(Sumber : Dokumentasi Penulis)

Pembangunan Berkelanjutan, Pendidikan dan Hilirisasi di Bangka Barat

Opini

Tujuan  pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s)  nomor 9, yaitu: infrastruktur tangguh, industry kreatif dan inovatif. Persoalan hilirisasi pembangunan merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan tentang bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan infrastuktur tangguh, dan usaha-usaha yang kreatif dan inovatif. Di antara yang menjadi upaya pemerintah adalah dengan upaya hilirisasi produk yang melibatkan persiapan pembangunan insfrastruktur yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan juga persiapan sumber daya manusia (SDM) yang relevan dengan ketersediaan asset daerah dimaksud.

  

Inilah yang menjadi kata pembuka saya di dalam acara curah pendapat di Kabupaten Bangka Barat, yang dinisiatifkan oleh Prof. Dr. Hadarah, Direktur Program Pascasarjana IAIN Abdurahman Sidik, Bangka Belitung. Acara ini diselenggarakan di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat, Rabu, 16/10/2024. Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. M. Misdar  mewakili Rektor, Dr. Irawan, yang sedang mengikuti acara di UIN KHAS Jember bersama Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. Acara ini dibuka oleh Helwanda, ST, M.Eng, mewakili PJ. Bupati Bangka Barat. Selain itu juga hadir para pejabat Forkopinda Kabupaten Bangka Barat, antara lain Novaroly, juga Kakankemenag Kabupaten Bangka Barat, Syarifuddin, dari Baznas, H. Zumrowi Achyar dan Wasis Utama Edi. Ada sebanyak 138 mahasiswa, perwakilan perbankan, tokoh  HIPMI dan masyarakat umum. 

  

Dilihat dari perspektif pendidikan, kualitas pendidikan Indonesia masih rendah. Menurut World Population Review, tahun 2021, Indonesia berada pada peringkat 54 dari 78 negara yang disurvey. Bandingkan Singapura di posisi 21. Malaysia peringkat 38. Thailand peringkat 46. Ada gap antara wilayah atau antar provinsi dan kabupaten tentang kualitas pendidikan. Di Indonesia bagian barat diindikasikan sudah maju sementara di Indonesia Timur masih rendah. Mengelola pendidikan di Indonesia memerlukan kebijakan ekstra terkait dengan keberpihakanpada anggaran, SDM dan infrstruktur terkait.

  

Ditinjau dari pengembangan SDM, Pengukuran IPM,  bidang kesehatan terdiri dari  lama harapan hidup (logetivity), bidang pendidikan terdiri dari pengetahuan (knowledge), dan bidang ekonomi terdiri dari  standart hidup layak (decent living). Peringkat SDM Indonesia berada pada peringkat 53. bandingkan dengan Singapura peringkat 3, Malaysia peringkat 22, Korea Selatan 23, China 43 dan Thailand peringkat 44. Sedangkan Pilipina peringkat 66.

  

Di sini menggambarkan masih rendahnya human capital  dalam menghadapi masa depan bangsa. Peringkat ini memberikan gambaran bahwa ada korelasi antara kualitas SDM dengan kualitas pendidikan. Semakin baik kualitas pendidikan, yang ditopang dengan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan, maka akan mendorong semakin tingginya kualitas SDM. Human capital merupakan kemampuan menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama. 

  

Pemerintah dan masyarakat Indonesia memerlukan bekal untuk menghadapi tantangan yang kompleks dimaksud. Di antara instrumennya adalah pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Tuntutan untuk menguasai teknologi informasi pada era digital menjadi basis penting. Keberhasilan mempersiapkan generasi sekarang melalui pendidikan yang tepat akan sangat membantu untuk menghadapi Indonesia pada tahun Emas kemerdekaan, satu abad Indonesia. Hal ini sesuai dengan SDG’s nomor empat tentang Pendidikan Berkualitas.

  

Pemerintah telah memiliki konsep Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional (RPJPN) yang berlaku dalam pertahun. Pemerintah memiliki konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) berlaku dalam lima tahun. Pemerintah memiliki konsep rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  (RPJPN) berlaku dalam 25 tahun. RPJPN direncanakan setiap tahun melalui manajemen kinerja. Direncanakan tahun 2024 untuk implementasinya tahun 2025. Pagu Sementara, ke Pagu Anggaran dan Pagu Definitif. Pagu definitif ditetapkan pada akhir Desember setiap tahun. Rumus Manajemen Kinerja atau Performance manajemen  adalah Plan, Do, Check and Action (PDCA). Direncanakan langsung dikerjakan, langsung dievaluasi dan ditindaklanjuti. 

