Beyond Islamophobia di Ranah Global
Riset Budaya
Artikel berjudul “Beyond Islamophobia: Unpacking Economic Motivations in South Korea’s Mosque Construction Debates” merupakan karya Soojeong Yi, dan Gi Yeon Koo. Tulisan ini terbit di Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies tahun 2025. Penelitian tersebut berusaha menjelaskan mengenai wacana kontroversial seputar pembangunan masjid di Daehyun-dong, Kota Daegu, Korea Selatan yang berlangsung dari tahun 2021 hingga saat ini. Studi tersebut meneliti i interaksi antara kepentingan ekonomi dan konflik budaya yang melibatkan migran Muslim dan penduduk lokal Korea. Melalui penelitian lapangan, termasuk wawancara dengan penduduk dan komunitas Muslim migran, penelitian tersebut bergerak melampaui narasi konvensional Islamofobia untuk mengungkap dinamika ekonomi dan sosial budaya yang mendasarinya. Terdapat lima sub bab dalam resume ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, Islamophobia terhadap imigran. Ketiga, “muslim baik” yang tak terlihat di Daegu. Keempat, muslim jahat yang terlihat. Kelima, mengapa pembangunan masjid ditentang?
Pendahuluan
Konflik pembangunan masjid di Daegu, Korea Selatan, yang dimulai pada Februari 2021, masih berlanjut bahkan setelah putusan Mahkamah Agung Korea pada 16 September 2022. Mahkamah Agung menolak permintaan penangguhan oleh warga, dengan menegaskan bahwa kegiatan keagamaan tidak dapat dihalangi. Putusan ini memperkuat prinsip-prinsip konstitusional kebebasan beragama dan antidiskriminasi, yang penting di tengah upaya Korea Selatan menuju masyarakat multikultural. Terlepas dari validasi hukum ini, oposisi dari beberapa penduduk dan kelompok anti-Islam tetap ada, menunjukkan Islamofobia yang terus menerus. Sebelumnya, migran Muslim sebagian besar tidak mendapat perhatian masyarakat Korea hingga tahun 2018, ketika sekitar 500 pencari suaka Yaman tiba, yang meningkatkan visibilitas mereka. Kesadaran baru ini, sayangnya, telah memicu 'ketakutan’ di antara masyarakat, yang dipicu oleh penggambaran media yang sensasional dan keliru.
Islamophobia Terhadap Imigran
Islamofobia dapat mengucilkan migran Muslim dari partisipasi sosial atau menjadi pemicu eksklusi sosial mereka. Paradoksnya, seiring memburuknya pengucilan sosial, Islamofobia cenderung meningkat. Patut dicatat, setelah peristiwa 9/11, diskriminasi terhadap migran, yang memang sudah ada, tumbuh seiring meningkatnya ketakutan akan terorisme Muslim. Ketakutan terhadap Islam ini telah dieksploitasi untuk memperparah eksklusi sosial para migran, baik sebagai sarana maupun tujuan.
Islamophobia di Korea digambarkan sebagai fenomena yang didasarkan pada ketakutan yang dibayangkan dalam masyarakat dengan sedikit penduduk Muslim. Sampai tahun 2018, liputan media Korea tentang muslim yang dipengaruhi peristiwa serangan 9/11, fokus media terhadap kekejaman ISIS juga semakin memperkuat stereotip negatif tentang Islam. Kedatangan sekitar 500 pengungsi Yaman di Pulau Jeju pada tahun 2018 mempertegas ketakutan ini, mengubahnya menjadi Islamofobia yang nyata dan memicu reaksi keras. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam keberadaan dan persepsi migran Muslim di masyarakat Korea.
Ketika migran dianggap berbeda secara budaya dan terintegrasi ke dalam masyarakat, persepsi bahwa mereka mengancam kepentingan ekonomi dapat mengintensifkan pengucilan sosial mereka. Ketika persaingan masyarakat untuk sumber daya yang terbatas melibatkan migran, hal ini sering kali mengakibatkan peningkatan antipati, diskriminasi, dan pengucilan. Konflik mengenai masjid di Daegu khususnya kontroversial karena hubungannya dengan real estate—sumber daya ekonomi penting di Korea. Awalnya, keputusan komunitas Muslim untuk menyewa gedung ibadah menyediakan sumber pendapatan sewa bagi penghuninya. Namun, pilihan komunitas selanjutnya untuk membangun bangunannya untuk tujuan keagamaan mengakibatkan hilangnya pendapatan sewa bagi penghuninya. Selain itu, dampak yang dirasakan terhadap nilai properti di sekitarnya, yang dipicu oleh kehadiran orang asing, telah menyebabkan depresiasi yang diantisipasi di seluruh wilayah, yang sangat memengaruhi sumber daya ekonomi penduduk setempat. Akibatnya, terdapat kebencian yang nyata terhadap migran asing karena dampak buruk yang mereka rasakan terhadap struktur keuangan komunitas.
