Artikel berjudul “Negotiating Halal Certification in Bali: Legal Frameworks, Cultural Governance, and Muslim Tourism Market Tensions” merupakan karya Wahyu Sri Handono, Ali Sodiqin, dan Volodymyr Shablystyi. Tulisan tersebut diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah tahun 2026. Artikel ini membahas bagaimana sertifikasi halal dijalankan dan dinegosiasikan di Bali, sebuah daerah tujuan wisata internasional yang masyarakatnya mayoritas beragama Hindu, tetapi pada saat yang sama harus merespons perkembangan regulasi halal nasional dan meningkatnya pasar wisatawan Muslim. Persoalan sertifikasi halal di Bali menjadi menarik karena halal tidak hadir dalam ruang sosial yang kosong. Di satu sisi, sertifikasi memberikan jaminan kepada wisatawan Muslim sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha. Di sisi lain, penerapan kebijakan yang dipahami terlalu wajib atau seragam dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlangsungan identitas budaya Bali. Artikel tersebut tidak melihat sertifikasi halal semata-mata sebagai persoalan agama atau administrasi, tetapi sebagai bagian dari proses negosiasi antara hukum negara, kepentingan ekonomi, identitas budaya, dan kepentingan masyarakat lokal.
Penelitian dilakukan dengan desain mixed-methods yang didominasi pendekatan kualitatif. Sebanyak 36 informan yang terlibat dalam ekosistem sertifikasi halal dan pariwisata Bali menjadi sumber penelitian, sementara data kuantitatif digunakan secara terbatas untuk menunjukkan pola dukungan, sikap netral, dan penolakan. Angka-angka yang disajikan tidak ditujukan untuk generalisasi statistik, tetapi membantu menjelaskan variasi pandangan para pemangku kepentingan. Terdapat enam sub bab dalam review ini. Pertama, sertifikasi halal dalam ruang budaya Bali. Kedua, hukum nasional dan tata kelola sertifikasi halal. Ketiga, dukungan dan resistensi masyarakat pariwisata. Keempat, sertifikasi halal sebagai peluang pasar wisata Muslim. Kelima, Sukla dan negosiasi dua sistem nilai. Keenam, pentingnya lokalisasi dan komunikasi kebijakan.
Sertifikasi Halal dalam Ruang Budaya Bali
Bali memiliki posisi yang khas dalam pembicaraan mengenai pariwisata halal. Pulau ini merupakan salah satu destinasi wisata utama Indonesia, tetapi identitas pariwisatanya sejak lama dibangun melalui kebudayaan Hindu Bali, adat, ritual, seni, dan kehidupan desa adat. Kehadiran wisatawan Muslim kemudian menciptakan kebutuhan terhadap makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi yang ramah Muslim, dan informasi yang dapat memberikan kepastian mengenai layanan yang digunakan.
Pada titik tersebut, sertifikasi halal mempunyai dua wajah. Bagi wisatawan Muslim, keberadaan sertifikat memberikan rasa aman mengenai produk dan pelayanan yang mereka konsumsi. Bagi pelaku usaha, sertifikasi dapat digunakan untuk memperluas pasar. Namun, ketika sertifikasi ditempatkan sebagai sebuah kewajiban yang harus diterapkan tanpa melihat karakter lokal, muncul pertanyaan yang lebih luas: apakah standar nasional tersebut dapat berjalan tanpa mengubah identitas budaya yang selama ini menjadi kekuatan pariwisata Bali?
Artikel tersebut memperlihatkan bahwa pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan pilihan sederhana antara menerima atau menolak halal. Persoalan sebenarnya terletak pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan di daerah. Sertifikasi halal menjadi bagian dari tata kelola kebudayaan karena implementasinya menyentuh hubungan antara regulasi negara, kepentingan pariwisata, identitas agama, serta otoritas masyarakat lokal.
Perdebatan tentang halal di Bali bukan terutama mengenai boleh atau tidak bolehnya wisatawan Muslim memperoleh layanan yang sesuai dengan keyakinannya. Persoalannya adalah bagaimana memberikan ruang kepada kebutuhan wisatawan Muslim tanpa menjadikan identitas kebudayaan Bali seolah-olah harus digantikan oleh identitas pariwisata yang baru.
