Eva Putriya Hasanah
Ada sesuatu yang menarik dari kebijakan baru Singapura untuk keluarga: negara tidak lagi sekadar membantu orang tua membesarkan anak, tetapi semakin jelas menunjukkan bahwa kelahiran anak memiliki arti penting bagi negara. Mulai April 2027, Singapura akan mengganti Baby Bonus Scheme dan Large Families Scheme dengan SG Child Support Package. Setiap anak warga negara Singapura akan memperoleh dukungan hingga S$62.000, tanpa membedakan urutan kelahiran. Paket tersebut mencakup S$10.000 Baby Gift, S$2.000 Child Credits setiap tahun dari usia 1 sampai 16 tahun, dukungan Child Development Account, serta S$10.000 untuk Post-Secondary Education Account pada usia 17 tahun. Pemerintah juga memperluas dukungan melalui cuti pengasuhan, pengasuhan anak, dan kebijakan perumahan bagi keluarga.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya: berapa besar uang yang diberikan kepada orang tua? Pertanyaan yang lebih menarik adalah: mengapa negara merasa perlu memberikan uang agar proses memiliki dan membesarkan anak menjadi lebih mungkin dilakukan? Jawabannya dapat dilihat dari angka demografi Singapura. Pada 2025, jumlah kelahiran hidup hanya 30.004, turun 11 persen dibandingkan 2024. Resident Total Fertility Rate juga turun dari 0,97 menjadi 0,87 anak per perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa Singapura menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar berkurangnya jumlah bayi di rumah sakit bersalin. Yang sedang dihadapi adalah perubahan struktur penduduk.
Kelahiran menjadi kepentingan publik
Pada dasarnya, kelahiran seorang anak adalah peristiwa yang sangat personal. Dua orang memutuskan untuk membangun keluarga, kemudian lahirlah seorang manusia baru. Selama berabad-abad, keputusan tersebut terutama berada dalam ruang keluarga, dipengaruhi oleh budaya, agama, ekonomi, hubungan pasangan, dan berbagai pertimbangan pribadi lainnya.
Namun negara modern tidak pernah benar-benar bisa bersikap netral terhadap jumlah penduduk. Negara membutuhkan masyarakat untuk terus berjalan. Sekolah membutuhkan murid, dunia kerja membutuhkan tenaga kerja, sistem pajak membutuhkan pembayar pajak, sistem jaminan sosial membutuhkan generasi produktif, dan negara membutuhkan generasi baru untuk menggantikan generasi yang semakin tua. Karena itu, ketika jumlah kelahiran turun terlalu jauh, sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai urusan privat mulai berubah menjadi persoalan publik. Di sinilah kita dapat melihat perubahan cara negara memandang kelahiran. Bayi tidak lagi hanya dilihat sebagai anggota baru sebuah keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari masa depan masyarakat.
Kebijakan Singapura memperlihatkan perubahan tersebut dengan sangat jelas. Dukungan tidak berhenti pada saat kelahiran. Negara memberikan bantuan sejak bayi lahir, berlanjut selama masa pertumbuhan, hingga pendidikan pascasekolah menengah. Dengan kata lain, kelahiran tidak diperlakukan sebagai satu peristiwa, tetapi sebagai awal dari investasi sosial jangka panjang.
Dari “memiliki anak” menjadi “investasi pada generasi”
Istilah investasi sebenarnya penting untuk memahami kebijakan semacam ini. Dalam perspektif negara, seorang anak membutuhkan biaya hari ini tetapi akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Ia akan mendapatkan pendidikan, menggunakan layanan publik, memasuki dunia kerja, menghasilkan pendapatan, membayar pajak, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap keberlangsungan masyarakat. Tentu negara tidak secara resmi mengatakan bahwa setiap bayi adalah calon pembayar pajak. Namun logika kebijakan kependudukan sulit sepenuhnya dilepaskan dari kebutuhan mempertahankan keberlangsungan sosial dan ekonomi. Karena itulah kebijakan kelahiran memiliki dimensi yang berbeda dari bantuan sosial biasa.
