hal ini disebabkan karena pada legislator menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan publik. Kedua, media sosial relevan tidak hanya untuk komunikasi politik secara umum, melainkan untuk pengaturan agenda secara khusus. Selain itu, ‘kebangkitan’ media sosial sangat cepat, sehingga memberikan jalan baru bagi pengaturan agenda politik dengan dampaknya yang semakin terlihat. Ketiga, media sosial aktor politik berpotensi menjangkau khalayak lebih jauh daripada media tradisional.
Agenda Media Tradisional dan Media Sosial Partai Politik
Penelitian ini menjelaskan novelty hasil penelitiannya hampir pada seluruh sub bab. Mereka membandingkannya dengan penelitian sebelumnya yang sudah banyak di bahas. Perbedaan tersebut kemudian diuraikan dengan bahasa yang ringan, untuk selanjutnya didialogkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan muncul setelahnya. Termasuk, pertimbangan-pertimbangan lain yang masih terkait dengan kajian agenda media. Misalnya, literatur tentang kampanye pemilu bahwa melakukan kampanye dengan isu yang sedang dominan memberikan kesempatan bagi politisi untuk tampil lebih peduli dan responsif. Sebagian besar mempelajari terkait dengan responsivitas partai terhadap prioritas pemilih sekaligus laporan media sebagai sumber informasi penting bagi partai mengenai prioritas publik.
Kemudian muncul pertanyaan, apa dan kapan partai dapat mempengaruhi agenda media yang kurang mendapat perhatian dari perspektif persaingan partai, meskipun partai memberikan pengaruh signifikan atas agenda politik. Schattschneider dalam tulisannya berjudul “The Semi-Sovereign People: A Realist’s View of American Democracy” menyatakan bahwa menetapkan agenda media memungkinkan partai memperoleh keuntungan elektoral dengan fokus terhadap debat publik pada isu yang secara elektoral menguntungkan. Di sisi lain, banyak para akademisi yang menyoroti mengenai kekuatan penetapan agenda partai serta adanya konsensus bahwa partai dapat menetapkan agenda selama masa kampanye. Selain itu, partai juga meningkatkan upayanya guna mempengaruhi agenda publik selama masa kampanye dan media akan menjadi lebih fokus pada berita politik periode tertentu.
Berbeda dengan fokus penelitian sebelumnya di atas, penelitian milik Fabrizio Gilardi, Theresa Sessler, Mael Kubli dan Stefan Muller mempertimbangkan agenda partai yang diungkapkan di media sosial, khususnya Twitter. Meskipun Twitter dianggap kurang popular daripada Facebook, namun media tersebut penting bagi komunikasi politik, terutama bagi partai politik yang ingin mengetahui pendukung mereka.
Baca Juga : Model Pembelajaran di Era Pandemi Covid-19
Agenda Media Tradisional dan Media Sosial Politisi
Di dalam menjelaskan kaitan antara media dan politisi, peneliti menggunakan teori perilaku klasik partai politik sebagai analisis. Teori tersebut berasumsi bahwa politisi mencari suara, mencari jabatan dan mencari kebijakan. Seorang politisi memiliki tujuan untuk memaksimalkan suara dengan banyak menghabiskan dana dan waktu untuk kampanye. Penelitian Fabrizio Gilardi, Theresa Sessler, Mael Kubli dan Stefan Muller tersebut berasumsi bahwa pencarian suara mempengaruhi hubungan antara politisi dan media. Politisi akan menggunakan media secara intensif untuk membangun citra dirinya.
Agenda Media Sosial Partai dan Politisi
Penelitian tersebut berasumsi bahwa ada pengaruh timbal balik antara partai dan politisi. Partai dan politisi dapat dianggap sebagai dua entitas yang terpisah. Namun, hal tersebut disesuaikan dengan karakter sistem politik. Secara garis besar, peneliti berasumsi bahwa politisi mungkin mengikuti agenda yang ditetapkan partai secara khusus. Gunanya sebagai ‘penanggap pertama’ agenda untuk meningkatkan profil politik mereka. Hal ini bukan berarti bahwa politisi selalu berpegang pada agenda partai.
Relasi Tiga Agenda
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya tiga relasi antara agenda media tradisional, agenda media sosial partai dan agenda media sosial politisi. Pertama, adanya distribusi ‘penonjolan’ isu dari waktu ke watu untuk tiga agenda. Terdapat empat isu yang ditonjolkan selama penelitian ini dilaksanakan, yakni lingkungan, gender, Eropa dan Imigrasi. Secara khusus, ada konsensus luas di antara para aktor politik bahwa isu perubahan iklim dan lingkungan mendominasi kampanye. Sedangkan, isu gender sangat menonjol terkait dengan pemogokan perempuan. Di sisi lain, partai-partai politik terlibat secara intensif dengan isu Eropa selama kampanye. Kemudian, di kalangan politisi, imigrasi juga menjadi isu yang menonjol selain ketiga isu yang lain. Kedua, responsivitas media tradisional, partai dan politisi terhadap agenda masing-masing. Ketiga agenda menunjukkan saling ketergantungan di mana pengendalian siaran pers dari aktor politik merupakan suatu hal yang relevan. Ketiga, agenda yang lebih prediktif. Agenda media sosial partai memprediksi agenda media sosial politisi dan berlaku juga sebaliknya.
Kesimpulan
Artikel tersebut menyajikan hasil penelitiannya dengan diskusi yang mudah dipahami. Bahkan, penjelasan terkait metodologi juga dijelaskan secara rinci. Secara keseluruhan, penelitian tersebut berkontribusi dalam pemahaman yang lebih baik terkait peran media sosial dan pengaturan agenda. Namun, penelitian tersebut juga membuka peluang untuk penelitian yang lebih lanjut. Media sosial telah menjadi saluran komunikasi politik yang mapan dan digunakan oleh partai sekaligus politisi. Terlepas dari relevansinya, banyak aspek yang masih kurang dipahami termasuk peran mereka dalam penetapan agenda politik.