Prabowo dan Value Added Hilirisasi (5)
Opini
Di antara pidato pertama sebagai formal president Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan betapa pentingnya program hilirisasi dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Selama ini banyak produk SDA yang dijual dalam bahan mentah sehingga tidak menghasilkan nilai tambah bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Harganya murah dan kala sudah menjadi barang jadi dan dijual kembali ke Indonesia, maka harganya menjadi melambung. Misalnya biji besi, nikel, batubara dan sebagainya.
Program hilirisasi sesungguhnya sudah dilaksanakan pada era Presiden Jokowi, hanya saja memang belum optimal. Sudah ada banyak upaya untuk melakukannya, akan tetapi banyak di antaranya yang belum optimal, misalnya industrialisasi di Tanjung Ular, Bangka Barat yang sampai saat ini masih terkendala regulasi, kesiapan anggaran dan juga infrastruktur. Tidak hanya di sini akan tetapi juga di banyak tempat. Program hilirisasi selama ini masih dikesankan sebagai industry besar atau hilirisasi produk industry, padahal sesungguhnya banyak asset masyarakat yang bisa dihilirisasikan.
Hilirisasi adalah strategi suatu negara utuk meningkatkan nilai tambah atau value added komoditas yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi SDA yang dimiliki tidak diekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah tetapi telah direkayasa secara produktif menjadi bahan jadi, sehingga akan menghasilkan keuntungan bagi massyarakat. Jika diekspor dalam bentuk bahan mentah, maka harganya sangat rendah, akan tetapi kala diproduksi menjadi barang setengah jadi atau produk jadi, maka akan dapat meningkat harganya dan menguntungkan negara dan masyarakat.
Selama ini hilirisasi selalu dikaitkan dengan SDA yang tidak bisa diperbaharui, misalnya bahan tambang: nikel, batubara, emas, bauksit, tembaga dan sebagainya. Program hilirisasi pertambangan akan dapat menjadi lahan baru pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dilansir oleh Sekretariat Kabinet, 16/08/2024, diperkirakan bahwa melalui program hilirisasi industry akan meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp158 trilyun. Melalui program hilirisasi, maka akan dapat meningkatkan peluang kerja 200 ribu tenaga kerja Indonesia. Indonesia juga memiliki potensi energi hijau yang bersumber dari energi angin, energi matahari, panas bumi, gelombang laut hingga bio energi yang akan menghasilkan energi listrik sebesar 3.600 gigawatt.
Hutan dan perkebunan juga sangat penting untuk mendukung program hilirisasi. Indonesia memiliki jutaan hektar perkebunan yang sangat potensial untuk program ini. Misalnya perkebunan kopi, teh, cengkeh, kopra, sawit dan sebagainya yang sangat potensial untuk kepentingan hilirisasi. Produk kopi misalnya dapat dijadikan produk jadi dalam kemasan kopi siap saji. Di bidang perkopian, diketahui bahwa produknya sudah memasuki pasar local maupun global dalam bentuk kemasan-kemasan yang siap pakai.
Tidak hanya kopi tetapi juga sawit yang memerlukan sentuhan hilirisasi. Kala saya berkunjung ke Bangka Barat (16/10/2024), diketahui seluruh wilayah Bangka Belitung merupakan daerah komoditas sawit yang andal. Sawit merupakan produk perkebunan yang memiliki manfaat luar biasa. CPO dapat digunakan untuk minyak goreng, margarin, lilin, sabun, dan pembuatan biodesel yang kenyataannya banyak diproduksi di Eropa. Dengan demikian, sangat diperlukan hilirisasi produk sawit yang sesungguhnya dapat menjadi andalan ekspor dari Indonesia.
Demikian pula kopra. Produk perkebunan kopra dapat digunakan untuk minyak goreng, minyak campuran, produk margarin, kosmetik, parfum, sabun, pelembab kulit, campuran coklat, produk es krim, bahan farmasi dan lainnya. Kopra juga merupakan andalan dalam ekspor luar negeri. Jika yang diinginkan hilirisasi, maka yang sungguh diperlukan adalah mendirikan sentra-sentra industry yang bersearah dengan pemanfaatan kopra. Pada wilayah-wilayah yang kopra menjadi andalannya, maka selayaknya dilakukan upaya untuk melakukan hilirisasi secara lebih efektif.
Hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi barulah pada tahapan awal dari proses hilirisasi. Misalnya Hilirisasi industri Timah di Bangka Barat yang dikerjakan oleh PT Timah Tbk di Muntok. Yaitu pembangunan Top Submergered Lance (TSL) Ausmelt. Pembangunan Smelter ini untuk menunjukkan betapa pemerintah sangat serius dalam program pembangunan hilirisasi Timah. Pemerintah berkeinginan agar ekspor bahan mentah bisa dihentikan dan diganti dengan proyek hilirisasi timah sehingga akan memberikan value added bagi masyarakat. Pengeksporan bahan mentah harus dialihkan kepada industrial downstreaming. (babelprof.go.id dan nursyamcentre.com, 24/10/2024).
Bagi pemerintah, tentu saja Hilirisasi tidak ada maknanya jika tidak melibatkan masyarakat di dalam proses dan produknya. Hilirisasi harus berperan mengembangkan partisipasi warga masyarakat. Oleh karena itu, Hilirisasi harus menjadikan kearifan lokal yang bernilai positif sebagai pedoman untuk pengembangan program daerah. Selain berbasis industry, program hilirisasi juga terkait dengan program hilirisasi aset, misalnya berbasis pada pendekatan Aset Based Community Development (ABCD). Melalui dua program industrialisasi dan pengembangan asset masyarakat, maka akan terdapat dampak hilirisasi bagi kehidupan masyarakat dalam meningkatkan income perkapita penduduk.
Melalui skema di atas, maka akan didapatkan value added dari berbagai SDA yang menjadi kekayaan Indonesia. Dan sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945, bahwa: air, udara dan kekayaan alam lainnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Wallahu a’lam bi al shawab.