Ketika negara membantu seseorang yang kehilangan pekerjaan, misalnya, tujuan utamanya adalah melindungi individu dari risiko ekonomi. Tetapi ketika negara memberikan insentif dan dukungan sistematis kepada keluarga yang memiliki anak, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan reproduksi sosial: bagaimana sebuah masyarakat memastikan dirinya memiliki generasi berikutnya. Di titik ini, kelahiran mempunyai nilai publik. Bukan karena bayi memiliki nilai ekonomi tertentu, melainkan karena keberadaan generasi baru menentukan apakah sebuah masyarakat dapat terus berjalan dalam jangka panjang.
Negara tidak sekadar membayar bayi
Namun ada hal menarik dari kebijakan terbaru Singapura. Pemerintah tampaknya mulai bergerak dari pendekatan yang sekadar memberikan “bonus bayi” menuju pendekatan yang lebih luas: menciptakan ekosistem yang membuat kehidupan berkeluarga lebih mungkin dijalani. SG Child Support Package memberikan bantuan finansial yang lebih panjang. Tetapi pemerintah juga meningkatkan dukungan cuti pengasuhan, memperluas pilihan pengasuhan anak, dan memberikan dukungan perumahan bagi keluarga yang sedang tumbuh. Ini penting karena rendahnya angka kelahiran tidak selalu dapat dijelaskan hanya oleh biaya melahirkan. Persoalannya bisa jauh lebih struktural.
Orang muda mungkin ingin menikah tetapi menghadapi persoalan perumahan. Mereka mungkin ingin memiliki anak tetapi khawatir kehilangan kesempatan karier. Mereka mungkin mampu membayar kebutuhan bayi, tetapi tidak yakin mampu membiayai pengasuhan dan pendidikan selama belasan tahun. Mereka mungkin memiliki keinginan membangun keluarga, tetapi merasa kehidupan modern terlalu mahal, terlalu kompetitif, atau terlalu tidak pasti. Karena itu, negara yang serius menghadapi persoalan kelahiran akhirnya tidak cukup hanya berkata, “Kami akan memberi Anda uang jika memiliki anak.” Negara harus bertanya lebih jauh: mengapa masyarakat merasa memiliki anak semakin sulit?
Kelahiran sebagai cermin hubungan negara dan masyarakat
Pada akhirnya, kebijakan Singapura tentang bayi memperlihatkan sesuatu yang lebih besar tentang hubungan antara negara dan masyarakat. Ada masa ketika negara lebih banyak berbicara tentang bagaimana masyarakat harus mengatur jumlah anak. Kini pendekatannya semakin bergeser: negara mencoba menciptakan kondisi agar masyarakat bersedia memiliki anak. Perubahan tersebut penting. Sebab kebijakan kependudukan yang terlalu menekankan angka dapat membuat manusia hanya terlihat sebagai statistik. Tetapi kebijakan yang terlalu mengabaikan persoalan demografi juga dapat membuat negara terlambat menghadapi masyarakat yang semakin menua. Maka tantangannya adalah menemukan titik tengah.
Negara memang berkepentingan terhadap keberlanjutan generasi. Tetapi cara mencapai keberlanjutan itu bukan dengan memperlakukan kelahiran semata-mata sebagai target statistik. Kelahiran harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial. Jika negara ingin lebih banyak anak lahir, maka negara juga harus bersedia membangun masyarakat yang layak bagi anak-anak itu untuk tumbuh. Bukan hanya memberi uang ketika mereka lahir, tetapi memastikan orang tua memiliki waktu, rumah, pekerjaan, layanan pengasuhan, pendidikan, dan lingkungan sosial yang memungkinkan mereka menjalankan kehidupan keluarga dengan baik. Pada akhirnya, mungkin inilah makna paling penting dari kebijakan Singapura tersebut. Negara sedang menunjukkan bahwa kelahiran bukan lagi semata-mata urusan privat. Ia telah menjadi persoalan publik, ekonomi, dan demografi.
Ketika angka kelahiran jatuh, negara mulai menghitung.Menghitung berapa bayi yang lahir. Menghitung berapa besar dukungan yang harus diberikan. Menghitung berapa banyak generasi produktif yang tersedia di masa depan. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh hilang dalam perhitungan itu: di balik setiap angka kelahiran terdapat sebuah generasi manusia yang akan membentuk masa depan negara itu sendiri.Maka persoalan sebenarnya bukan sekadar bagaimana membuat lebih banyak bayi lahir. Persoalannya adalah negara seperti apa yang sedang kita bangun sehingga generasi berikutnya layak untuk lahir, tumbuh, dan hidup di dalamnya.