Hukum Nasional dan Tata Kelola Sertifikasi Halal
Sertifikasi halal di Indonesia mempunyai landasan hukum nasional. Pemerintah membangun sistem jaminan produk halal melalui berbagai regulasi dan kelembagaan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalankan fungsi utama dalam penyelenggaraan sertifikasi, lembaga pemeriksa halal menjalankan pemeriksaan teknis, sedangkan penetapan kehalalan melibatkan otoritas keagamaan. Bagi pelaku usaha, proses tersebut bukan sekadar pemasangan tanda halal. Terdapat proses administratif, pemeriksaan produk, verifikasi bahan dan proses produksi, hingga kewajiban mempertahankan sistem jaminan produk halal setelah sertifikat diperoleh. Sertifikasi merupakan sebuah sistem tata kelola yang menuntut keterlibatan negara, lembaga keagamaan, lembaga pemeriksa, dan pelaku usaha.
Persoalan muncul ketika sistem yang dirumuskan secara nasional bertemu dengan kondisi lokal yang berbeda. Bali memiliki sistem adat dan kebudayaan yang kuat. Implementasi sertifikasi tidak cukup dilakukan sebagai proses administratif. Artikel tersebut menekankan bahwa kebijakan tersebut membutuhkan sensitivitas budaya, kapasitas kelembagaan, dan komunikasi yang baik. Pada konteks tersebut, negara tidak hanya berhadapan dengan pertanyaan mengenai apakah sebuah produk halal atau tidak halal. Negara juga berhadapan dengan pertanyaan mengenai bagaimana sebuah standar nasional memperoleh legitimasi ketika diterapkan dalam masyarakat yang mempunyai sistem nilai dan otoritas lokalnya sendiri.
Dukungan dan Resistensi Masyarakat Pariwisata
Salah satu temuan menarik artikel tersebut adalah tidak seragamnya respons pemangku kepentingan pariwisata Bali terhadap sertifikasi halal. Sikap mereka dipengaruhi oleh latar belakang agama, pekerjaan, orientasi bisnis, dan kedekatan dengan pasar wisatawan Muslim. Data penelitian menunjukkan adanya kelompok yang mendukung, menolak, maupun memilih posisi netral. Bahkan, penolakan terhadap kewajiban sertifikasi cukup terlihat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri pariwisata Bali tidak dapat diperlakukan sebagai satu kelompok yang mempunyai kepentingan dan pandangan yang sama.
Hal yang penting adalah bahwa resistensi tersebut tidak otomatis berarti penolakan terhadap wisatawan Muslim. Sebagian pelaku pariwisata Hindu menerima kehadiran wisatawan Muslim dan kebutuhan pelayanan yang ramah Muslim. Kekhawatiran mereka lebih diarahkan kepada cara kebijakan halal diformulasikan. Ketika sertifikasi dipahami sebagai standar eksternal yang diwajibkan kepada semua pihak, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat memengaruhi sistem sosial dan identitas budaya Bali. Sebaliknya, pelaku usaha yang dekat dengan pasar Muslim melihat sertifikasi sebagai bentuk jaminan pelayanan. Bagi mereka, label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memberikan keuntungan kompetitif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dukungan atau penolakan tidak hanya bersumber dari identitas keagamaan. Kepentingan ekonomi dan posisi seseorang dalam industri pariwisata juga mempunyai pengaruh yang besar.
Artikel tersebut mengingatkan bahwa istilah “resistensi” perlu dipahami secara hati-hati. Penolakan terhadap bentuk kebijakan tertentu belum tentu merupakan penolakan terhadap nilai halal maupun terhadap wisatawan Muslim. Ia dapat menjadi ekspresi kekhawatiran mengenai cara negara memasukkan kebijakan nasional ke dalam ruang kebudayaan lokal.
