Eva Putriya Hasanah
Ketika banyak sekolah mulai berlomba mencari cara untuk memasukkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ke dalam pembelajaran, New York City justru mengambil langkah yang berlawanan. Pemerintah kota memilih berhenti sejenak. Mulai tahun ajaran 2026–2027, siswa jenjang 2-K hingga kelas 8 di sekolah negeri New York City tidak diperbolehkan menggunakan student-facing generative AI, yakni teknologi AI generatif yang digunakan secara langsung oleh siswa dalam proses pembelajaran.
Kebijakan tersebut diumumkan Wali Kota New York Zohran Mamdani bersama Schools Chancellor Kamar H. Samuels pada 2 September 2026. Kebijakan ini diperkirakan berdampak terhadap hampir 600.000 siswa, atau sekitar dua pertiga dari seluruh siswa dalam sistem sekolah publik New York City. Keputusan tersebut berlaku selama satu tahun. Setelah itu, pemerintah kota akan mengevaluasi dampaknya sebelum menentukan kebijakan berikutnya. Sekilas, keputusan ini terdengar seperti langkah mundur di tengah perkembangan teknologi. Namun jika diperhatikan lebih jauh, New York sebenarnya tidak sedang memusuhi AI. Pemerintah kota justru sedang mencoba menjawab pertanyaan yang lebih sulit: Seberapa dini anak perlu menggunakan AI, dan bagian mana dari proses belajar yang sebaiknya tetap mereka lakukan sendiri?
Bukan larangan terhadap seluruh AI
Ada kesalahpahaman yang mudah muncul ketika kebijakan ini diberitakan sebagai “New York melarang AI di sekolah”. Yang dihentikan bukan seluruh penggunaan AI. Moratorium terutama menyasar teknologi generative AI yang berinteraksi langsung dengan siswa pada jenjang 2-K sampai kelas 8. Pemerintah kota juga melarang penggunaan companion chatbot di seluruh jenjang sekolah. Lebih dari 38 program yang sebelumnya diperbolehkan akan dihentikan atau komponen AI-nya dinonaktifkan apabila tidak memenuhi standar baru yang ditetapkan sekolah. Namun demikian, sejumlah penggunaan teknologi tetap diperbolehkan.
Siswa penyandang disabilitas dapat tetap menggunakan teknologi bantu yang diperlukan berdasarkan rencana pendidikan mereka. Dukungan teknologi untuk pelajar yang membutuhkan bantuan bahasa juga tetap tersedia. Siswa yang mengikuti program persiapan karier tertentu, termasuk ilmu komputer, dapat memperoleh akses AI sesuai kebutuhan pembelajaran. Guru juga tetap diperbolehkan menggunakan perangkat AI yang disetujui untuk keperluan seperti perencanaan pembelajaran dan pekerjaan administratif. Yang dibatasi adalah penggunaan AI sebagai alat yang secara langsung mengambil bagian dalam proses belajar siswa.
Mengapa anak kelas 2-K sampai kelas 8?
Alasan pemerintah New York berkaitan dengan cara anak belajar. Schools Chancellor Kamar Samuels menekankan pentingnya apa yang disebut sebagai productive struggle—proses ketika siswa menghadapi persoalan yang sulit, membuat kesalahan, mencoba kembali, dan akhirnya menemukan jawaban. Dalam proses tersebut, kesulitan bukan sesuatu yang harus selalu dihilangkan. Justru kesulitan dapat menjadi bagian dari pembelajaran.
Di sinilah persoalan AI menjadi menarik. Salah satu keunggulan AI adalah kemampuannya menghilangkan banyak kesulitan dalam hitungan detik. Tidak tahu jawaban? Tanya AI. Tidak tahu bagaimana membuat tulisan? Minta AI. Tidak mengerti sebuah konsep? Minta AI menjelaskannya. Bagi orang dewasa, kemudahan tersebut mungkin merupakan keuntungan. Tetapi bagi anak yang sedang membangun kemampuan membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, dan mengembangkan cara berpikir, terlalu cepat menghilangkan kesulitan justru dapat menjadi persoalan tersendiri. Anak mungkin mendapatkan jawaban lebih cepat, tetapi belum tentu mendapatkan proses berpikir yang dibutuhkan untuk menghasilkan jawaban itu. Inilah alasan mengapa kebijakan New York layak diperhatikan.
Mamdani tidak mengatakan AI itu buruk
Wali Kota Mamdani tidak memosisikan AI sebagai teknologi yang harus dijauhi selamanya. Dalam menjelaskan kebijakan tersebut, ia menggunakan analogi tentang seorang anak dan kompor. Anak berusia enam tahun mungkin belum memiliki kematangan untuk menggunakan kompor secara aman. Namun ketika berusia lebih dewasa, keterampilan tersebut dapat dipelajari. Menurutnya, persoalannya bukan semata-mata apakah sesuatu itu baik atau buruk, tetapi kapan seseorang siap menggunakannya.
Pendekatan ini membuat kebijakan New York berbeda dari pandangan yang sepenuhnya anti-teknologi. AI tetap dianggap sebagai bagian dari masa depan. Tetapi masa depan itu tidak harus dimulai dengan memberikan chatbot kepada anak sejak usia paling dini.
Justru di SMA AI mulai diperkenalkan
Perbedaan perlakuan antara anak yang lebih muda dan siswa SMA menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Ketika siswa memasuki sekolah menengah atas, pendekatannya berubah. New York akan memberikan literasi AI dua kali setiap tahun kepada siswa SMA. Materinya mencakup kemampuan dan keterbatasan AI, bias, risiko, persoalan etika, serta dampaknya terhadap pekerjaan dan keterampilan masa depan. Selain itu, pemerintah akan menguji lima program AI secara terbatas.
