• Prof. Nur Syam
• 06 Desember, 2021

Jika sudah terkait dengan agama, maka orang bisa melakukan apa saja. Hal ini tentu terkait dengan religion’s way of knowing. Agama memang  berisi keyakinan yang mutlak dan bisa menyebabkan orang melakukan apa saja untuk agama yang diyakininya. Agama bisa menjadi factor untuk menentukan tindakan seseorang atau perilaku komunitas dan masyarakat sesuai dengan keyakinannya tersebut.

Agama tidak hanya dipahami sebagai pedoman untuk melakukan ritual akan tetapi juga bisa dimaknai sebagai pedoman perilaku yang kaffah atau menyeluruh bahkan juga pedoman untuk melakukan tindakan atau perilaku politik. Makanya ada labeling Islam politik, Islam budaya, Islam social dan sebagainya. Sebagai pedoman yang yang kaffah, maka Islam bisa menjadi ideologi politik yang bisa menjadi pedoman dalam mengatur negara dan pemerintahan. 

Meskipun tidak didapatkan model yang benar-benar sesuai dengan kehendak Rasulullah pasca wafatnya, namun dunia politik Islam memang terjadi berbagai pilihan, bahkan semenjak pemilihan pengganti rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Bahkan sejarah kepemimpinan negara di dalam Islam juga  terjadi berbagai pembunuhan karena persoalan pemimpin negara. Terbunuhnya Sayyidina Ali adalah yang paling monumental sebab kemudian terus terjadi permasalahan di dalam umat Islam, misalnya Sunni dan Syiah. 

Sebagai pedoman yang bersifat general, maka Islam memang tidak memberikan petunjuk yang tegas tentang  system pemerintahan. Makanya ruang pemimpin negara lalu meniadi wilayah tafsir sesuai dengan penafsiran para ahli ilmu keislaman. Oleh karena itu, ada yang menggunakan system monarchi, ada yang system republic dan ada yang system monarchi parlementer. Semuanya dinyatakan memiliki “pembenaran” sesuai dengan tafsir para penguasanya. Selain itu juga ada yang menjadikan Islam sebagai dasar negara dan ada yang lain. Dengan demikian, tidak terdapat kebakuan dalam mengatur urusan negara di dalam teks suci dan yang ada adalah tafsir tentang teks suci.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tensi politik di Indonesia memang naik turun. Dimulai dengan rivalitas antara Jokowi dan Prabowo dalam pilpres 2019 yang lalu, maka rivalitas di antara para pendukungnya masih terus terjaga. Prabowo didukung oleh segolongan Islamis yang di antara agenda politiknya adalah mewujudkan Islam kaffah atau Islam syumuliyah atau Islam politik. Di antara yang mendukung Prabowo adalah Habib Rizieq, Amin Rais, dan segenap eksponen FPI dan bahkan juga eksponen HTI, meskipun dukungan HTI itu secara samar-samar. Di dalam unjuk rasa 2 Desember 2016 juga terdapat bendera HTI yang berkibar di sela-sela unjuk rasa. Demonstrasi 212 yang pertama terjadi terkait dengan “pandangan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Mereka menuntut agar Ahok dipenjara”. Kemudian terjadi pada tahun-tahun berikutnya dan dilestarikan dengan menyebut sebagai “Alumni 212”. Setiap tahun ada upaya untuk melakukan reuni, termasuk yang juga baru saja terjadi pada tanggal 2 Desember 2021. Disebabkan oleh masih mewabahnya Pandemi Covid-19,  maka pemerintah tidak memberikan ijin melaksanakan reuni dengan alasan pandemic Covid-19. 

Tentu terjadi pro-kontra atas larangan pemerintah menyelenggarakan Reuni 212. Ada tiga pandangan terkait dengan reuni 212. Pertama, pemerintah dan segenap jajarannya tentu tidak menginginkan Reuni 212 tersebut terselenggara. Alasannya tentu terkait dengan menjaga penyebaran Covid-19 yang belum sepenuhnya reda. Masalah Covid-19 masih menjadi momok bagi pemerintah yang sedang berupaya untuk menekan laju penularan Covid-19. Jika dipahami dari surface structure memang alasan ini sungguh-sungguh masuk akal. Bahwa di tengah masih berkecamuknya Covid-19 tentu pemerintah harus berupaya agar tidak terjadi kerumunan yang membludak. Dan sebagaimana biasanya acara semacam ini tentu akan menyebabkan kerumunan yang tidak mungkin dicegah. Tetapi pemerintah tentu menyadari bahwa dibalik acara Reuni 212 dipastikan menyimpan agenda politik Islam. Semua yang menjadi agen di dalam reuni 212 adalah eksponen FPI dan HTI yang sudah dibubarkan secara organisasional oleh Pemerintah. Jadi dipastikan ada agenda terselubung dibalik reuni 212 tersebut. 

Kedua, bagi pendukung Reuni 212, maka Reuni 212 dianggapnya sebagai ekpressi keagamaan tanpa mengandung dimensi politik atau nirpolitik. Misalnya terdapat ungkapan di media social “Reuni Saja Gak boleh”. Mereka menyalahkan pemerintah dalam hal ini aparat keamanan, sebab tidak memberikan ijin terhadap pelaksanaan Reuni 212. Dianggapnya bahwa pemerintah membungkam terhadap kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Mereka gunakan hak asasi untuk berlindung atas aktivitas yang dilakukannya. Dianggapnya pemerintah memberangus Reuni “keagamaan” 212 dengan alasan yang tidak jelas. 

Ketiga, kelompok nonpartisan. Kelompok ini menganggap bahwa di antara pemerintah dan pendukung Reuni 212 adalah dua kekuatan yang saling memperebutkan otoritas di ruang public dalam ranah keagamaan dan politik. Bagi kelompok ini upaya untuk melakukan Reuni 212 adalah kegiatan yang tidak memperoleh justifikasi masyarakat Indonesia. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berpikir bahwa Reuni 212 dianggapnya sebagai ekspressi keagamaan plus. Yaitu upaya untuk unjuk rasa bahwa kelompok eks FPI dan HTI masih ada dan tetap harus dipertimbangkan keberadaannya. Secara organisasional memang telah dibubarkan tetapi ideologi Islam politiknya tidak ada hentinya.

Kelompok nonpartisan ini sesungguhnya lebih dekat kepada pemerintah. Mereka memahami bahwa actor-aktor dibalik Reuni 212 adalah orang-orang yang selama ini menjadi aktivis FPI dan bahkan HTI. Bahkan dengan dukungannya terhadap HRS yang dijadikan sebagai ikon, maka dapat dipastikan bahwa mereka adalah orang yang selama ini cenderung kritis terhadap pemerintah bahkan cenderung oposan. Dengan mudah dapat dibaca apa tujuan menyelenggarakan Reuni 212. Mereka juga didukung oleh para professor yang selama ini cenderung oposan terhadap pemerintah. 

Dengan demikian, meskipun acara reuni 212 ini dinyatakan sebagai acara keagamaan, tetapi tetap saja memiliki hidden agenda, dan agenda tersembunyi itu tidak jauh dari Islam politik yang selama ini diperjuangkannya.

Wallahu a’lam bi al shawab.