Sertifikasi Halal sebagai Peluang Pasar Wisata Muslim
Di balik perdebatan budaya tersebut terdapat kepentingan ekonomi yang tidak kecil. Pertumbuhan wisata Muslim menciptakan pasar yang semakin penting dalam industri pariwisata dunia. Bagi destinasi seperti Bali, menyediakan makanan halal, akomodasi ramah Muslim, fasilitas ibadah, dan pelayanan yang memberikan kepastian kepada wisatawan dapat memperluas pasar.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa 50% responden menilai kebijakan tersebut bermanfaat atau sangat bermanfaat secara ekonomi. Persentase yang sama juga menilai sertifikasi halal berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan Muslim. Namun, optimisme terhadap keuntungan ekonomi ternyata tidak otomatis menghasilkan dukungan terhadap kebijakan wajib. Penelitian menemukan bahwa 44,4% responden tidak menerima atau sangat tidak menerima sertifikasi halal yang bersifat wajib, sedangkan 52,8% melihat bahwa sertifikasi dapat memperluas pasar wisata Muslim. Perbedaan tersebut menjadi salah satu temuan terpenting artikel. Artinya, seseorang dapat mengakui bahwa sertifikasi halal menguntungkan secara ekonomi tetapi pada saat yang sama tidak menyetujui cara penerapannya secara regulatif.
Di sinilah terlihat perbedaan antara rasionalitas pasar dan legitimasi budaya. Sebuah kebijakan mungkin menjanjikan keuntungan ekonomi, tetapi keuntungan tersebut belum tentu cukup untuk membuat masyarakat menerimanya. Penerimaan juga sangat ditentukan oleh cara kebijakan tersebut diposisikan dalam hubungan dengan identitas, adat, dan kewenangan lokal. Sertifikasi halal karena itu lebih mungkin diterima apabila dipahami sebagai tambahan pelayanan bagi wisatawan Muslim daripada sebagai identitas baru yang harus menggantikan karakter pariwisata Bali.
Sukla dan Negosiasi Dua Sistem Nilai
Salah satu bagian paling menarik dalam artikel adalah pembicaraan mengenai Sukla. Konsep ini digunakan untuk melihat bagaimana nilai lokal Bali dapat berhadapan sekaligus berdialog dengan konsep halal. Sekilas, Sukla dan halal sama-sama mempunyai keterkaitan dengan gagasan mengenai kemurnian. Namun, artikel menegaskan bahwa keduanya tumbuh dari dasar filosofis dan religius yang berbeda. Sukla berkembang dalam kosmologi Hindu Bali, ritual, dan kehidupan sosial masyarakat Bali. Halal berakar dalam sistem hukum dan etika Islam. Menyamakan keduanya secara langsung dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Pertemuan kedua konsep tersebut justru memperlihatkan adanya pluralisme hukum dan nilai. Di Bali, masyarakat hidup dalam ruang tempat hukum negara, norma agama, dan hukum adat berada secara bersamaan. Ketegangan dapat terjadi ketika salah satu sistem dipandang lebih dominan daripada sistem lainnya. Menariknya, penelitian menemukan bahwa dukungan masyarakat meningkat ketika pengaturan tentang Sukla dan wisata halal dikaitkan dengan instrumen hukum daerah. Sebanyak 52,8% responden setuju atau sangat setuju terhadap penerapan Sukla dan pariwisata halal secara bersamaan, sementara dukungan terhadap pembentukan Peraturan Daerah sebagai dasar hubungan keduanya mencapai 72,2%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan terhadap suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh tempat kebijakan itu memperoleh legitimasinya. Ketika masyarakat merasa bahwa nilai lokal tetap mempunyai ruang dan perlindungan, kebijakan nasional lebih memungkinkan untuk diterima.
Peraturan daerah dalam konteks tersebut bukan hanya dokumen administratif. Ia dapat menjadi instrumen yang mempertemukan kepentingan negara dengan kepentingan lokal. Pada saat yang sama, ia memberikan sinyal bahwa pengembangan wisata Muslim tidak harus dilakukan dengan menghilangkan kewenangan budaya masyarakat Bali.