Penggunaan program tersebut dibatasi maksimal lima kelas di setiap sekolah menengah atas dan harus berada di bawah pengawasan guru yang telah memperoleh pelatihan. Waktu penggunaannya juga dibatasi maksimal 45 menit per minggu. Program yang diuji bukan chatbot umum seperti ChatGPT atau Claude. Pemerintah menginginkan teknologi yang mempunyai tujuan pembelajaran tertentu dan memenuhi standar keamanan serta perlindungan data.
Dengan demikian, New York tidak memilih antara “AI” atau “tanpa AI”. Mereka mencoba membuat tahapan penggunaan AI berdasarkan usia dan tujuan pendidikan.
Guru masih boleh menggunakan AI, tetapi bukan untuk menentukan nasib siswa
Ada batas lain yang cukup penting. AI dapat digunakan guru untuk membantu pekerjaan tertentu, tetapi tidak boleh digunakan untuk memberikan nilai atau mengambil keputusan penting mengenai siswa, seperti penempatan, kenaikan tingkat, atau kelulusan. Dengan aturan tersebut, pemerintah New York tampaknya ingin memastikan bahwa keputusan yang menyangkut masa depan seorang anak tetap berada di tangan manusia. Ini bukan persoalan kecil. Ketika algoritma semakin mampu menganalisis data, muncul godaan untuk menyerahkan semakin banyak keputusan kepada sistem yang dianggap lebih cepat dan objektif.
Tetapi pendidikan tidak hanya berisi data. Ada konteks keluarga, kondisi emosional, perkembangan anak, hubungan dengan guru, dan berbagai hal yang tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi angka. Karena itu, keputusan New York untuk membatasi peran AI dalam keputusan pendidikan dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan manusia sebagai pengambil keputusan terakhir.
Bukan hanya AI, waktu layar juga menjadi perhatian
Kebijakan ini datang bersamaan dengan perhatian yang lebih luas terhadap penggunaan layar oleh anak. New York menetapkan pembatasan dan rekomendasi waktu penggunaan perangkat di sekolah. Untuk siswa kelas 3–5, misalnya, penggunaan layar tertentu direkomendasikan maksimal 30 menit per hari, sedangkan kelas 6–8 maksimal 45 menit per hari. Artinya, pemerintah tidak hanya mempertanyakan apa yang dilakukan AI, tetapi juga seberapa besar ruang yang diberikan teknologi digital dalam kehidupan belajar anak.
Ada kekhawatiran bahwa sekolah yang semakin terdigitalisasi justru dapat kehilangan sebagian pengalaman belajar yang tidak membutuhkan layar: berdiskusi, membaca buku, menulis, bermain, bekerja dalam kelompok, dan berinteraksi langsung dengan guru.
Satu tahun untuk mencari bukti
Yang membuat kebijakan ini cukup menarik adalah sifatnya yang sementara. Pemerintah New York tidak mengatakan bahwa moratorium akan berlaku selamanya. Selama tahun ajaran 2026–2027, pemerintah akan membentuk Technology in Schools Coalition, yang melibatkan siswa, guru, orang tua, pakar, kelompok masyarakat, serikat pekerja, dan pihak terkait lainnya. Mereka akan mengevaluasi dampak moratorium serta program AI yang diuji di SMA. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk menentukan kebijakan berikutnya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah New York sendiri masih mencari bentuk terbaik hubungan antara pendidikan dan AI. Dan mungkin justru di situlah letak pelajaran pentingnya. Dalam menghadapi teknologi baru, pemerintah tidak selalu harus langsung memilih “ya” atau “tidak”. Ada pilihan ketiga: berhenti sejenak, mengamati, menguji, lalu mengambil keputusan berdasarkan bukti.
Pertanyaan yang lebih besar
Kebijakan New York pada akhirnya bukan hanya tentang apakah siswa boleh menggunakan ChatGPT atau chatbot lainnya. Ini adalah pertanyaan mengenai tujuan pendidikan di era AI. Jika mesin dapat memberikan jawaban dalam hitungan detik, sekolah harus semakin jelas menentukan apa yang sebenarnya ingin diajarkan kepada anak. Apakah sekolah ingin anak mampu menemukan jawaban? Ataukah sekolah ingin anak mampu memahami persoalan, mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, membuat kesalahan, memperbaiki pikirannya, dan mempertanggungjawabkan jawabannya?
Jawabannya akan menentukan bagaimana AI ditempatkan di ruang kelas. Sebab mungkin persoalannya bukan apakah AI terlalu pintar untuk anak-anak. Bisa jadi persoalannya adalah anak-anak masih membutuhkan ruang untuk tumbuh tanpa selalu mendapatkan jawaban dengan cepat. New York kini memberikan ruang tersebut selama satu tahun. Apakah hasilnya akan membuat siswa lebih mandiri dalam belajar? Apakah pembatasan justru membuat sekolah kehilangan peluang memanfaatkan teknologi? Ataukah keduanya bisa berjalan bersama? Belum ada jawabannya. Dan pemerintah New York memang belum mengklaim memiliki jawabannya. Mereka memilih menguji terlebih dahulu.
Di tengah perlombaan dunia pendidikan untuk mengadopsi AI, keputusan tersebut terasa cukup sederhana tetapi sekaligus penting: Tidak semua teknologi yang bisa digunakan anak harus langsung digunakan anak. Kadang-kadang, pendidikan membutuhkan teknologi. Tetapi kadang-kadang, pendidikan juga membutuhkan keberanian untuk mengatakan: “Tunggu dulu.”
You may also like
