Indonesia dalam Bayang-bayang Ancaman Internal
Horizon
Risma Azzah Fatin
Penulis SEO JawaPos.com
Indonesia saat ini tengah berada dalam bayang-bayang ancaman internal pada politik dan pemerintahan. Bukan rahasia umum jika Indonesia dihadapi oleh krisis kepercayaan rakyat dari Negeri Garuda sendiri. Kondisi nepotisme yang semakin kuat di kalangan politik, Kurangnya lapangan pekerjaan, Maraknya kasus hubungan kerja, Rakyat semakin terhimpit dengan banyaknya iuran pajak, Disisi lain pemangku kekuasaan semakin menikmati dengan naiknya tunjangan yang di luar nalar, hingga kondisi hukum yang dirasa tidak berpihak pada kebenaran namun hanya berpihak dengan yang punya nama dan penghentian.
Kondisi seperti ini banyak memunculkan spekulasi bahwa Negeri Garuda berada dalam ancaman. Kurangnya kepercayaan dari rakyat membuat Indonesia dalam bahaya jika situasi tidak ada perubahan.
Dikutip dari beberapa sumber seperti Science Direct, Reuters, Intellinews dan World Justice Project. Dalam literatur politik dan ekonomi terdapat empat hal yang membuat sebuah negara cenderung rapuh saat legitimasi pemerintah turun.
1. Beban Pajak dengan Kemewahan Pejabat
Jika melihat rakyat pajak naik atau ditarik dengan lebih agresif, dalam contoh kasus yang lagi marak saat ini adalah pembayaran royalti untuk musik yang diputar di tempat umum, penonaktifan rekening secara paksa jika telah pasif melakukan transaksi selama tiga bulan, Sementara wakil rakyat menikmati kenaikan izin atau fasilitas, Di berbagai banyak negara rasa ketidakadilan seperti ini biasanya menurunkan pemahaman dan dampaknya bukan hanya penerimaan turun, tapi juga legitimasi kebijakan melemah. Secara kontekstual, fasilitas atau tunjangan DPR dalam contoh kasus isu fasilitas perumahan hingga anggaran operasional yang memicu persepsi masyarakat tentang jarak kalangan elite dan rakyat. Mekanisme psikologisnya akan memunculkan prosedur keadilan dan mempengaruhi keinginan kepatuhan.
Jika rakyat semakin terbebani pajak, sementara pejabat menampilkan gaya hidup mewah melalui tunjangan dan fasilitas, konsekuensi terburuk adalah krisis legitimasi fiskal. Efek sosialnya, Masyarakat bisa kehilangan motivasi untuk patuh membayar pajak karena merasa kontrak sosial tidak adil.
Baca Juga : Menjaga Karisma Pesantren: Hindari Kekerasan Pada Institusi Pendidikan
Kemudian efek politik yang akan muncul adalah gerakan protes misalnya boikot pajak, atau pengiklanan menolak kebijakan. Sedangkan efek jangka panjang yang didapat adalah pemerintah kehilangan sumber pendapatan yang sah, bergantung pada utang atau uang cetak, yang berisiko memicu inflasi tinggi.
2. Nepotisme dan Politik Dinasti
Ketika jabatan publik kian ditampilkan di lingkaran keluarga atau kelompok tertentu, publik cenderung menilai proses politik tidak lebih kompetitif atau adil. Narasi “nepotisme” bukan sekedar etika, namun efek sistemiknya adalah turunnya penerimaan sosial terhadap hasil pemilu atau penunjukan, serta menyusutnya “rasa memiliki” rakyat di lingkaran luar kekuasaan. Beberapa media asing seperti Reuters, ABC (Australia), hingga Foreign Policy pernah mendokumentasikan maraknya kekhawatiran masalah politik dinasti di Indonesia belakangan ini, yang oleh banyak analis dipandang sebagai faktor pengikis kepercayaan bila tak diimbangi integritas reformasi.
Jika politik semakin menguasai keluarga atau kelompok tertentu, konsekuensi terburuk adalah delegitimasi demokrasi yang akan menimbulkan efek sosial dimana rakyat mulai apatis terhadap pemilu, hasilnya sudah bisa ditebak, yang berakibat rakyat akan mulai menurunkan partisipasinya, serta kepercayaan pada demokrasi akan melemah. Kemudian efek-efek politik yang akan muncul ialah kompetisi politik akan semakin mengecil, sehingga berakibat konflik politik berpindah ke jalanan yang berujung pada meningkatnya dan perlawanan rakyat.
