Makna Substantif Kemerdekaan
Opini
Peringatan 17 Agustus 2023, hari ini, ditandai dengan berbagai upacara di Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta, Lembaga Pendidikan, bahkan Institusi Pesantren. Selain itu juga ditandai dengan berbagai aktivitas untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 68 tahun 2023. Semarak tentu.
Masyarakat di perkotaan maupun pedesaan beramai-ramai menjadikan tanggal 17 Agustus sebagai momentum untuk menyelenggaraan berbagai kegiatan, misalnya acara kesenian, olahraga, sampai renungan malam. Semua dilakukan untuk menjadikan tanggal 17 Agustus sebagai hari sakral bagi Bangsa Indonesia. Semua orang merasakan betapa pentingnya memperingati tanggal 17 Agustus dimaksud.
Namun demikian tujuh belasan tentu memiliki makna substantif. Makna kemerdekaan. Merdeka tidak hanya bermakna ketiadaan penjajahan dari negara asing, akan tetapi juga bermakna sebagai telah hilangnya belenggu kekerasan fisik, kekerasan psikhis dan social. Yang lebih mendasar adalah masyarakat berada di dalam nuansa kesejahteraan dan kebahagiaan. Jika kesejahtaraan lebih bernuansa ekonomi atau ketercukupan sandang, pangan dan papan, maka kebahagiaan merupakan suatu nuansa batin karena ketercukupan ekonomi, ketiadaan kekerasan fisik dan psikhis, terpenuhinya kepuasan batiniah dan ketercukupan spiritual yang dibuktikan dengan keterpenuhan rasa aman, nyaman dan ketercukupan pilihan di dalam kehidupan yang dikehendakinya.
Dari aspek kesejahteraan, memang sudah terdapat kemajuan. Diakui atau tidak, dirasakan atau tidak. Masyarakat secara ekonomi sudah mengalami kenaikan dari yang secara ekonomis terjajah, menjadi merdeka. Meskipun karena pilihan system ekonominya, yang kapitalistik, maka ada kesenjangan ekonomi antara segelintir orang kaya di Indonesia dengan sejumlah banyak masyarakat pada umumnya. Di dalam bahasanya Joseph E. Stiglitz disebut sebagai 1 persen menguasai 99 persen. Kekayaan orang yang tajir di Indonesia, 15 orang terkaya di Indonesia, nyaris separoh APBN di Indonesia. Gini rasio Indonesia masih tinggi di atas angka 0,388 dari skala 0-1. Artinya kesenjangan ekonomi itu masih tinggi.
Semenjak Presiden Soeharto, program pengembangan ekonomi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan. Namun demikian, hingga Presiden Joko Widodo kesenjangan ekonomi tersebut masih tetap tinggi. Artinya bahwa system kapitalisme yang memang menguasai Indonesia dan bahkan menguasai dunia ternyata menyebabkan kondisi masyarakat dalam aspek ekonomi berada dalam unequal. Dan unequalities ini, jika tidak dimenej dengan baik akan dapat menyebabkan masalah-masalah social kronis di seluruh dunia. Termasuk juga di Indonesia.
Kemerdekaan itu sungguh akan bermakna jika masyarakat tidak kelaparan, tidak miskin dan sehat. No Hungry, No Poverty and Health. Pilihan di dalam RPJMN 2019-2024 itu sudah tepat. Hanya saja di lapangan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Terkaman system kapitalisme sangat mendalam sehingga yang tumbuh berkembang hanyalah perusahaan-perusahaan besar karena didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan, sementara itu kebijakan import yang terbuka lebar, misalnya dalam daging ayam dan bahan-bahan untuk mendukungnya, juga memperparah keterpurukan para pengusaha dalam negeri. Banyak pengusaha unggas yang berguguran karena kebijakan bebas impor tersebut.
Kemerdekaan rasanya memang baru sampai pada tahapan luarnya. Di masa lalu masyarakat dikuasai oleh negara asing, dan kini dikuasai oleh orang Indonesia sendiri. Struktur luar memang sudah merdeka, akan tetapi struktur dalam masih terjadi ketimpangan di dalam banyak hal. Masyarakat kecil belumlah merasakan substansi kemerdekaan, yaitu terbukanya akses untuk merasakan peluang memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Jumlah masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan masih banyak, kira-kira 9.7% dari populasi orang Indonesia atau sebesar 26,36 juta orang. Jumlah ini menggunakan standart kemiskinan yang ukurannya dibuat oleh Indonesia sendiri, jika seseorang hanya berpendapatan sebesar Rp535.557,00 perkapita/perbulan maka disebut miskin.
Jika menggunakan standart internasional misalnya Bank Dunia (UNDP) maka jumlah orang miskin di Indonesia akan lebih banyak. Dengan ukuran pendapatan perhari di bawah 1$ perhari, maka yang seperti ini disebut sebagai kemiskinan absolut, sedangkan yang kurang dari 2$ perhari disebut sebagai kemiskinan menengah. Melalui ukuran ini, maka jumlah orang miskin di Indonesia tentu lebih besar.
Kemerdekaan secara substansial adalah perolehan akses untuk menjadi bahagia. Kala menjadi bahagia, maka yang penting adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses pekerjaan, masyarakat bisa mengakses kesejahteraan secara ekonomi, masyarakat dapat mengakses kesehatan dengan mudah, masyarakat dapat mengakses pendidikan berkualitas, tidak ada kemiskinan dan kelaparan, masyarakat bisa sejajar dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara, masyarakat bisa mengakses keadilan secara memadai, masyarakat dapat mengakses kesamaan dalam kehidupan, masyarakat dapat memperoleh keamanan dan kenyamanan serta dapat menikmati spiritualitas tanpa gangguan.
Memang belum semuanya bisa diakses, akan tetapi upaya negara untuk menjawabnya yang dirasakan oleh masyarakat dinyatakan sebagai hal penting. Negara harus hadir di dalam pemenuhan akses tersebut, dan masyarakat akan merasakan kepuasan terkait dengan upaya-upaya dimaksud.
Kemerdekaan hanya akan memiliki makna jika relasi antara negara dan masyarakat sesuai dengan pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu negara mampu mewujudkan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi warga negara dan membangun kesejahteraan umum. Inilah makna hakiki kemerdekaan bangsa.
Wallahu a’lam bi al shawab.