Eva Putriya Hasanah
Ada sesuatu yang agak lucu dari cara kita memperlakukan makanan sendiri. Singkong, jagung, talas, kimpul, sagu, ubi, dan berbagai pangan lokal telah lama tumbuh di halaman, ladang, dan kebun masyarakat Indonesia. Sebagian bahkan telah menjadi makanan sehari-hari selama lintas generasi. Namun ketika makanan-makanan itu disebut sebagai pangan lokal atau makanan kampung, ia sering terdengar sederhana, bahkan dianggap kurang bergengsi. Anehnya, ketika bahan yang sama diberi nama healthy food, superfood, local food, atau dikemas dalam bentuk makanan kekinian, tiba-tiba ia terlihat lebih menarik. Kita seolah membutuhkan bahasa modern untuk meyakini bahwa sesuatu yang sudah lama kita miliki ternyata berharga.
Fenomena kimpul yang belakangan viral menjadi contoh menarik. Umbi yang sebelumnya mungkin tidak banyak dikenal oleh generasi muda tiba-tiba mendapat perhatian ketika hadir melalui konten media sosial dan kreativitas pengolahannya. Orang mulai mencari tahu apa itu kimpul, bagaimana cara mengolahnya, dan apa kandungan gizinya. Tentu tidak ada yang salah dengan viralitas tersebut. Justru ada sisi positif ketika media sosial membuat pangan yang sempat dilupakan kembali dibicarakan. Tetapi kita patut bertanya: mengapa pangan lokal harus viral terlebih dahulu agar kita kembali melihatnya?
Pertanyaan ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk kimpul. Kita memiliki begitu banyak pangan lokal yang secara ekologis tumbuh sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sagu telah lama menjadi bagian penting kehidupan masyarakat di Indonesia timur. Jagung memiliki sejarah panjang sebagai pangan masyarakat di sejumlah wilayah Nusa Tenggara dan Jawa. Singkong, ubi jalar, talas, sukun, dan berbagai jenis umbi juga bukan benda asing dalam sejarah pangan masyarakat Indonesia. Badan Pangan Nasional bahkan menyebut Indonesia memiliki puluhan jenis pangan sumber karbohidrat lokal yang potensial dikembangkan sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Namun kekayaan tersebut sering berhenti sebagai daftar panjang dalam dokumen tentang ketahanan pangan. Ia belum tentu hadir dengan posisi yang sama kuat di meja makan masyarakat.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik. Kita tidak hanya berhadapan dengan persoalan produksi pangan, tetapi juga persoalan gengsi pangan. Ada makanan yang dianggap modern dan ada makanan yang dianggap kampungan. Ada makanan yang ketika disajikan di restoran dengan harga mahal disebut local cuisine, tetapi ketika dimasak di dapur rumah sederhana disebut makanan orang susah. Ada bahan pangan yang sama, tetapi status sosialnya berubah hanya karena cara kita menyebut dan menyajikannya.
Singkong adalah contoh yang mudah ditemukan. Ketika direbus atau dikukus di rumah, ia bisa dianggap makanan sederhana. Tetapi ketika diolah menjadi cassava cake, cassava chips, atau makanan yang dikemas dengan desain minimalis dan label organik, persepsi terhadapnya dapat berubah. Bahan dasarnya tetap sama. Tanaman yang tumbuh dari tanah yang sama tetap sama. Yang berubah adalah cara kita memandangnya. Ini menunjukkan bahwa makanan bukan hanya persoalan perut. Makanan juga berkaitan dengan kelas sosial, identitas, budaya, ekonomi, bahkan imajinasi tentang kemajuan.
Selama bertahun-tahun, modernitas sering dibayangkan sebagai sesuatu yang meninggalkan kehidupan lama. Makanan yang berasal dari desa diasosiasikan dengan keterbatasan, sementara makanan yang datang dengan kemasan modern dianggap lebih maju. Tidak mengherankan jika sebagian generasi muda lebih mudah tertarik ketika pangan lokal diperkenalkan sebagai healthy food daripada ketika disebut sebagai makanan tradisional. Seolah-olah kita membutuhkan pengakuan dari bahasa industri kesehatan dan gaya hidup untuk menyadari bahwa nenek moyang kita sebenarnya sudah lama mengenal bahan makanan tersebut.