Akibatnya, persepsi terhadap umat Muslim yang terlibat dalam konflik Masjid Daegu berubah dari yang dianggap sebagai ‘Muslim Baik’ menjadi ‘Muslim Buruk’. Kesadaran akan umat Muslim sebagai anggota masyarakat yang integral memicu perbandingan budaya, yang mengarah pada kesadaran akan status sosial antara penduduk lokal dan Muslim migran. Pengakuan terhadap budaya lain dalam kerangka multikulturalisme seringkali terbatas pada budaya yang sudah dikenal dan mengakibatkan eksklusi lebih kuat terhadap apa yang disebut budaya eksotis. Dikotomi ‘Muslim Baik dan Muslim Buruk’ telah meningkat pesat dalam wacana Barat, terutama di Inggris dan Amerika Serikat.
Baca Juga : Dampak Psikologi-Sosial Akibat Pandemi Covid-19
“Muslim Baik” yang tak Terlihat di Daegu
Kehadiran Muslim di Buk-gu, Daegu, awalnya tidak memunculkan stereotip \'Muslim Berbahaya.\' Mahasiswa Muslim di daerah tersebut dipandang sebagai \'Muslim yang Baik\', tidak mencolok, dan tidak secara terang-terangan mengekspresikan keyakinan agama mereka. Pada dasarnya, mereka dianggap lebih sebagai individu yang tidak dikenal daripada penganut agama tertentu, sehingga membuat mereka hampir tidak terlihat dalam masyarakat Korea yang lebih luas. Daerah ini menampung banyak mahasiswa internasional, termasuk banyak mahasiswa Muslim yang berspesialisasi di bidang sains dan teknik, karena kedekatannya dengan Universitas Nasional Kyungpook dan Fakultas Sains dan Teknologi. Meskipun statistik pasti mengenai mahasiswa Muslim tidak tersedia, diperkirakan sekitar 150 mahasiswa pascasarjana Muslim kuliah di Universitas Nasional Kyungpook.
Sejak 2014, para mahasiswa Muslim telah menyewa sebuah masjid sederhana. Pada 2017, seiring bertambahnya jumlah jemaah mereka, mereka mulai menggalang dana untuk fasilitas yang lebih permanen. Pada September 2020, mereka telah membeli sebuah rumah terpisah, yang terdaftar sebagai \'tempat ibadah\'. Mereka menerima izin mendirikan bangunan dari Kantor Distrik Buk-gu pada 3 Desember 2020, yang menandai dimulainya pembangunan. Meskipun umat Muslim telah menggunakan area tersebut untuk kegiatan keagamaan sejak 2014, konflik yang signifikan dengan warga baru muncul pada Februari 2021, setelah selesainya pekerjaan pondasi dan pengecoran beton, yang menandai dimulainya ketegangan yang memengaruhi konstruksi. Pendanaan telah diperoleh dan konstruksi terus berjalan, meskipun terdapat penundaan dalam pemasangan beton karena cuaca dingin, dengan perkiraan penyelesaian pada April 2021.
Muslim Jahat yang Terlihat
Dimulainya pembangunan masjid di Daehyun-dong, Daegu, menandai titik balik bagi komunitas Muslim yang sebelumnya tidak disadari, menjadi dipersepsikan secara negatif sebagai \'Muslim yang Terlihat dan Buruk\' dan \'Berbahaya\'. Pada Februari 2021, warga mengajukan petisi menentang pembangunan tersebut, dengan menyatakan kekhawatiran akan Islamofobia, termasuk kebisingan, bau, dan ketakutan terkait \"ritual kolektif\", serta tuduhan yang lebih serius seperti \"tirani Muslim\" dan \"basis penguasa orang asing (muslim). Isu-isu ini menggarisbawahi Islamofobia yang mengakar.
Konflik pembangunan masjid di Daegu berubah menjadi negatif, meninggalkan optimisme awal komunitas Muslim. Upaya negosiasi dengan kepala residen, otoritas lokal, selama tahap awal konflik terus-menerus dihalangi oleh penolakan keras warga. Situasi memanas, menarik perhatian media nasional, terutama karena masjid tersebut berada di dekat Universitas Nasional Kyungpook. Selanjutnya, Kantor Distrik Buk-gu menyetujui pembangunan tersebut dan mengeluarkan perintah penghentian, yang berpihak pada warga. Hal ini mengangkat perselisihan dari isu lokal menjadi isu nasional, yang diperkuat oleh liputan media. Sebagai tanggapan, sebuah kelompok hak asasi manusia berpihak pada komunitas Muslim, sementara warga mendapatkan dukungan dari kelompok Kristen dan faksi konservatif sayap kanan.
