NU, PKB dan Politik Kekuasaan
Opini
Jika ada orang bertanya tentang siapa yang mendirikan PKB pasti orang yang melek sejarah NU akan menyatakan NU atau lebih tepatnya para kyai yang secara struktural dan kultural berpaham keagamaan ala NU, yaitu Islam ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu jika ada klaim bahwa PKB adalah partainya orang NU tentu bukanlah kesalahan secara maknawi. PKB merupakan partai politik yang lahir dari Rahim NU.
NU sebagai jam’iyah keagamaan memang tidak pernah jauh-jauh dengan dunia politik. Meskipun NU itu didirikan untuk berkhidmah dalam urusan keagamaan, tetapi perjalanan sejarah NU memang tidak bisa dipisahkan dengan dunia politik. NU pernah masuk ke dalam Masyumi, akan tetapi kemudian keluar dan mendirikan partai NU dan di dalam Pemilu 1955 menjadi empat besar partai pemenang pemilu, selain PNI, Masyumi, dan PKI. Masyumi, yang semula NU berada di dalamnya, akhirnya untuk mewakili kaum Islam tradisional, maka pada pemilu tahun 1955, dan Masyumi mewakili partainya kaum modernis, NU mewakili kaum Islam tradisional, PNI menjadi representasi kaum kebangsaan dan PKI menjadi representasi kaum Komunis.
Pada masa Presiden Soeharto dilakukan upaya untuk menyederhanakan partai politik berdasar atas ideologinya masing-masing. Maka terdapat partai politik berbasis keagamaan, partai politik berbasis kebangsaan, dan partai politik berbasis kekaryaan. NU akhirnya masuk fusi ke dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ideologi kekaryaan berada di dalam wadah Golongan Karya (Golkar) dan ideologi kebangsaan berada di dalam wadah Partai Nasional Indonesia (PNI). Ada beberapa partai yang seharusnya berdasar atas agama, misalnya Parkindo akhirnya fusi ke dalam PNI, dan tidak masuk ke PPP. Golkar tidak menyatakan diri sebagai partai politik, sebab dinyatakan dua partai politik dan Golongan Karya. Golkar bukan partai tetapi menjadi wadah artikulasi kepentingan politik.
Ibarat sebuah rumah, maka NU itu memiliki banyak pintu dan salah satu pintunya adalah PKB, sebagai sayap otonom NU. Karena didirikan oleh NU, maka dianggaplah bahwa PKB adalah representasi artikulasi kepentingan politik NU. Di PKB lah semua artikulasi kepentingan politik itu didapatkan. Ibaratnya, jika ada kader NU yang memiliki talent dalam bidang politik, maka jalan yang harus digunakan adalah PKB. Jadi PKB merupakan pintu masuk orang NU untuk bermain dalam arus kekuasaan. Jika ingin berkuasa maka PKB lah jalan yang harus dilalui oleh kader NU.
Di sisi lain, karena kekecewaan atas peran politisi NU di PPP, maka NU mendeklarasikan untuk Kembali ke Khittah 1926, yaitu mengembalikan fungsi sebagai organisasi social keagamaan yang berkhidmah dalam bidang keagamaan dalam kaitannya dengan kehidupan social masyarakat nir politik. Masih kita ingat slogan: NU ada di mana-mana tetapi tidak kemana-mana”. “NU bisa ada di Golkar dan PDI tetapi tidak di PPP”. Inilah masa paling monumental dalam dunia politik yang berupa penggembosan terbesar dalam sejarah politik Indonesia terhadap PPP. Akan tetapi para politisi NU juga tidak serta merta bisa memasuki medan perjuangan baru, baik di Golkar maupun PDI. Akibatnya banyak politisi NU yang tidak mendapatkan medan perjuangan politik, sehingga kembali terdapat keinginan untuk memiliki partai politik, yang secara structural berbeda dengan NU, tetapi secara ideologis, historis dan moralitas terbangun di atas pilar ke-NU-an.
Oleh Gus Dur dan para kiai lalu didirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 23/07/1998, yang secara structural berada di luar NU tetapi secara ideologis, etis dan artikulatif merupakan medan berjuang melalui politik untuk aktivis NU. Melalui perjuangan panjang, maka PKB menjadi partai yang disegani, dan di dalam realitas politik dapat mengantarkan Gus Dur sebagai Presiden RI ke empat dan banyak terjadi mobilitas aktivis NU di berbagai wilayah untuk berkhidmah di dunia politik, misalnya menjadi anggota legislative di pusat maupun daerah dan juga kepala daerah di kota maupun kabupaten dan provinsi. PKB menjadi wadah yang menjanjikan bagi aktivis NU untuk bisa terlibat di dalam kekuasaan.
Bukannya tidak terdapat masalah dan konflik dalam relasi antara NU dan PKB. Sejarah juga mencatat tentang pembangkangan yang dilakukan oleh aktivis PKB terhadap rumah besarnya. Matori Abdul Jalil yang dibesarkan oleh PKB dalam konteks ke-NU-an juga melakukan tindakan yang dianggap sudah keluar dari khittah politik ke-NU-an, sehingga akhirnya Matori terdepak dan digantikan oleh aktivis NU lain, yaitu Alwi Syihab dan seterusnya hingga A. Muhaimin Iskandar. Jika Matori terlempar tentu karena ada tokoh besar NU yang bisa menundukkannya, Gus Dur. PKB yang liar kemudian bisa dijinakkan kembali.
Dinamika itu ternyata tidak berhenti di situ. A. Muhaimin Iskandar akhirnya menguasai PKB dengan berbagai upayanya, bahkan melalui jalur pengadilan. Akhirnya PKB seolah-olah Cak Imin atau Cak Imin adalah PKB. Oleh Cak Imin, sayangnya dzurriyah Gus Dur tidak masuk di dalam gerbong PKB. Perseteruan tersebut terus berlangsung, sehingga PKB tidak boleh membawa atribut Gus Dur dalam upaya untuk mendongkrak suaranya di legislative atau di dalam pemilihan umum.
Gus Yahya yang terpilih di dalam Munas NU di Lampung tentu berada di dalam barisan orang yang kecewa dengan Cak Imin. Sesuai dengan dinamika jam’iyah NU, maka ibaratnya PKB adalah anak nakal yang perlu untuk dijewer agar kembali ke rumah besarnya. Makanya di kala NU dinyatakan sebagai milik NU, maka Cak Imin menyatakan PKB adalah milik bangsa. PKB menjaga jarak dengan semua organisasi macam apapun, termasuk NU. Tentu hal ini membuat gerah petinggi NU, lalu dimulailah babak baru konflik kepentingan antara NU dan PKB. NU melalui Gus Yahya membentuk Komite Penyelamatan PKB, sementara itu PKB juga tidak kalah garang akan melanjutkan Pansus Haji yang digagas oleh Cak Imin.
Inilah pertarungan baru di tubuh NU, sebuah konflik yang seharusnya tidak terjadi, akan tetapi konflik itu tentu tidak bisa dihindarkan. Rasanya sudah tidak mungkin dilakukan negosiasi di antara dua kubu ini, dan yang terakhir tentu kita berharap bahwa melalui pertarungan ini tidak membawa “masalah” di dalam NU maupun PKB.
Kita masih berharap bahwa terdapat ruang negosiasi yang memungkinkan terjadi win-win solution, hanya sayangnya tidak lagi terdapat orang kuat seperti Gus Dur, yang otoritasnya memang melampuai golongan, tempat dan waktu.
Wallahu a’lam bi al shawab