Ironinya, istilah seperti superfood sering kali terasa lebih meyakinkan daripada kata “umbi”. Padahal sebuah pangan tidak menjadi berharga hanya karena Instagram menganggapnya menarik. Nilai pangan seharusnya tidak ditentukan semata-mata oleh apakah ia sedang viral, memiliki kemasan cantik, atau masuk dalam tren gaya hidup tertentu. Ia juga harus dilihat dari hubungan pangan tersebut dengan lingkungan, petani yang menanamnya, pengetahuan masyarakat yang mengolahnya, serta kemampuannya menjadi bagian dari sistem pangan yang berkelanjutan.
Karena itu, menjadikan makanan lokal “kekinian” sebenarnya bukan masalah. Bahkan bisa menjadi strategi yang sangat efektif untuk memperkenalkannya kepada generasi baru. Yang perlu dipersoalkan adalah ketika kekinian menjadi satu-satunya jalan agar makanan tersebut dianggap layak dihargai. Kita seharusnya tidak sampai pada kondisi ketika kimpul baru dianggap keren setelah masuk TikTok, sagu baru dianggap bernilai setelah disebut gluten free, atau singkong baru dianggap menarik setelah dikemas sebagai produk premium. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang sedang kita yakinkan? Bukankah bahan-bahan tersebut sudah ada jauh sebelum istilah healthy lifestyle menjadi populer?
Ada persoalan lain yang lebih serius. Jika pangan lokal hanya dipopulerkan melalui tren, keberadaannya sangat bergantung pada perhatian pasar. Ketika tren berganti, pangan tersebut berisiko kembali dilupakan. Padahal diversifikasi pangan membutuhkan sesuatu yang jauh lebih panjang daripada viralitas: petani yang tetap menanam, pasar yang menyerap hasil panen, industri pengolahan yang berkembang, konsumen yang terbiasa mengonsumsi, dan kebijakan yang mendukung. Dengan kata lain, kita tidak cukup membuat makanan kampung menjadi kekinian; kita harus membuat sistem pangan kita menghargai makanan tersebut.
Ini penting karena ketahanan pangan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai kemampuan negara menyediakan beras. Indonesia memiliki keragaman pangan yang jauh lebih luas daripada itu. Badan Pangan Nasional mendorong diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk melalui pemanfaatan berbagai sumber karbohidrat selain beras. Diversifikasi juga bukan berarti memusuhi nasi. Tidak ada alasan untuk membuat seolah-olah nasi adalah masalah dan kimpul adalah jawabannya. Persoalannya adalah ketergantungan pada satu jenis pangan ketika kita sebenarnya memiliki begitu banyak pilihan. Semakin beragam sumber pangan yang dapat diproduksi dan dikonsumsi, semakin besar pula peluang masyarakat menghadapi gangguan produksi, perubahan iklim, maupun perubahan harga komoditas tertentu.
Mungkin karena itu kita perlu mengubah cara berbicara tentang pangan lokal. Jangan selalu mengatakan bahwa singkong adalah “pengganti nasi”, kimpul adalah “alternatif karbohidrat”, atau sagu adalah “substitusi beras”. Bahasa tersebut tanpa sadar tetap menempatkan nasi sebagai pusat dan pangan lokal sebagai pengikut. Mengapa tidak mengatakan bahwa singkong adalah singkong, sagu adalah sagu, dan kimpul adalah kimpul? Mereka tidak harus menjadi versi lain dari makanan yang sudah kita anggap lebih tinggi nilainya.
Makanan kampung juga tidak harus meminta maaf karena menjadi makanan kampung. Ia tidak harus selalu diberi nama asing agar terdengar menarik. Tidak harus dimasukkan ke dalam kemasan mahal agar terlihat bernilai. Tidak harus menunggu seorang influencer mengunggahnya agar generasi muda mau mencicipinya. Dan tidak harus menjadi superfood terlebih dahulu agar kita menyadari bahwa ia memiliki sejarah, pengetahuan, dan nilai ekologis yang panjang.
Barangkali yang perlu dibuat kekinian bukan makanannya. Cara kita menghargai makanan itulah yang harus diperbarui. Sebab modern bukan berarti melupakan apa yang tumbuh di halaman sendiri. Modern justru berarti mampu membawa kekayaan lama ke masa depan dengan pengetahuan baru, teknologi baru, dan cara pengolahan yang lebih kreatif tanpa kehilangan penghargaan terhadap asal-usulnya. Kimpul tidak membutuhkan kita untuk menjadikannya keren. Kitalah yang mungkin perlu belajar kembali melihat sesuatu yang selama ini ada di sekitar kita sebagai sebuah kekayaan.
You may also like