Sedangkan efek jangka panjang yang didapat adalah polarisasi dan potensi konflik horizontal, karena kelompok yang merasa tersisih mencari bendera identitas seperti agama, etnis, atau daerah untuk melawan dominasi dinasti.
3. Minimnya Lapangan Kerja & Maraknya PHK
Perekonomian yang tak menciptakan pekerjaan berkualitas menumpuk rasa frustasi, terutama di kalangan muda. Data Bank Dunia menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia memang turun pasca-pandemi, tetapi tantangan struktural seperti penurunan pemuda pada kalangan usia 15–24 tahun dan kualitas pekerjaan informal tetap besar. Namun laporan atau ulasan terbaru menyoroti pelemahan manufaktur dan tekanan pada kelas menengah yang bisa memperparah persepsi jalan naik tertutup atau kondisi yang historisnya rawan memicu protes dan polarisasi.
Baca Juga : Potret Diri Pemahaman Konsep dan Literasi Numerasi Guru MI
Jika pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu menyerap tenaga kerja baru dan PHK terus terjadi, konsekuensi terburuk adalah krisis sosial-ekonomi. Efek sosial yang akan muncul antara lain meningkatnya jumlah pemudaran pemuda dimana akan membuat seseorang semakin frustrasi dan rentan terlibat kriminalitas, radikalisme, atau kekerasan sosial. Kemudian efek politik yang muncul mengacu pada protes buruh, pemotongan massal, hingga gelombang intensifikasi besar seperti yang pernah terjadi di beberapa negara akibat resesi. Hingga efek jangka panjang yang didapat ialah generasi akan hilang dimana anak muda kehilangan mobilitas naik atau sulit untuk meningkatkan perekonomian, sehingga memicu ketidakpuasan struktural yang bisa terjadi di seluruh generasi.
4. Rasa Ketidakadilan Hukum
Ketika masyarakat mempercayai orang yang jujur atau berintegritas justru dihukum dan namun yang dekat dengan kekuasaan lolos. Hal ini sering kali menimbulkan rasa keadilan kolektif runtuh. Indeks Rule of Law (World Justice Project) memberi potret komparatif bahwa skor Indonesia tahun 2024 menempatkannya pada peringkat 68 dari 142 negara, dengan tantangan besar pada dimensi hak-hak dasar dan ancaman perdata atau pidana. Angka ini tidak menuding kasus per kasus, namun menandai persepsi dan pengalaman agregat soal kepastian dan keadilan hukum hingga variabel kunci kohesi nasional.
Jika hukum semakin dirasakan tajam ke bawah tetapi menurun ke atas, konsekuensi terburuk adalah krisis keadilan dan kohesi nasional. Efek sosial yang didapat yaitu masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga hukum dan mencari keadilan jalan misalnya hakim utama sendiri, atau mengandalkan tokoh informal atau ormas daripada institusi resmi. Selanjutnya efek politik yang muncul sering tumbuh akan perasaan bahwa negara tidak lagi menjadi payung seluruh warga negara. Tokoh-tokoh lokal atau kelompok masyarakat bisa memanfaatkan ketidakadilan ini untuk membangun solidaritas berbasis identitas, menantang otoritas pusat. Efek jangka panjang yang didapat adalah faktor ekonomi dan dinasti politik akan memunculkan gerakan separatis baru atau tuntutan otonomi yang lebih keras dari daerah.
Jika keempat faktor diatas terjadi bersamaan tanpa perbaikan, risiko terburuk bagi Indonesia yakni:
A. Krisis legitimasi pemerintah: Rakyat tidak percaya pada kebijakan, hukum, maupun pemilu.
B. Keluhan ketidakpuasan sosial: Demonstrasi besar, kekerasan massal, bahkan kekerasan sosial.
C. Erosi kohesi nasional: Daerah merasa pusat tidak adil, sehingga muncul tuntutan otonomi yang lebih keras, bahkan gerakan separatis.
D. Stagnasi demokrasi: sistem tetap ada tapi kosong karena mengendalikan dinasti atau elit, sementara rakyat makin apatis.