• Prof. Nur Syam
• 25 September, 2023

Dalam acara fit andproper test bagi calon rektor PTKIN di Serpong, 17-18/09/2023, ada hal yang sangat menarik untuk dipikirkan terkait dengan materi presentasi dari para calon rektor yaitu mengenai Good University Governance (GUG). Artinya para calon rektor tersebut memiliki kesadaran untuk mengembangkan institusi pendidikan berdasarkan prinsip GUG. Tentu hal ini merupakan suatu kegembiraan, karena tidak-tidaknya sudah terdapat kesadaran bagi calon rektor untuk menyelenggarakan program pendidikan dengan prinsip GUG tersebut.

Meskipun tidak semua calon rektor dapat memberikan gambaran yang utuh tentang GUG tersebut namun yang jelas bahwa mereka memiliki kesadaran untuk menerapkannya agar implementasi program sesuai dengan misi birokrasi yang telah menjadi kelaziman di dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Pada Era Reformasi Birokrasi (RB), maka terdapat sejumlah tugas pokok dan fungsi kepemimpinan di tingkat apapun untuk melakukan perubahan dari birokrasi yang dilayani ke birokrasi yang melayani. Dalam konteks ini, maka sudah terdapat delapan perubahan bidang, seperti: perubahan manajemen, penataan SDM, penataan regulasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, penguatan tata Kelola, penguatan transparansi dan penguatan pola pikir BPR.

Dewasa ini dinyatakan bahwa delapan bidang perubahan tersebut sudah menjadi tradisi, misalnya dengan semakin menguatnya inovasi, penataan regulasi, SDM, semakin membaiknya transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan juga perubahan pola pikir, reformasi birokrasi. Makanya kemudian sekarang dikembangkan suatu konsep “Reformasi Birokrasi Berdampak” atau bisa saja disebut “Reformasi Birokrasi Berkelanjutan.” Reformasi Birokrasi Berdampak ini dikaitkan dengan visi Presiden RI, Joko Widodo, yaitu: melanjutkan pembangunan infrastruktur, mengembangkan SDM, mengembangkan investasi, memperkuat perakaran reformasi, dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. (Indonesiabaik.id unduh 18/09/23).

Pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, misalnya jalan tol tentu merupakan suatu investasi yang sangat baik. Melalui pembangunan jalan tol lintas Sumatera, lintas Kalimantan, lintas Sulawesi, lintas Papua dan lintas Jawa tentu merupakan kerja besar yang memiliki dampak yang sangat jelas bagi masyarakat. Bagi yang pernah menggunakan kendaraan darat dari Surabaya ke Jakarta atau sebaliknya bisa ditempuh dalam waktu yang memadai, delapan sampai sembilan jam. Lancar. Di masa lalu bisa mencapai 14 jam. 

Mengenai pengembangan SDM harus diakui bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga misalnya Malaysia, Singapura dan Thailand. Selama peringkat ini SDM kita belum pernah masuk di bawah 100. Masih dalam kisaran 110, bisa naik bisa turun. Oleh karena itu diperlukan upaya optimal dalam kerangka untuk meningkatkan program pendidikan yang bersearah dengan upaya mencetak SDM Indonesia yang relevan dengan empat kapasitas (4C), yaitu SDM yang kompeten, yang berpikir kritis dan memecahkan masalah, yang berkemampuan komunikasi dan berkolaborasi. Sesuai dengan masyarakat Indonesia yang beragama, maka diperlukan juga kemampuan spiritualitas. Menimbulkan bahwa melalui SDM yang hebat, maka SDM Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara lain, baik di level regional Asia Tenggara maupun level internasional.

Sebuah negara tanpa investasi tentu merupakan malapetaka bagi kelangsungan program pembangunan dan dampak positif yang dihasilkannya. Ibaratnya, investasi adalah jantung pembangunan. Semakin besar investasi akan semakin besar pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hanya saja investasi tentu tidak boleh melanggar lokalitas dan tradisi serta kewilayahan. Investasi harus dikembangkan secara luas dan bervariasi dengan harapan bahwa investasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai investasi justru mengoyak keteraturan sosial atau menimbulkan kegaduhan sosial. 

Reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan. RB merupakan ciri khas dalam kepemimpinan nasional. Untuk kepentingan ini, maka diperlukan upaya untuk menuntaskan delapan bidang perubahan agar reformasi berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal. Tentu saja masih ada lobang-lobang yang perlu ditambal dari area RB. Misalnya masih banyak terjadi kasus korupsi dalam berbagai tingkatan, baik yang dilakukan oleh birokrat, pengusaha dan masyarakat. Hal ini menandakan masih kurang kuatnya pengawasan, akuntabilitas dan rendahnya pola pikir RB. Masih jauh untuk menjadikan Indonesia sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan budaya penganggaran dan implementasi program secara efektif dan efisien. Masih ditengarai anggaran yang belum selaras dengan sasaran program sehingga anggaran tersebut belum tepat sasaran. Seharusnya anggaran tersebut digunakan dengan tepat sasaran, tetap penggunaan, tepat jumlah dan tepat waktu. Seirama dengan masih banyaknya korupsi maka tentu menggambarkan bahwa anggaran pembangunan masih mengalami masalah yang luar biasa. Makanya, Reformasi Birokrasi Berkelanjutan akan dapat tercapai jika penurunan angka korupsi terjadi secara signifikan. Dan hal ini akan terjadi jika para pelaku pembangunan dapat menjaga marwah pembangunan tersebut.

Wallahu a\'lam bi al shawab.