Eva Putriya Hasanah
Beberapa hari terakhir, kimpul tiba-tiba menjadi begitu populer. Umbi yang bagi sebagian orang bahkan terdengar asing itu muncul di media sosial dalam berbagai bentuk olahan, dari camilan hingga makanan yang biasanya menggunakan bahan lain. Semua bermula dari kreativitas seorang kreator konten asal Bantul, Ibu Tin, melalui akun TikTok-nya @black.sheep8208 yang memperkenalkan kebiasaan mengganti bahan makanan yang tidak tersedia dengan kimpul. Kalimat sederhana semacam “tidak punya bahan ini, saya ganti kimpul” kemudian berkembang menjadi lelucon, meme, sekaligus percakapan tentang pangan lokal.
Barangkali kita bisa menertawakan fenomena itu sebagai tren media sosial yang akan segera berganti. Tetapi ada sesuatu yang lebih serius di balik viralnya kimpul. Mengapa sebuah umbi yang tumbuh di negeri sendiri harus menunggu viral terlebih dahulu agar banyak orang kembali bertanya, “Kimpul itu apa?” Mengapa pangan yang sesungguhnya berada dekat dengan kehidupan masyarakat justru terasa seperti penemuan baru bagi generasi yang hidup di tengah kekayaan hayati Indonesia? Jangan-jangan persoalannya bukan karena kita kekurangan bahan pangan, melainkan karena kita terlalu lama menganggap hanya beberapa jenis pangan yang layak disebut makanan.
Indonesia sesungguhnya adalah negeri dengan keragaman sumber karbohidrat yang luar biasa. Badan Pangan Nasional menyebut Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat yang tersebar di berbagai wilayah, sementara pemanfaatannya belum optimal. Singkong, jagung, sagu, talas, ubi jalar, pisang, sukun, dan berbagai umbi lainnya tumbuh dengan karakteristik ekologis yang berbeda-beda. Kekayaan tersebut sebenarnya merupakan modal besar untuk membangun sistem pangan yang lebih beragam dan tidak terlalu bergantung pada satu komoditas.
Namun, ketika berbicara tentang makanan pokok, percakapan kita hampir selalu berakhir pada satu kata: beras. Kita bertanya apakah stok beras cukup, apakah harga beras naik, apakah produksi padi meningkat, apakah impor diperlukan, dan apakah negara mampu mencapai swasembada beras. Semua pertanyaan tersebut penting karena beras memang menjadi pangan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Masalahnya muncul ketika ketahanan pangan hampir selalu dibayangkan sebagai kemampuan menyediakan beras, seolah-olah keberagaman pangan yang dimiliki Indonesia tidak cukup penting untuk menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan.
Padahal, nasi bukan satu-satunya cara manusia Indonesia mengenal karbohidrat. Sejarah pangan Nusantara menunjukkan bahwa masyarakat di berbagai wilayah memiliki makanan pokok yang disesuaikan dengan lingkungan dan sumber daya setempat. Sagu menjadi bagian penting kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah timur Indonesia, sementara jagung, singkong, ubi, dan pangan lokal lainnya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Penelitian tentang masyarakat Mentawai bahkan menunjukkan bahwa pergeseran dari sagu menuju beras bukan sekadar perubahan menu makan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan sosial dan budaya karena beras kemudian diasosiasikan dengan pembangunan dan kemajuan.
Karena itu, sejarah nasi di Indonesia tidak sesederhana cerita bahwa sejak dahulu seluruh masyarakat Nusantara makan nasi. Beras memang memiliki sejarah panjang dan posisi penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi statusnya sebagai makanan pokok yang sangat dominan juga terbentuk melalui kebijakan, pembangunan pertanian, ekonomi, dan politik pangan. Pada masa Orde Baru, misalnya, peningkatan produksi beras menjadi agenda pembangunan yang sangat kuat dan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 1984. Kebijakan tersebut memang merupakan capaian penting, tetapi dalam perjalanan panjangnya juga ikut memperkuat posisi beras sebagai pusat kebijakan dan imajinasi pangan nasional.
Akibatnya, persoalan pangan kita hari ini bukan hanya soal apa yang bisa ditanam, tetapi juga soal apa yang dianggap layak dimakan. Singkong dapat tumbuh subur, tetapi ketika disebut sebagai makanan pokok, ia kadang masih diasosiasikan dengan kemiskinan. Sagu dapat menjadi sumber karbohidrat penting, tetapi di luar wilayah asalnya ia sering tidak dianggap sebagai makanan utama. Umbi-umbian seperti kimpul dapat diolah menjadi berbagai makanan, tetapi popularitasnya tidak otomatis membuat masyarakat terbiasa menjadikannya bagian dari menu sehari-hari. Kita akhirnya tidak hanya memiliki masalah produksi, tetapi juga masalah persepsi.
Di sinilah fenomena “Ibu Kimpul” menjadi menarik. Ia tidak sedang mengajarkan bahwa semua orang harus berhenti makan nasi dan menggantinya dengan kimpul. Justru pesan yang lebih penting adalah bahwa makanan tidak harus seragam. Jika suatu daerah memiliki kimpul, mengapa tidak mengembangkan kimpul? Jika daerah lain memiliki jagung, mengapa tidak memperkuat jagung? Jika suatu wilayah memiliki sagu, mengapa ketahanan pangannya harus selalu diukur dari seberapa banyak beras yang tersedia?
