Enam Negara Eropa Kembali Memperbanyak Buku dan Mengurangi Penggunaan Layar di Sekolah
Eva Putriya Hasanah
Sejumlah negara Eropa mulai mengubah cara mereka menggunakan teknologi digital di sekolah. Swedia, Finlandia, Norwegia, Denmark, Prancis, dan Italia menerapkan berbagai kebijakan yang membatasi penggunaan telepon seluler, tablet, komputer, hingga kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan belajar mengajar.
Perubahan ini bukan berarti teknologi sepenuhnya ditinggalkan dari ruang kelas. Sejumlah kebijakan justru mengatur lebih jelas kapan dan bagaimana perangkat digital digunakan. Pada saat yang sama, buku cetak, tulisan tangan, dan pembelajaran secara langsung di kelas kembali mendapatkan porsi lebih besar.
Artikel Teachersupdates.news mencatat keenam negara tersebut sebagai bagian dari perubahan kebijakan pendidikan di Eropa yang mengurangi ketergantungan terhadap perangkat digital. Beberapa kebijakan telah berjalan sejak 2024 dan 2025, sementara sebagian lainnya mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026–2027.
Swedia Memperkuat Penggunaan Buku Cetak
Swedia menjadi salah satu negara yang kembali meningkatkan penggunaan buku teks dalam pendidikan. Sejak 2023, pemerintah Swedia telah menyediakan dukungan anggaran untuk pembelian buku teks dan panduan guru. Pemerintah menyebut kebutuhan terhadap buku teks meningkat karena adanya perbedaan akses terhadap bahan ajar di sekolah.
Pada 2024, perubahan aturan pendidikan juga memperjelas hak siswa terhadap buku teks, bahan ajar, dan perangkat pembelajaran. Badan Pendidikan Nasional Swedia, Skolverket, menjelaskan bahwa buku teks merupakan bagian dari perangkat pembelajaran yang dapat berupa bahan cetak maupun memiliki komponen digital.
Perubahan juga terjadi pada penggunaan perangkat digital di pendidikan anak usia dini. Mulai 2025, perangkat digital tidak lagi menjadi sesuatu yang wajib digunakan dalam pendidikan prasekolah Swedia. Guru diberikan tanggung jawab lebih besar untuk memilih metode dan perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak.
Dengan kebijakan tersebut, buku cetak kembali memperoleh tempat yang lebih besar dalam sistem pembelajaran Swedia, meskipun perangkat digital tetap menjadi bagian dari lingkungan pendidikan.
Denmark Mengalokasikan Rp1 Triliun Lebih untuk Buku
Denmark juga meningkatkan penggunaan buku fisik di sekolah. Pemerintah Denmark mengalokasikan 540 juta kroner Denmark untuk pengadaan buku fisik selama periode 2025–2034. Dana tersebut diperkirakan dapat digunakan untuk menyediakan sekitar 1,5 juta buku tambahan bagi sekolah.
Kebijakan tersebut muncul bersamaan dengan pembatasan penggunaan telepon seluler di sekolah. Pemerintah Denmark mencatat bahwa lebih dari sepertiga siswa kelas 6 dan 8 yang disurvei mengalami gangguan konsentrasi akibat perangkat digital.
Pada November 2025, pemerintah Denmark menyatakan sekitar 70,2 persen dana program pengadaan buku akan digunakan secara langsung untuk membeli buku fisik bagi sekolah. Dengan perubahan alokasi tersebut, jumlah buku yang diperkirakan dapat dibeli meningkat menjadi sekitar 2,4 juta eksemplar untuk periode berikutnya.
Norwegia Membatasi Penggunaan AI di Sekolah Dasar
Norwegia mengambil langkah berbeda. Negara ini memasukkan kecerdasan buatan generatif ke dalam kebijakan pembatasan teknologi di sekolah.
Pada Juni 2026, pemerintah Norwegia mengumumkan rekomendasi nasional agar siswa kelas 1 hingga 7 tidak menggunakan AI secara mandiri dalam pekerjaan sekolah mulai tahun ajaran baru. Untuk jenjang sekolah menengah pertama, penggunaan AI dapat mulai diuji secara terbatas, dengan tetap berada dalam pengawasan pendidikan.
Pemerintah Norwegia menyatakan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan pentingnya kemampuan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pemerintah juga menyebut kekhawatiran bahwa penggunaan AI generatif tanpa pendampingan dapat membuat siswa melewati tahapan penting dalam proses belajar.
Dengan demikian, kebijakan Norwegia bukan berupa larangan terhadap seluruh teknologi digital. Pembatasannya ditujukan pada penggunaan AI generatif berdasarkan usia dan konteks pembelajaran.
