Pada Perayaan 17 Agustus 2026, tentu saja kita boleh bertanya: apakah ada perubahan dalam kemerdekaan yang sudah 81 tahun? Jawabannya tentu saja, sudah. Perubahan memang merupakan hukum alam yang memang harus terjadi di manapun. Juga di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut ada yang didesain dan ada yang memang harus terjadi. Di antara perubahan yang didesain adalah perkembangan kota dengan berbagai faslitias pendukung kehidupan masyarakat perkotaan. Sedangkan di desa tentu juga mengikuti arus perubahan, yang meskipun tidak seluruhnya didesain, akan tetapi hukum perubahan juga terjadi di mana-mana.
Jika di masa lalu, perbedaan kota dan desa itu tidak tampak berbeda-beda amat. Kota penuh dengan keramaian, hiruk pikuk perdagangan, perkantoran, lalu lalang kendaraan di mana-mana, maka sekarang tentu sudah berbeda. Di desa juga sudah tumbuh pusat perdagangan. Pasar ramai, mobil atau kendaraan lalu lalang, bahkan berbagai mart sudah tumbuh di pedesaan. Semua menggambarkan tentang relasi desa kota yang semakin mendekat. Seirama dengan semakin menguatnya media sosial sebagai dampak teknologi informasi, maka relasi desa kota juga semakin tak terpisahkan. Melalui relasi virtual, maka relasi sosial dan budaya antara kota dan desa sudah nyaris tidak ada bedanya.
Inilah perubahan sosial dan budaya yang terjadi sebagai akibat kemerdekaan yang diraih bangsa ini, tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian, masih ada yang tersisa yang belum “sepenuhnya” merdeka yaitu jumlah angka kemiskinan di negeri ini. Jika menggunakan ukuran near poor, poor and very poor, maka jumlahnya masih berkisar pada angka 8,25 persen. Berdasarkan data BPS, maka jumlah orang miskin di Indonesia masih berkisar pada jumlah 23,26 juta orang Indonesia. Angka ini memang turun, sebesar 430.000 orang. Sebuah penurunan yang relatif memadai, namun belum dapat menyelesaikan masalah kemiskinan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia memang mengalami peningkatan sebesar 0,88 poin dan mencapai angka 75,90 poin pada tahun 2025. Tahun sebelumnya berada pada angka 75,02 poin. Dari laporan Human Development Report pada United Nation Developmnet Pogramme (UNDP), Indonesia berada di posisi 113 dari 193 negara dengan skor 0,728. IPM dalam lingkup Asia Tenggara berada di dalam urutan ke enam berada di bawah Singapura, Brunei Darus Salam, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Berada di atas Filipna dan Timor Leste. Di dalam sejarahnya, Indonesia belum pernah berada di bawah angka 100 untuk IPM di peringkat dunia. Hal ini tentu dapat dikaitkan dengan jumlah penduduk yang besar dan keluasan wilayah dengan disparitas yang terkadang sangat berbeda. Dari IPM tersebut, maka perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dari sektor gender atau disebut sebagai Indeks Pembangunan Gender (IPG) secara nasional berada pada angka 91,85. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender semakin nyata adanya. Artinya bahwa kesetaraan lelaki dan perempuan di Indonesia semakin baik, bahkan mendekati angka 100. Dengan demikian, kesenjangan antara lelaki dan perempuan di Indonesia semakin mendekati kesempurnaan.
Yang tentu masih “menyesakkan” dada adalah tingginya angka korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, maka Indonesia menempati angka 34 dari skala 100. Artinya bahwa korupsi di Indonesia masih tinggi. Indonesia berada pada peringkat 109 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparancy Internasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia belum bergerak menjadi berkurang. Korupsi masih menjadi problem besar bangsa ini pada 81 tahun kemerdekannya.
Jika kita membaca berita di media sosial, sesungguhnya kita berada di dalam posisi darurat korupsi. Bayangkan bahwa korupsi sudah memasuki seluruh segmen kehidupan masyarakat. Korupsi telah menyasar pada seluruh segmen masyarakat. Jika di masa lalu, kita bisa percaya terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjadi garda depan anti korupsi, akan tetapi sekarang tidak lagi. Sektor birokrasi, sektor legislatif, sektor APH dan bahkan institusi swasta semuanya berada di dalam suasana darurat korupsi. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada pidato pertama sebagai formal presiden ternyata tidak menjadi alarm bagi pelaku korupsi.
Reformasi telah berjalan selama 24 tahun, dan ternyata penyakit korupsi belum atau bahkan belum bergeser menjadi lebih baik. Justru di Era Reformasi terdapat mega-mega korupsi. Di mana terdapat dana besar, maka di situlah terdapat perilaku koruptif. Marilah kita simak mega-mega korupsi tersebut, yaitu: ASABRI Rp23,7 T, BPJS TK Rp20 T, JIWASRAYA Rp13,7 T, PELINDO II Rp6 T, BANSOS Rp5,9 T, EKTP Rp2,3 T dan LOBSTER Rp900M. Kemudian korupsi PT Timah sebesar Rp320 Triliun dan yang terakhir korupsi Pertamina sebesar Rp198 Triliun. Yang terakhir lagi adalah korupsi di Kejaksaan dengan tingkat korupsi yang sangat besar. Emas 76 kg, dan lainnya senilai 34,6 Triliun. Korupsi bukan lagi miliaran, akan tetapi triliunan. Inilah yang saya sebut sebagai kegagalan reformasi. (“Korupsi semakin Massif: Kegagalan Reformasi”, dalam nursyamcentre.com 24/03/24).
Dunia itu memang paradoks. Di dalam memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagi orang-orang yang literated, maka yang menjadi kerisauannya adalah tentang problem bangsa yang mengkhawatirkan: korupsi, demokrasi tanpa arah, kualitas pembangunan manusia, kualitas pendidikan dan sebagainya. Namun bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, peringatan Hari Kemerdekaan adalah “Yang Penting Hepi”.
Bagi masyarakat, yang penting menyemarakkan Hari Kemerdekaan adalah kebersamaan, keramaian dan kehepian. Mereka memaknai peringatan Hari Kemerdekaan dengan kesederhanaan dan keramaian. Di dalam peringatan tersebut, yang penting adalah souvenir atau doorprize yang bisa dibagikan. Ada yang bermutu dan ada yang bersifat hiburan. Ada yang memberikan doorprize berupa mesin cuci, sepeda motor matic sampai setrika. Anggaran tersebut diperoleh melalui bantuan individual atau bantuan keluarga.
Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, memaknai kemerdekaan tidaklah rumit. Bagi mereka, merdeka adalah kegembiraan dalam menyelenggarakan acara-acara untuk menyambutnya. Macam-macam ekspresinya. Lomba karung, kelereng, balon, tepuk bantal, panjat pinang, makan krupuk, dan lain-lain yang menggembirakan. Termasuk juga dangdutan. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana keadaan Indonesia sekarang. Baginya, sudah ada yang memikirkannya. Tugasnya sebagai bangsa adalah dengan menyemarakkan kehadirannya.
Saya merasakan bagaimana masyarakat di tengah kota, pinggiran kota dan masyarakat pedesaan mengekspresikan rasa cinta atas negara dan bangsanya dengan cara-cara yang sederhana tetapi meriah. Sungguh bangsa ini benar-benar menyadari akan makna kemerdekaan berbasis pada pemahaman dan tindakannya yang sesuai dengan kapasitasnya.
Wallahu a’lam bi al shawab.
You may also like
