Joseph E. Stiglitz Ketimpangan Ekonomi Dunia
Kelas Metode Penelitian
Pendahuluan
Tulisan ini sangat dipengaruhi oleh kenyataan betapa kemiskinan menjadi problem di banyak negara, termasuk di Indonesia. Hal ini tentu tidak terlepas dari sistem kapitalisme yang dikembangkan oleh banyak negara, baik di Amerika, Eropa, bahkan juga Asia termasuk Indonesia. Kebijakan ekonomi yang pro-kapitalisme tersebut lalu menjadi penyebab semakin tingginya gap atau kesenjangan antara yang kaya dan miskin.
Kita beruntung memiliki seorang ahli ekonomi berkelas dunia dan akhirnya mendapatkan penghargaan Nobel atau Nobel Prize karena kehebatan pemikirannya untuk membongkar borok kapotalisme yang banyak “menyengsarakan” masyarakat di dunia, sebab kenyataannya menghasilkan satu persen orang kaya yang menguasai 99 persen masyarakat lainnya.
Melalui tulisannya yang berjudul “The Price of Inequality, How today’s Divided Spciety Endangers our Future dan The Geat Divide Unequal Societies and What We can Do About Them”, makai ta disadarkan bahwa ada bahaya besar yang diciptakan karena meluasnya system kapitalisme yang menyebabkan terjadinya kesenjangan di mana-mana di seluruh dunia. Kita diingatkan jika tidak segera terdapat perubahan tentang system ekonomi tersebut, maka sebenarnya kita sedang berada di dalam bahaya.
Satu Persen Penguasa Ekonomi Dunia
Seingat saya di Toko Buku Periplus, Bandar Udara Juanda, saya membeli buku yang sangat luar biasa, “The Great Divide, Unequal Societies and What We Can Do About Them”, yang ditulis oleh Joseph E. Stiglitz, pada 2017. Seingat saya sedang ada potongan harga 20 persen. “Wah, ini ada buku yang menarik dalam batin saya”. Tetapi seperti biasa buku itu juga belum sempat dibaca secara keseluruhan, hanya saya lihat sepintas saja.
Buku ini sebagaimana bukunya terdahulu, juga membahas mengenai tata ekonomi dunia, yang berisi ketimpangan dan kekuatan satu persen atas tata ekonomi dunia tersebut. Ketimpangan yang sepertinya “sengaja” untuk dilestarikan terutama oleh para penguasa ekonomi satu persen itu. Buku ini diantar oleh satu pernyataan menarik “No one today can deny that there is a great divide in America, separating the very richest some times described as 1 percent and the rest. Mereka yang tergolong satu persen ini memiliki perbedaan aspirasi, perbedaan life styles dan juga perbedaan ketakutan.
Kelompok 1 persen ini berbicara tentang apa jenis pesawat jet yang akan dibeli, di mana harus menempatkan uangnya, dan bagaimana menyekolahkan anaknya di sekolah yang prestise. Sedangkan masyarakat pada umumnya berbicara tentang bagaimana harus membayar sekolah untuk anaknya, bagaimana jika ada keluarganya yang sakit dan bagaimana jika pensiun dan sebagainya.
Baca Juga : Toleransi Beragama di Era Indonesia Modern
Di antara yang memperparah ketidakmerataan ekonomi adalah resesi besar dunia, di mana kebijakan yang diambil adalah dengan memberikan suntikan dana kepada Bank, baik pemerintah maupun swasta dan perusahaan-perusahaan, sehingga para bankir meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar dan pemiliknya juga meminjam dalam jumlah yang besar.
Sebagai pendukung Partai Demokrat, Stiglitz juga menyalahkan kebijakan Bush untuk berperang di Irak yang mengakibatkan kas negara tergerus sangat banyak untuk kepentingan perang tersebut. Makanya dinyatakan bahwa siapa yang membunuh ekonomi Amerika ternyata adalah kebijakan pemerintahan Bush.
Ada beberapa kritik yang disampaikan terkait dengan “ketololan Kapitalis”, yaitu deregulasi yang tidak tepat, sebab juga mengarah kepada penguatan yang besar, dilakukan di masa Bush dan diteruskan di era Clinton, tumbuhnya pasar modal dan pertumbuhan ketidaksetaraan ekonomi, transparansi yang tidak sehat dan pandangan kaum ekonomi yang menyatakan bahwa pasar akan mengatur dirinya sendiri. Pandangan para ahli ekonomi ini yang di dalam banyak hal dijadikan sebagai rujukan pemerintah di dalam mengelola tata ekonomi, sehingga kesalahan memberikan resep atau solusi tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat yang rendah.