Prancis Memperluas Kebijakan “Digital Pause”
Prancis memperluas pembatasan telepon seluler di lingkungan sekolah secara bertahap.
Pada September 2024, pemerintah Prancis melakukan uji coba program “pause numérique” di lebih dari 200 sekolah menengah pertama. Dalam program tersebut, telepon siswa disimpan selama kegiatan sekolah berlangsung. Pemerintah kemudian memperluas kebijakan tersebut ke sekolah menengah pertama secara nasional.
Mulai tahun ajaran 2026–2027, larangan penggunaan telepon juga diperluas ke sekolah menengah atas. Kementerian Pendidikan Prancis menyatakan bahwa mulai tahun ajaran 2026, siswa mendapatkan lingkungan pendidikan tanpa telepon seluler dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan sejumlah pengecualian tertentu.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pendekatan yang disebut pemerintah Prancis sebagai “numérique raisonné”, atau penggunaan teknologi digital secara terukur dalam pendidikan.
Italia Mengembalikan Buku Catatan Tugas
Italia memperketat penggunaan telepon seluler di sekolah melalui kebijakan yang diumumkan pada 2024. Penggunaan smartphone dibatasi untuk siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, termasuk ketika perangkat tersebut hendak digunakan untuk tujuan pendidikan.
Tablet dan komputer tetap dapat digunakan dalam pembelajaran dengan arahan guru. Selain itu, kebijakan pendidikan Italia juga kembali memberikan ruang bagi penggunaan buku catatan tugas secara manual, sehingga siswa mencatat pekerjaan rumah dengan tulisan tangan.
Perubahan tersebut menempatkan aktivitas menulis dengan tangan kembali sebagai salah satu bagian dari rutinitas belajar siswa. Penggunaan perangkat digital tidak sepenuhnya dihapus, tetapi ditempatkan dalam kondisi yang lebih terbatas dan terarah.
Finlandia Membatasi Perangkat Selama Pelajaran
Finlandia memberlakukan perubahan aturan penggunaan telepon dan perangkat bergerak di sekolah mulai 1 Agustus 2025.
Berdasarkan aturan tersebut, siswa sekolah dasar dan menengah pertama tidak diperbolehkan menggunakan telepon, tablet, laptop, headphone, atau perangkat bergerak lainnya selama pelajaran, kecuali dengan izin guru untuk kegiatan pembelajaran. Perangkat juga dapat digunakan dengan izin guru atau kepala sekolah untuk kebutuhan kesehatan maupun sebagai alat bantu belajar.
Badan Pendidikan Nasional Finlandia menegaskan bahwa perangkat digital tetap menjadi bagian dari lingkungan belajar. Perbedaannya, penggunaan perangkat tersebut selama pelajaran kini berada dalam pengawasan dan memerlukan izin guru.
Kebijakan Finlandia juga memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengatur penyimpanan perangkat serta mengambil tindakan terhadap perangkat yang mengganggu proses pembelajaran.
Bukan Berarti Eropa Meninggalkan Teknologi
Perubahan kebijakan di enam negara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan mulai diatur secara lebih selektif. Buku cetak, tulisan tangan, dan aktivitas belajar tanpa perangkat kembali memperoleh porsi lebih besar. Sementara itu, telepon seluler dan teknologi digital lainnya mendapatkan pembatasan berdasarkan usia, waktu, maupun tujuan penggunaannya.
Swedia memperluas akses terhadap buku teks. Denmark menyediakan anggaran khusus untuk buku fisik. Norwegia membatasi penggunaan AI generatif bagi siswa usia sekolah dasar. Prancis memperluas larangan telepon hingga sekolah menengah atas. Italia memperketat penggunaan smartphone dan kembali menggunakan catatan tugas tertulis, sedangkan Finlandia membatasi penggunaan perangkat bergerak selama pelajaran.
Kebijakan tersebut tidak menghapus teknologi dari sekolah. Komputer, tablet, dan perangkat digital tetap digunakan dalam berbagai konteks pendidikan. Perubahan utamanya terletak pada pengaturan penggunaan perangkat, terutama bagi siswa yang lebih muda, serta peningkatan kembali penggunaan buku cetak dan aktivitas pembelajaran secara langsung.
Fenomena tersebut menjadi bagian dari perubahan kebijakan pendidikan di sejumlah negara Eropa setelah lebih dari satu dekade penggunaan teknologi digital semakin luas di ruang kelas.
You may also like
Foto 80-an yang Viral dan Harga yang Dibayar Lingkungan


Ketika Negara Mulai Menghitung Nilai Sebuah Kelahiran

