Menguji Kekuatan Hukum Dan Politik PDI-P: Kasus Hasto Kristiyanto
Horizon
Oleh: Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya
Pendahuluan
Berita yang sedang hangat diperbincangkan oleh para pakar hukum dan politik, terkait kasus yang sedang menimpa politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia, selalu menjadi sorotan publik dalam berbagai konteks politik, sosial, dan hukum. Salah satu tokoh penting dalam PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang dikenal sebagai Sekretaris Jenderal partai, kini tengah menghadapi masalah hukum yang dapat menguji ketahanan partai tersebut. Kasus hukum yang menimpa Hasto tidak hanya berdampak pada dirinya sebagai individu, tetapi juga berpotensi membawa dampak signifikan bagi citra dan stabilitas PDI-P, pasca Pemilu 2024.
Sekjen partai PDI-P. Jika dikaitkan dengan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia tampak jelas dipermukaan bahwa keduanya saling hantam kanan kiri, bahkan karir politik bisa menjadi tumbang, karena dihantam badai hukum yang sedang menjeratnya, bahkan diantara keduanya yaitu hukum dan politik sangat tipis untuk dapat melihat secara jernih diantara keduanya, disebakan sama-sama mengintai, karena bisa jadi pertarungan politik kekuasaan atau mungkin bisa saja disebabkan hal lain yang tidak dapat dilihat secara jeli, melihat setiap masalah hukum dan politik yang sedang terjadi di negeri ini.
Apakah dalam penegakan hukum benar-benar dapat dipercaya bagi penegak hukum untuk melakukan penindakan atas pelakunya sebagai kasus hukum ataukah sebaliknya? Pertanyaan ini sebagai hal yang sangat mendasar, dan apakah bisa dipertanggung jawabkan independen dalam mengurai setiap masalah kepada siapapun yang sedang berkonflik dengan hukum? Tak peduli ia sebagai politikus secara individu atau maupun lembaga partai politik, terkadang masalah ini justru dapat terjebak dalam dinamika politik, sebagaimana yang sedang dihadapi oleh Hasto Kristiyanto dapat menjadi pelajaran bagi partai politik lain, bahkan ketir-ketir bagi siapapun yang menghalang halangi atau mempersulit dalam proses penyelidikan maupun penyidikan atas kasus hukum tersebut untuk memguarai kasus yang menjadi sentral Harun Masiku menjadi dalang utama dalam kasus yang menjalar kemana-mana.
Bagi akademisi saya melihat, apakah hukum dapat ditegakkan tanpa terpengaruh politik kekuasaan. Ini masalah serius yang harus dihadapi oleh petinggi politik, dan masyarakat sedang penasaran untuk melihat kasus kini sedang melanda dimata publik negeri ini untuk diusut tuntas mulai dari hulu dan hilir. Tekanan hukum yang menimpa seorang politikus Hasto Kristiyanto mencerminkan tantangan bagi sistem hukum dan partai politik di Indonesia.
Karena Hasto Kristiyanto dapat menjadi tokoh kunci dalam struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) , dalam menghadapi masalah ini pasti elektabilitas partai PDI-P menjadi carut marut, bahkan amburadul karena bisa memporak porandakan semua sistem hukum yang ada di negeri ini.
Baca Juga : Pesan Damai dalam Khutbah Pedesaan
Hasto Kristiyanto: Tokoh Kunci di PDI-P
Hasto Kristiyanto merupakan sosok dan figur partai yang sangat dikenal dalam struktur PDI-P, ia sangat mempunyai peran penting dalam segala hal, sepak terjang Hasto tidak diragukan bahkan sangat lihai untuk dapat memainkan perannya sebagai sekjen PDI-P. Bahkan menghiasi semua media sosial dalam kancah politik Indonesia. Setiap kali ia tampil untuk menjalankan perannya sebagai penghubung antara Presiden Joko Widodo dan partai. Sebagai Sekretaris Jenderal, Hasto memiliki peran vital dalam mengkoordinasi strategi politik dan menjaga keberlanjutan partai dalam perpolitikan nasional. Sejak lama, ia dikenal sebagai salah satu loyalis utama Presiden Jokowi dan memiliki pengaruh besar dalam dinamika internal partai. Oleh karena itu, apapun yang menimpa Hasto, baik secara pribadi maupun dalam konteks hukum, tentu akan mempengaruhi PDI-P secara keseluruhan.