Pada tanggal 16 Februari 2021, Pengadilan Distrik Daegu mengamanatkan pencabutan perintah penangguhan pembangunan masjid oleh Kantor Distrik Buk-gu. Namun, terlepas dari arahan pengadilan, warga tetap menghalangi lokasi konstruksi dengan kendaraan, sehingga menghentikan pembangunan. Selanjutnya, pada 13 September 2021, warga tersebut meningkatkan perlawanan mereka dengan mengajukan petisi kepada Blue House, yang memperparah konflik. Litigasi administratif yang terus berlanjut dan petisi kepada Blue House secara signifikan memperparah ketegangan, yang menyebabkan meningkatnya respons emosional dari kedua belah pihak dan insiden-insiden yang hampir memicu pertengkaran fisik.
Pada 1 Oktober 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea menyatakan dukungannya terhadap komunitas Muslim berdasarkan temuan investigasinya. Komisi tersebut mengimbau warga untuk tidak menghalangi pembangunan masjid dan berhenti melakukan ujaran kebencian serta tindakan mengancam terhadap Muslim. Meskipun arahan ini dikeluarkan, penolakan dari warga terus berlanjut. Putusan dari pertempuran hukum awal yang menentang penghentian pembangunan diputuskan pada 16 Desember 2021, yang memenangkan komunitas Muslim, sehingga memberikan lampu hijau bagi kelanjutan pembangunan. Namun, keputusan ini segera diajukan banding oleh pihak oposisi. Kantor Distrik Buk-gu, yang mengakui sulitnya membatalkan keputusan awal, menahan diri untuk mengajukan banding, sementara para warga, yang bertindak sebagai penggugat sekunder, melanjutkan ke persidangan kedua.
Di luar proses hukum, serangkaian konflik, baik yang signifikan maupun kecil, terus terjadi di lokasi, yang secara langsung melibatkan penduduk dan komunitas Muslim. Pada beberapa kasus, warga memasuki toko yang dikelola oleh seseorang yang terlibat signifikan dalam konflik, di mana mereka secara terbuka menghina atau menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemilik toko dan mengancam dengan memasang poster bertuliskan \"Tinggalkan tempat ini\" di dinding toko. Tindakan ujaran kebencian tersebut berdampak buruk tidak hanya pada Muslim tetapi juga mahasiswa internasional lainnya, karena membedakan Muslim dan non-Muslim berdasarkan penampilan merupakan hal yang sulit—terutama ketika perempuan tidak mengenakan jilbab, yang menyebabkan diskriminasi yang meluas terhadap seluruh populasi asing.
Mengapa Pembangunan Masjid Ditentang?
Pertama, adanya ancaman terhadap ketertiban dan keamanan publik. Kasus Daegu menggambarkan bagaimana sengketa lokal terkait pembangunan masjid dapat meningkat dari pertengkaran antar warga menjadi masalah yang menjadi perhatian di tingkat kecamatan, kota, nasional, dan internasional. Sengketa ini kemudian ditafsirkan sebagai masalah keamanan yang mendesak di tingkat lokal. Warga yang menentang pembangunan masjid di dekat Universitas Nasional Kyungpook menyebutkan ketertiban umum dan keamanan sebagai masalah utama. Namun, dalam konteks konflik pembangunan masjid ini, warga tidak membedakan keduanya, mengaitkan Muslim secara langsung dengan terorisme dan dengan demikian memadukan kekhawatiran akan keamanan nasional dengan ketertiban umum setempat. Klaim warga menggambarkan Muslim sebagai agen terorisme internasional, yang tidak diterima di wilayah pemukiman mereka. Persepsi ini terwujud dalam spanduk dan materi promosi yang terkait dengan petisi menentang pembangunan masjid.
Kedua, faktor ekonomi. orang-orang menganggap imigran sebagai faktor signifikan yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian ketika mereka berada di masyarakat. Terutama tanpa adanya intervensi pemerintah yang tepat, sebagian besar penduduk cenderung merasa bahwa imigran dapat mengancam aspek sosial dan ekonomi mereka. Pada kasus Daegu, dampak langsung yang diharapkan terhadap ekonomi real estat telah secara signifikan meningkatkan kepekaan penduduk terhadap imigran. Hebatnya, ancaman yang dirasakan oleh mayoritas meningkat secara proporsional seiring bertambahnya ukuran kelompok imigran.
Kesimpulan
Penelitian tersebut berpendapat bahwa mengaitkan konflik antara Muslim migran dan penduduk lokal di masyarakat Korea Selatan semata-mata dengan diskriminasi agama atau Islamofobia merupakan penyederhanaan yang berlebihan. Pada konteks masyarakat kontemporer, perselisihan yang melibatkan Islam seringkali menyerupai lubang hitam, mengaburkan penjelasan alternatif, dan hanya berfokus pada Islam sebagai inti konflik. Namun, contoh-contoh konflik global yang melibatkan Islam jarang menganut paradigma yang unidimensional seperti itu. Mereka muncul dari koeksistensi identitas yang beragam, sehingga memerlukan pemeriksaan multifaset terhadap akar penyebab konflik untuk mengidentifikasi penyelesaian yang tepat. Hanya melalui pemahaman yang akurat tentang sifat konflik yang berulang dan komitmen terhadap penyelesaiannya, kohabitasi dalam masyarakat yang heterogen dapat tercapai.