PKB, NU dan Kontestasi Politik
Opini
Sampai hari ini saya masih beranggapan bahwa relasi PKB dan PBNU bukanlah sebagai bentuk konflik akan tetapi merupakan bentuk kontestasi tentang siapa harus melakukan apa. Jika disebut konflik maka terjadi masalah-masalah yang sedemikian krusial dan biasanya tidak hanya melibatkan perbedaan pandangan tetapi sebuah perbedaan yang mengandung kekerasan. Kekerasan itu dipastikan tidak akan terjadi.
PKB dan PBNU memiliki etika politik yang sama dan juga visi yang sama untuk menjadikan pemikiran politik Islam ala ahlu sunnah wal jamaah menjadi basis etika di dalam praksis politik pemerintahan, kenegaraan dan kebangsaan. Diketahui bahwa PKB lahir dari tubuh ulama-ulama NU, baik struktural dan kultural, sehingga visi tertinggi dalam berorganisasi baik NU sebagai Jam’iyah sosial keagamaan dan PKB sebagai wadah artikulasi kepentingan politik dipastikan sama, yaitu mengumandangkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai basis moderasi beragama di Indonesia.
Jika akhir-akhir ini terdapat rivalitas dalam otoritas keagamaan dan politik antara PKB dan NU, maka sesungguhnya yang terjadi adalah keinginan untuk saling menyapa. Hanya caranya yang berbasis pada kepentingan masing-masing. PBNU berkepentingan untuk mengingatkan PKB agar tetap menjadikan PBNU sebagai pemilik historis dan “orang tua” PKB, lalu PKB merasa bahwa sebagai kekuatan politik, maka relasi PKB dan NU adalah relasi kepentingan. PKB dalam hal ini Cak Imin beranggapan bahwa selama sekian tahun semenjak berdirinya PKB dari Rahim NU, maka PKB lah yang menjadikan kader-kader NU sebagai politisi, seperti kepala daerah maupun anggota legislative.
Titik perbedaan pendapat tersebut terfokus pada keinginan PBNU, bahwa semua Langkah PKB harus seizin atau sepengetahuan PBNU, siapa mencalonkan apa, siapa berwenang apa dan siapa yang dijinkan untuk apa harus PBNU yang terlibat di dalam penentuannya. Sementara itu, PKB atau Cak Imin ingin melakukan Tindakan yang otoritatif tidak dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk PBNU. Disadari bahwa tidak ada penentuan sesuatu tanpa didasari oleh kepentingan tertentu. Bisa jadi orang yang dipilih oleh PKB bukanlah orang yang dikehendaki oleh PBNU, sebab masing-masing memiliki kepentingannya sendiri-sendiri.
Cak Imin adalah politisi ulung. Insting politiknya jalan. Langkah-langkah politiknya terukur. Semua tentu tidak menyangka bahwa Cak Imin mau menjadi orang kedua di tengah perhelatan politik capres dan cawapres. Secara kalkulatif Cak Imin masuk ke dalam kubu Surya Paloh dan PKS, serta beberapa partai lainnya untuk menjadi cawapres, yang selama itu stangnan untuk memilih siapa wakilnya Anies. Demokrat pun terpental. Untung bermasalah di akhir, sehingga bisa bergabung dengan koalisi Prabowo yang didukung oleh Jokowi. Andaikan di awal, maka akan bergabung dengan Koalisi Ganjar yang didukung Megawati. PPP terlalu dini berkoalisi, karena menduga tidak akan terjadi perubahan dukungan Jokowi. Akhirnya PPP pun meradang.