Diversifikasi pangan bukan berarti perang melawan nasi. Diversifikasi justru berarti membebaskan masyarakat dari ketergantungan berlebihan terhadap satu jenis pangan. Badan Pangan Nasional sendiri menempatkan diversifikasi berbasis sumber daya lokal sebagai salah satu strategi penting ketahanan pangan dan menyebut bahwa karbohidrat dalam pola makan tidak harus selalu berasal dari nasi; singkong, kentang, sorgum, sagu, dan jagung dapat menjadi bagian dari pilihan pangan.
Data konsumsi menunjukkan betapa besarnya ketimpangan tersebut. Berdasarkan Direktori Konsumsi Pangan Nasional 2024 yang dikutip Badan Pangan Nasional, konsumsi beras mencapai sekitar 92 kilogram per kapita per tahun, sedangkan singkong sekitar 8,5 kilogram, ubi jalar 3,1 kilogram, kentang 2,5 kilogram, dan sagu hanya 0,6 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut tidak berarti masyarakat harus meninggalkan nasi, tetapi menunjukkan betapa dominannya beras dibandingkan sumber karbohidrat lokal lainnya.
Persoalannya, diversifikasi pangan tidak cukup dilakukan dengan menyuruh masyarakat “ayo makan pangan lokal”. Masyarakat membutuhkan pangan lokal yang tersedia, mudah diperoleh, aman diolah, terjangkau, memiliki cita rasa yang sesuai, dan dapat memenuhi kebutuhan gizi. Petani juga membutuhkan pasar yang jelas agar menanam kimpul, singkong, jagung, sagu, atau pangan lokal lainnya tidak menjadi keputusan ekonomi yang merugikan. Tanpa ekosistem tersebut, kampanye pangan lokal hanya akan menjadi slogan yang ramai di media sosial tetapi sepi di dapur dan lahan pertanian.
Karena itu, viralnya kimpul seharusnya tidak berhenti pada persoalan lucu atau uniknya seorang kreator mengganti kentang dengan umbi lokal. Fenomena ini semestinya menjadi kesempatan untuk bertanya kembali tentang bagaimana kita mendefinisikan kemajuan. Mengapa makanan lokal sering harus diubah menjadi cookie, dumpling, atau makanan kekinian terlebih dahulu agar dianggap menarik oleh generasi muda? Mengapa kimpul harus tampil dengan wajah modern agar kita bersedia mengakui bahwa ia berharga?
Mungkin karena selama ini kita terlalu sering menganggap modernitas sebagai sesuatu yang datang dari luar. Gandum datang dalam bentuk roti dan mi, kentang hadir dalam bentuk makanan cepat saji, sementara pangan lokal kita biarkan melekat pada citra “makanan kampung”. Padahal, menjadi modern seharusnya tidak berarti meninggalkan apa yang tumbuh di halaman sendiri. Justru masyarakat yang memiliki banyak pilihan pangan dan mampu mengolah kekayaan lokalnya dengan teknologi modern seharusnya lebih tahan terhadap krisis.
Di tengah perubahan iklim, ketidakpastian produksi pangan, perubahan harga komoditas, dan pertumbuhan penduduk, ketergantungan terhadap satu sumber pangan bukanlah strategi yang paling aman. Pangan lokal yang sesuai dengan ekosistem masing-masing daerah dapat menjadi bagian dari strategi adaptasi sekaligus memperkuat ekonomi petani. Badan Pangan Nasional juga mencatat bahwa sejumlah pangan lokal seperti sorgum, sagu, jagung, sukun, singkong, ubi jalar, dan talas memiliki potensi menghadapi kondisi iklim ekstrem karena lebih adaptif terhadap kondisi agroekologi tertentu.
Maka mungkin kimpul tidak sedang mengajarkan kita cara mengganti kentang. Ia sedang mengingatkan sesuatu yang lebih besar: Indonesia tidak pernah benar-benar miskin pangan. Kita hanya terlalu lama menyempitkan definisi tentang apa yang disebut pangan. Kita memiliki sawah, tetapi juga memiliki ladang. Kita memiliki beras, tetapi juga memiliki sagu. Kita memiliki jagung, singkong, ubi, talas, pisang, sukun, dan begitu banyak pangan yang tumbuh sesuai karakter wilayah masing-masing. Kekayaan itu tidak akan menjadi ketahanan pangan jika hanya menjadi daftar panjang dalam buku atau statistik pemerintah. Ia baru menjadi kekayaan ketika benar-benar tumbuh di lahan, hadir di pasar, diolah di dapur, dan dimakan tanpa rasa malu.
Maka biarkan kimpul tetap viral. Tetapi jangan biarkan ia hanya menjadi tren beberapa minggu. Jika setelah viral kita kembali melupakannya, maka yang lucu bukan lagi video “ganti kimpul”-nya, melainkan kenyataan bahwa kita membutuhkan algoritma media sosial untuk mengingatkan bahwa negeri ini sebenarnya kaya pangan. Barangkali sudah waktunya kita tidak lagi bertanya, “Apa pengganti nasi?” Pertanyaan yang lebih tepat adalah: “Mengapa kita harus selalu mencari satu makanan untuk menggantikan semuanya, ketika Indonesia sejak awal diciptakan dengan begitu banyak pilihan?” Karena ketahanan pangan yang sesungguhnya bukan ketika seluruh Indonesia makan makanan yang sama. Ketahanan pangan adalah ketika setiap daerah mampu mengenali, menjaga, mengembangkan, dan menikmati kekayaan pangannya sendiri. Dan mungkin, dari sepotong kimpul yang sedang viral, kita sedang diingatkan kembali bahwa kemerdekaan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak selalu makan dengan cara yang sama.
You may also like