Dari Kewajiban menuju Negosiasi Kebijakan
Artikel tersebut pada akhirnya mengarahkan perhatian kepada persoalan komunikasi kebijakan. Salah satu sumber resistensi bukan semata-mata isi sertifikasi halal, tetapi cara kebijakan tersebut diperkenalkan kepada masyarakat. Ketika sertifikasi halal disampaikan sebagai kewajiban dari luar yang harus diterima, sebagian masyarakat dapat melihatnya sebagai intervensi terhadap kehidupan budaya mereka. Sebaliknya, ketika kebijakan dijelaskan sebagai mekanisme pelayanan bagi wisatawan dan peluang pengembangan ekonomi tanpa menghilangkan kebudayaan Bali, kemungkinan penerimaannya menjadi lebih besar.
Hasil wawancara dalam penelitian memperlihatkan kebutuhan terhadap sosialisasi yang lebih intensif, inklusif, dan partisipatif. Kebijakan pariwisata perlu mempertemukan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan kebudayaan dan lingkungan. Hal tersebut menjadi penting karena pariwisata bukan hanya persoalan meningkatkan jumlah kunjungan. Bagi Bali, kebudayaan sendiri merupakan bagian dari sumber daya utama pariwisata. Jika pengembangan pasar dilakukan dengan mengabaikan legitimasi budaya, keuntungan ekonomi justru dapat menghasilkan konflik sosial.
Sertifikasi halal akan lebih produktif apabila ditempatkan sebagai proses negosiasi. Pemerintah mempunyai kewajiban menjalankan regulasi nasional. Wisatawan Muslim mempunyai hak memperoleh kepastian terhadap produk dan pelayanan. Pelaku usaha mempunyai kepentingan mengembangkan pasar. Namun, masyarakat Bali juga mempunyai kepentingan menjaga identitas serta sistem budaya yang menjadi dasar kehidupan mereka. Keempat kepentingan tersebut tidak seharusnya dipertemukan dengan logika siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tantangannya adalah menemukan tata kelola yang membuat semuanya tetap mempunyai ruang.
Kesimpulan
Artikel tersebut memperlihatkan bahwa sertifikasi halal di Bali jauh lebih kompleks daripada persoalan pencantuman label pada makanan atau penyediaan fasilitas bagi wisatawan Muslim. Sertifikasi berada pada pertemuan antara hukum nasional, agama, ekonomi pariwisata, dan identitas kebudayaan lokal. Temuan penelitian menunjukkan sebuah keadaan yang menarik. Sebagian pemangku kepentingan dapat melihat manfaat ekonomi sertifikasi halal tanpa sepenuhnya menerima bentuk kewajibannya. Dengan kata lain, pengakuan terhadap peluang pasar tidak selalu sama dengan penerimaan terhadap kebijakan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan apakah Bali harus terbuka atau tertutup terhadap wisatawan Muslim. Bali pada kenyataannya telah lama menjadi ruang perjumpaan wisatawan dari berbagai agama dan kebudayaan. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana kebutuhan wisatawan Muslim dapat dipenuhi tanpa menimbulkan kesan bahwa sistem budaya lokal sedang digantikan.
Artikel tersebut akhirnya memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan halal di daerah dengan mayoritas non-Muslim tidak dapat hanya bergantung pada kekuatan regulasi. Ia juga membutuhkan kepercayaan, komunikasi, partisipasi, dan legitimasi budaya.
Tantangan sertifikasi halal di Bali karena itu bukan semata-mata bagaimana memperbanyak jumlah usaha yang memperoleh sertifikat. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara menjalankan jaminan produk halal sekaligus membuat masyarakat lokal tetap merasa menjadi pemilik kebudayaan dan ruang pariwisatanya sendiri. Sebab, ketika sebuah kebijakan mampu memberikan kepastian kepada wisatawan Muslim tanpa menghilangkan rasa aman budaya masyarakat Bali, sertifikasi halal tidak lagi harus dipahami sebagai pertarungan antara agama dan tradisi. Ia dapat menjadi contoh bagaimana hukum, pasar, dan kebudayaan bernegosiasi dalam masyarakat Indonesia yang plural.
You may also like
