Menjaga Islam Wasathiyah: Ulama Dibalik Pemilu 2024
Opini
Sungguh beruntung bahwa kita hidup di Indonesia, sebuah negeri yang di dalamnya terdapat Islam yang mengedepankan prinsip Islam rahmatan lil alamin. Islam yang berbasis pada prinsip ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Islam yang secara teologis mengikuti pemahaman teologis Asy’ariyah atau Maturidiyah, secara fikih mengikuti salah satu madzhab dari empat madzhab, Imam Maliki, Imam Syafi’i, Imam Hambali dan Iman Hanafi, dan secara tasawuf mengikuti pemahaman Imam Ghazali dan Junaid Al Baghdadi.
Tidak hanya NU yang dilabel sebagai Islam ahlu sunnah wal jamaah, akan tetapi juga organisasi Islam seperti PERTI, Jam’iyatul Washliyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, dan lain-lain yang sepaham dengan prinsip tersebut. Tentu saja kurang lebih. Organisasi-organisasi tersebut mengusung Islam wasathiyah atau Islam yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Meskipun berbeda-beda dalam tafsir keagamaannya, tetapi secara prinsip tetap dapat dikategorikan sebagai Islam ahlu sunnah wal jamaah.
Akhir-akhir ini kita sedang berada di dalam nuansa kontestasi di dalam bidang politik. Dalam beberapa hari ke depan, tepatnya 14 Februari 2023, negeri ini akan memiliki gawe besar, yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota legislative pusat dan daerah, DPR dan DPRD. Kita tentu bersyukur bahwa di dalam Pemilu 2023 tidaklah mengedepan politik identitas, sehingga hingar bingar politiknya tidaklah destruktif. Perang ayat tidak menjadi menguat meskipun kontestasi tersebut berlangsung seru, terutama bagi para capres dan cawapres atau caleg dari masing-masing parpol. Pertarungan tersebut terjadi secara damai meskipun juga tetap ada riak-riak yang mengedepan, misalnya ujaran kebencian, dan bahkan pembunuhan karakter.
Kita bisa mendengar tentang tayangan video di media sosial. Berbagai ujaran kebencian atau pembunuhan karakter yang secara telanjang diungkapkan oleh banyak pihak, namun kita merasa senang karena hal tersebut tidak mempengaruhi orang lain. Rupanya, masyarakat kita sudah memiliki kearifan di dalam merespon terhadap berbagai informasi yang datang dari media social. Jikapun dibaca atau didengar, namun tidak berpengaruh secara signifikan atas perilaku masyarakat. Sungguh situasi kontestasi sekarang lebih menunjukkan tentang kearifan masyarakat di dalam menanggapi masalah di sekelilingnya.
Di antara para capres dan cawapres tentu ada yang pemahaman agamanya lebih baik, misalnya pasangan Anis dan Muhaimin, lalu di dalam kubu Ganjar tentu ada Mahfudz yang pemahaman agamanya lebih baik. Di antara capres dan cawapres tentu pasangan Prabowo dan Gibran yang pemahaman agamanya lebih rendah. Namun demikian, ketiganya memiliki dukungan para ulama yang mumpuni. Di dalam kubu Anis-Muhaimin terdapat sejumlah ulama yang memberikan dukungan, demikian pula pasangan Ganjar-Mahfud dan juga Prabowo-Gibran. Dukungan para ulama juga kebanyakan datang dari kalangan ulama Islam ahli sunnah wal jamaah. Dari kubu Prabowo-Gibran terdapat ulama kharismatis Habib Luthfi dan KH. Asep Saifuddin Chalim, lalu dari Kubu Ganjar-Mahfud terdapat Ahmad Basarah (Lakpesdam PBNU) dan Yenny Wahid, sedangkan di kubu Anis- Muhaimin terdapat tokoh atau ulama KH Ma’shum Faqih (Langitan), Nihayatul Wafiroh (PP Fatayat NU) dan sederet ulama yang memberikan dukungan kepada capres dan cawapres.
Dukungan para ulama dan tokoh agama yang tersebar kepada semua capres dan cawapres memberikan gambaran yang jelas tentang variasi pandangan dan motif yang mendasari atas pilihan dukungan tersebut. Jika mengikuti pikiran kaum fenomenolog, maka tentu ada motif baik internal maupun eksternal yang menjadi basis bagi pilihan politik dimaksud. Ada tiga respon yang penting untuk dipahami, yaitu: pertama, kita dapat menikmati kontestasi di dalam pilpres dengan hati yang nyaman. Tentu disebabkan oleh tersebarnya para ulama dan tokoh agama di dalam berbagai pilihan politik dimaksud. Kehadiran para ulama dan tokoh agama dalam masing-masing capres dan cawapres memberikan justifikasi bahwa Islam moderat atau Islam rahmatan lil alamin akan tetap menjadi agenda penting di dalam pemerintahan siapapun yang nanti akan menjadi presiden. Dengan demikian bukanlah perpecahan antar ulama dan tokoh agama yang terjadi tetapi semata-mata untuk menjaga Islam wasathiyah di Indonesia.
Kedua, variasi pilihan politik ulama sebenarnya bukanlah barang baru, tetapi sudah merupakan logika sejarah, bahwa para ulama tidak dapat diikat oleh satu pilihan politik tertentu. Para ulama itu memiliki independensi yang sangat tinggi. Memang inilah realitasnya, bahwa para ulama tersebut terfragmentasi di dalam berbagai pilihan politik yang disebabkan oleh factor internal atau pilihan rasionalnya dan juga factor eksternal di mana ulama dan umara saling memberikan kemanfaatan. Hal ini merupakan keunikan dari dukungan politik ulama yang berbasis realitas.
Ketiga, jika menggunakan contoh NU sebagai organisasi social keagamaan, maka betapa pilihan politiknya begitu beragam. Secara empiris bisa dilihat betapa tersegmentasinya pilihan politik dimaksud. Jika di masa pilpres 2019 ulama NU nyaris berada di dalam satu barisan mendukung Jokowi karena yang menjadi wakilnya adalah KH. Ma’ruf Amin yang memang secara genelogis, historis dan empiris adalah tokoh dan ulama NU, selain memang kalangan NU berhadapan dengan Prabowo yang didukung oleh PKS, HTI dan FPI sebagai organisasi yang vis a vis NU dan jajarannya. Pada pilpres 2024, politik aliran tersebut nyaris tidak lagi eksis, sehingga ulama NU merasa perlu menjaga semua capres dan cawapres agar tetap berada di dalam kerangka Islam wasathiyah. Meskipun tidak semua pasangan terdapat representasi NU, akan tetapi para ulama dengan rasional choice yang dimilikinya tetap berkeinginan untuk menjaganya agar tidak terseret ke dalam Islam dalam corak lain, yaitu tetap berada di dalam Islam wasathiyah.
Oleh karena itu, meskipun para ulama tersegmentasi di dalam berbagai pasangan capres dan cawapres, akan tetapi inilah manhaj berpikir para ulama yang selalu berpikir untuk menjaga Islam ahlu sunnah wal jamaah dengan instrument memberikan dukungan kepada para capres dan cawapres. Jadi saya kira wajar saja jika para ulama itu berbeda di dalam pilihan politiknya.
Wallahu a’lam bi al shawab.