Krisis besar ekonomi ternyata memang berdampak besar terhadap depresi besar, di antaranya adalah kolapsnya Lehman Brother, 15 September 2008 dan juga kesejahteraan kelas menengah di bawah 1 persen, yang kembali seperti tahun 1992. Sayangnya recoveri ekonomi tetap mengarah dari 1 persen untuk 1 persen dengan mengandalkan konsep trickle down economy. Disarankannya, bahwa sebaiknya kebijakan pemerintah justru mengarah kepada pertumbuhan yaitu dengan melakukan trickle up economy, melalui penguatan pertumbuhan kelas menengah dan di bawahnya.
Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara termodern di dunia, ternyata statement “kesamaan peluang” hanyalah mitos belaka. Kesamaan peluang hanyalah sebuah mimpi, sebab realitas tata ekonomi di sini adalah of the one percent, by one percent, for one percent. Disebabkan oleh kebijakan ekonomi politik seperti ini, maka berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ketidaksetaraan dalam pendapatan dan kesejahteraan secara ekonomi. Maka seharusnya dilakukan upaya yang disebutnya sebagai “America’s socialism for the Rich”. Negara harus terlibat untuk menerapkan kebijakan ekonomi politik sosialisme secara khusus bagi orang kaya. Diperlukan adanya regulatory reform dengan komitmen untuk mendorong kelas di luar satu persen untuk juga berkembang. Instrumen ekonomi seperti perbankan, perusahaan multi nasional, maupun nasional haruslah memberikan peluang bagi kelompok di bawah satu persen untuk pemberdayaan baginya. Akibat lebih jauh dari inekualitas ini adalah munculnya ketidakpercayaan pada semua orang, “in no one we trust”.
Stiglitz, sesungguhnya telah memperingatkan bahaya ekonomi kapitalis yang menghasilkan ketidaksetaraan, memberikan komentar atas dimensi-dimensinya, penyebabnya, dan konsekuensi dari ketidaksetaraan ekonomi ini, tidak hanya bagi Amerika akan tetapi juga buat seluruh negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Melalui pemahaman mengenai penyebab bangkrutnya sistem ekonomi kapitalis ini tentu diharapkan akan terdapat perubahan, hanya sayangnya Presiden Barack Obama juga tidak mampu berbuat banyak.
Kesenjangan Ekonomi Indonesia
Baca Juga : Moderasi Beragama, Jalan Menuju Kesatuan Dan Keharmonian
Rasanya kurang tepat jika tidak juga membicarakan mengenai orang kaya di Indonesia. Mungkin di antara kita ada yang bertanya: “adakah orang terkaya di Indonesia yang masuk dalam jajaran satu persen penguasa ekonomi dunia?” Jawabannya tentu sudah bisa diduga: “ada”. Pertanyaan berikutnya adalah: “bagaimana di dalam sistem ekonomi yang di dalam UUD 1945, sebelum diamandemen berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Lalu, mengapa bisa juga terjadi terdapat satu persen kelompok yang bisa menguasai sedemikian besar perekonomian nasional. Dan tentu saja sederet pertanyaan lain yang bisa dibikin dan sekaligus juga dijawab.
Ada sebuah klasifikasi yang dibuat oleh para akademisi untuk membandingkan sistem pemerintahan Pak Karno dan Pak Harto. Presiden Soekarno menjadikan politik sebagai panglima, dan Presiden Soeharto menjadikan ekonomi sebagai panglima. Makanya keduanya menempuh cara yang berbeda-beda. Jika Pak Karno terkenal dengan hiruk pikuk pidato politik untuk membangkitkan semangat kebangsaan pasca kemerdekaan dengan upaya untuk mendamaikan antara Nasionalisme, Agama dan Komunisme (Nasakom), maka Pak Harto terkenal dengan senyumannya yang khas, untuk mengembangkan ekonomi melalui sistem kapitalisme berbasis pada hutang luar negeri, sebagaimana skema konsepsi politik pembangunan dengan mekanisme membesarkan yang berpeluang besar dan hasilnya diupayakan untuk menetes ke bawah, atau di dalam konsepsi Stiglitz disebut sebagai trickle down economy.