  

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah memiliki RPJMN sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2023. Saya tidak akan membahas seluruh RPJMN dimaksud. Hal yang menjadi focus adalah pembangunan hilirisasi dalam kaitannya dengan pendidikan sebagai instrumen pengembangan SDM dan pengembangan ekonomi. Hilirisasi pembangunan sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi adalah pembangunan hilirisasi timah. Ada value added dalam pembangunan hilirisasi timah yaitu akan semakin meningkatkan pendapatan daerah atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Timah yang selama ini diekspor dalam wujud bahan mentah, maka harus dijadikan sebagai produk jadi, sehingga ada nilai tambah yang didapatkan. 

  

Hilirisasi industri Timah yang dikerjakan oleh PT Timah Tbk di Muntok. Yaitu pembangunan Top Submergered Lance (TSL) Ausmelt. Pembangunan Smelter ini untuk menunjukkan betapa pemerintah sangat serius dalam program pembangunan hilirisasi Timah. Pemerintah berkeinginan agar ekspor bahan mentah bisa dihentikan dan diganti dengan proyek hilirisasi Timah sehingga akan memberikan value added bagi masyarakat. Pengeksporan bahan mentah harus dialihkan kepada industrial downstreaming. (babelprof.go.id).

  

Hilirisasi melibatkan pemrosesan, pengemasan, distribusi dan penjualan produk. Hilirisasi tidak ada maknanya jika tidak melibatkan masyarakat di dalam proses dan produknya. Hilirisasi harus menjadikan kearifan lokal sebagai basis pengembangannya. Tradisi masyarakat yang bernilai positif harus dijadikan sebagai pedoman untuk pengembangan program daerah. Program hilirisasi aset harus berbasis pada pendekatan Aset Based Community Development (ABCD). 

  

Namun demikian, harus ada kejelasan tentang dampak hilirisasi bagi kehidupan masyarakat dalam meningkatkan income perkapita penduduk. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan tidak mengeksploitasi SDA khususnya SDA yang tidak bisa diperbaharui. Tambang adalah salah satu dari aset SDA yang tak terbarukan. Eksploitasi SDA harus benar-benar berbasis pada pemetaan yang jelas agar eksploitasi SDA tidak merusak lingkungan. Harus dipertimbangkan bahwa program hilirisasi tidak akan merusak lingkungan dan berbasis pada kearifan lokal.

  

Program hilirisasi juga harus didukung oleh penguatan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang memiliki kapasitas dan profesionalitas. Pendidikan yang tepat adalah yang fungsional dalam program hilirisasi aset dan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kearifan lokal. Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan institusi pendidikan. Diperlukan kolaborasi antara agen perubahan sosial dengan pemanfaatan aset daerah, aset masyarakat dan aset individu. Diperlukan komunikasi yang berkeseimbangan di dalam mengembangkan program pembangunan berkelanjutan, institusi pendidikan dan dunia usaha.

  

Bangka Barat juga memiliki asset yang berupa perkebunan Sawit. Di sepanjang jalan dan membentang sejauh mata memandang adalah perkebunan sawit. Yang diharapkan bahwa perkebunan sawit juga dapat memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi rakyat. Di dalam konteks ini, maka juga perlu diupayakan agar sawit tersebut dapat dijadikan program hilirisasi melalui program barang jadi dan bukan hanya dijual begitu saja. Sawit memiliki manfaat yang sangat luar biasa, misalnya kosmetik. Dengan menjadikannya sebagai program hilirisasi, maka diharapkan akan mendapatkan value added. Jika di Kawasan Tanjung Ular akan dijadikan sebagai Kawasan Industri, maka diharapkan dapat memanfaatkan SDA yang tidak bisa diperbarui maupun yang bisa diperbaharui. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah akan sangat penting. Hal ini bisa dikerjasamakan antara birokrasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan juga akademisi. 

  

Jadi diperlukan kolaborasi antara Akademisi, Birokrasi dan DUDI (ABD). Perlu dikembangkan filsafat  togetherness, yaitu:  coming together, sharing together, working together and succeding together.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.