Cak Imin telah malang melintang dalam perputaran politik di era Orde reformasi. Kala PKB didirikan maka langsung menjadi sekjen PKB dan terus berkutat di situ sampai akhirnya memenangkan pertarungan dalam kepemimpinan PKB. Sebagai nakhoda PKB, Cak Imin merasakah bagaimana dinamika dukungan PBNU. Sebagai konsekuensi dukungan tidak langsung kepada Koalisi Prabowo, maka dipastikan tidak sepenuh hati untuk mendukung PKB. Di dalam konteks inilah lalu Cak Imin melakukan “pembangkangan” untuk diintervensi oleh PBNU. Pastilah dipanggil tidak datang. Apapun basis alasan pemanggilannya.
Pada drama terakhir dalam Muktamar PKB VI, di Hotel Nusa Dua Bali, 23-25 Agustus 2024, Cak Imin sekali lagi menunjukkan kepiawaiannya dalam berpolitik. Manuvernya untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan Muktamar tentu bukan dilakukan tanpa pemikiran yang mendalam. Bali merupakan kota internasional sebagai destinasi yang luar biasa. Maka pengamanan di Bali dipastikan sangat ketat, sehingga jika ada gangguan atau intervensi fisik dipastikan akan bisa diantisipasi dengan kekuatan yang optimal. Hal ini ternyata terbukti efektif.
Bahkan di saat PBNU akan menggelar apel yang diikuti oleh sekitar 15.000 orang anggota Banser di Lapangan Padanggalak, Denpasar Bali, Cak Imin tidak sedikitpun terpengaruh. Bahkan akhirnya Banser pun ditarik pulang ke rumah masing-masing karena tidak mendapatkan perizinan untuk menggelar apel kesetiaan kepada PBNU. Kemudian di kala terjadi demo di depan hotel tempat penyelenggaraan Muktamar, maka kesigapan apparat Keamanan juga sangat terbukti dapat menghalau para pendemo. Dan para pendemo juga terdeteksi merupakan bagian dari upaya untuk mendegradasi Muktamar PKB. Mereka menyebut dirinya sebagai kelompok pembela PBNU.
Cak Imin memang memiliki talenta politik yang hebat. Meskipun tanpa dukungan PBNU ternyata PKB memiliki kemampuan untuk mendapatkan suara yang lumayan baik. Kala dukungan PBNU tidak optimal, maka Cak Imin tetap merawat konstituennya yang berbasis NU sambil memperlebar dukungan dari luar, sehingga suara PKB di dalam legislative naik secara signifikan. Peroleh suara PKB dalam Pilpres dan Pileg 2024 memberikan indikasi kekuatan politik Cak imin.
Berdasarkan atas capaian-capaian politik tersebut, maka Cak Imin bisa melenggang untuk kesekian kalinya dalam memimpin PKB. Memang harus diakui bahwa belum ada tokoh di PKB yang “setara” dengan Cak Muhaimin. Hal yang paling penting Cak Imin memenangkan perhelatan tersebut dengan suara bulat. Aklamasi. Sebuah dukungan atas keberhasilan Cak Imin dalam memimpin PKB sebagai partai politik. Kemampuan dalam berkomunikasi politik, membangun koalisi dan dukungan atas politik penguasa dapat diperankan dengan sangat memadai, sehingga PKB bisa dijadikan sebagai partner yang menguntungkan.
Keberhasilan Cak Imin dalam mengendalikan PKB tentu di luar keinginan PBNU. Cara bekerka PKB yang tidak mencerminkan keinginan PBNU, barangkali ada tokoh yang dikehendaki, tentu akan membuat peta relasi PBNU dan PKB belum bisa diduga akhirnya. Tetapi secara realitas politik, maka PKB sedang menuai otoritasnya, sedangkan PBNU semakin melorot otoritasnya dalam keinginan mengendalikan PKB.
Drama ini belum akan berakhir. Tetapi apakah masih ada ruang untuk bertemu dengan kesetaraan. Inilah masalah besarnya. PBNU menghendaki PKB dapat dikendalikan, sementara PKB sudah merasa menjadi partai yang otonom tanpa intervensi eksternal yang datang dari manapun.
Wallahu a’lam bi al shawab.