Sebagai akibatnya maka muncullah konglomerasi yang berseirama dengan semakin tumbuhnya kelompok satu persen, sebagaimana di negara lain, seperti negara-negara di Amerika, Eropa, Asia dan juga Afrika yang secara simultan menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Muncullah penguasa ekonomi yang menjadi simbol “keberhasilan” ekonomi Indonesia dengan Pendapatan Per Kapita (income per capita) yang semakin meningkat secara makro, tetapi keropos secara mikro, sebab ternyata hanya satu persen saja yang tumbuh, sedangkan yang 99 persen tidak menikmati kue pembangunan yang berorientasi pada sistem ekonomi kapitalis tersebut.
Perkembangan ekonomi yang berorientasi kapitalisme ini memang didukung oleh sejumlah menteri perekonomian yang kebanyakan adalah lulusan Universitas California at Berkeley, yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley”. Merekalah yang menjadi andalan Presiden untuk mengembangkan sistem ekonomi Indonesia, dan berakibat terhadap semakin menguatnya komposisi satu persen dimaksud. Sistem ekonomi ini terus berlangsung sampai akhirnya terjadi krisis ekonomi 1998, dan memaksa Pak Harto lengser dari tampuk kepemimpinan nasional. Hanya sayangnya di era berikutnya juga tidak mampu untuk melawan kepastian telah semakin membesarnya kelas satu persen, meskipun kemudian diharuskan mereka mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR), yang ternyata tidak signifikan untuk mengangkat derajat mayoritas ekonomi rakyat kebanyakan. Oleh karena itu juga memunculkan “tudingan” bahwa pemerintah tetap memberlakukan “New Capitalism” di dalam pembangunan perekonomian Indonesia.
Meskipun di era Reformasi dikenal istilah “Ekonomi Kerakyatan”, namun secara nyata bahwa sistem ekonomi Indonesia new capitalism tetap dijalankan. Hal ini tentu saja terkait dengan sistem ekonomi kapitalis yang sudah berurat berakar di dalam sistem ekonomi Indonesia selama 30 tahun lebih. Sistem ekonomi konglomerasi inilah yang kemudian menghasilkan orang-orang kaya di Indonesia bahkan sampai memasuki level dunia.
Berdasarkan data dari Forbes, 2020, lembaga Internasional yang berkutat dengan perkembangan ekonomi dunia, maka berikut adalah nama-nama orang terkaya Indonesia (15 orang) dengan kekayaan yang fantastis. Budi Hartono adalah orang Indonesia yang menempati ranking 80 orang terkaya di dunia. Budi Hartono (Djarum Group), kekayaannya mencapai angka Rp217, 6 triliun dan adiknya Michael Hartono (Djarum Group) mencapai angka Rp208 Triliun. Mereka telah 11 tahun menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. kemudian disusul oleh Sri Prakash Lohia (Indorama) sebesar Rp68.8 Triliun, Dato Sri Tahir dan keluarga (Mayapada Group) sebanyak Rp65,6 Triliun, Prayogo Pangestu (Barito Pacific) Rp56 Triliun, Chairul Tanjung (CT Group) Rp49.6 Triliun, Martua Sitorus (Wilmar) Rp28.8 Triliun, Mochtar Riady dan keluarga (Lippo Group) Rp27,2 Triliun, Peter Sondakh (Rajawali Corpora) Rp25.6 Triliun, Murdaya Poo (Central Cipta Murdaya Group) Rp19.2 Triliun, Theodore Rahmat (Triputra Group, Adaro Energy) Rp19,2 Trilyun, Djoko Susanto (Alfa Mart) Rp19,2 Triliun, Sukanto Tanoto (Royal Golden Eagle, Asian Agri) Rp19,2 Triliun, Low Tuck Kwong (Bayan Resources) Rp17,6 Triliun, dan Winarko Sulistyo (Fajar Paper) Rp17,5 Triliun.
Jumlah kekayaan 15 orang terkya di Indonesia ini mencapai angka Rp839,9 Triliun atau setara dengan 71,73 Persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 sebesar Rp1.170.,9 Triliun, pasca Perubahan APBN karena coronavirus factor, sebab sebelumnya sebesar Rp2.233.2 Trilyun. Jika dibandingkan dengan kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia, tentu persentasenya akan semakin besar.
Wallahu a’lam bi al shawab