Namun, saat ini Hasto tengah menghadapi masalah hukum yang menantang posisinya. Kasus hukum ini menjadi isu penting yang tak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga menguji ketahanan politik PDI-P di tengah persaingan politik yang semakin ketat, terutama pasca dilangsungkan pemelihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia. Kasus Hasto Kristiyanto juga menjadi ujian bagi sistem hukum Indonesia itu sendiri. Dalam sistem demokrasi, penting untuk memastikan bahwa hukum dapat berjalan tanpa terkecuali, termasuk bagi pejabat tinggi atau politisi. Jika sistem hukum Indonesia dapat menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, hal ini akan menjadi sinyal positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Namun, di sisi lain, masalah hukum yang melibatkan tokoh besar seperti Hasto juga menuntut transparansi dan kejelasan dari pihak berwenang. Publik akan memperhatikan bagaimana hukum menindaklanjuti kasus ini, apakah ada keadilan yang seimbang, ataukah justru ada permainan politik di balik layar yang menghalangi penegakan hukum yang objektif.
Kasus Hukum dan Implikasi terhadap PDI-P
Beberapa minggu ini, masyarakakat dihebohkan dengan berita yang menghiasi layar kaca, dan media lainnya. Begitu Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, lembaga rasuah ini telah menetapkan HK menjadi tersangka dugaan suap atau penyalahgunaan wewenangnya terhadap Harun Masiku terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau praktik yang melanggar hukum dalam kapasitasnya sebagai Sekjen PDI-P. Meskipun rincian dari kasus ini belum sepenuhnya terbuka untuk publik, pengaruhnya terhadap PDI-P cukup signifikan. Isu ini memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana hukum dapat menegakkan keadilan di hadapan tokoh-tokoh besar politik Indonesia yang memiliki pengaruh luas.
Penting untuk dicatat bahwa Hasto, sebagai pejabat publik yang memiliki kedudukan tinggi di partai politik, tidak hanya berhadapan dengan hukum, tetapi juga harus menjaga citra partainya di mata publik. Proses hukum yang tengah berjalan ini berpotensi menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang adil dan kepentingan politik PDI-P yang ingin menjaga stabilitas dan kekuatan partai dalam kontestasi politik. Untuk itu, tidak dapat dibayangkan bagaimana implikasinya terhadap partai yang berlambang moncong putih dapat meruntuhkan kewibawaan partai dan individu. Bahkan kasus hukum yang menimpa Hasto bisa berimplikasi luas terhadap partai PDI-P. Sebagai partai yang memiliki basis massa yang cukup besar, serta sejumlah kader yang menduduki posisi penting di pemerintahan, masalah hukum yang menimpa Hasto dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap partai tersebut. Dalam politik Indonesia yang sangat kompetitif, setiap isu hukum yang melibatkan tokoh penting bisa menjadi senjata ampuh lawan politik untuk merongrong kekuatan PDI-P.
Salah satu dampak langsung dari kasus ini adalah bagaimana PDI-P harus mengelola citra publiknya. Untuk partai yang telah lama dikenal dengan kedekatannya dengan Presiden Jokowi, masalah hukum yang menimpa Hasto bisa dianggap sebagai titik kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh oposisi. Selain itu, dinamika internal partai juga berpotensi terganggu, dengan munculnya suara-suara yang mempertanyakan integritas partai atau bahkan meminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan Hasto.
Namun, PDI-P bukanlah partai yang mudah goyah. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam mengelola tantangan politik, partai ini kemungkinan akan berusaha memitigasi dampak negatif dari kasus hukum tersebut. PDI-P kemungkinan akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat citra partai, seperti menunjukkan solidaritas terhadap Hasto atau memisahkan masalah hukum yang dihadapi Hasto dari proses politik yang lebih besar.
Namun, di sisi lain, masalah hukum yang melibatkan tokoh besar seperti Hasto juga menuntut transparansi dan kejelasan dari pihak berwenang. Publik akan memperhatikan bagaimana hukum menindaklanjuti kasus ini, apakah ada keadilan yang seimbang, ataukah justru ada permainan politik di balik layar yang menghalangi penegakan hukum yang objektif. Sekalipun berbagai amunisi yang telah dipersiapkan oleh Hasto Kristiyanto untuk membuka lebar bagi siapa saja yang terlibat dalam kasus hukum tersebut.
Kesimpulan
Menghadapi ituasi seperti ini, PDI-P dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana mempertahankan kekuatan politiknya meskipun salah satu tokoh utamanya terlibat dalam masalah hukum. Untuk itu, PDI-P perlu memanfaatkan mekanisme internal partai dan kekuatan jaringan politik yang dimilikinya untuk tetap menjaga stabilitas. PDI-P juga harus mampu menunjukkan bahwa mereka berkomitmen pada prinsip hukum, namun tetap menjaga solidaritas dalam menghadapi ujian internal ini. Salah satu kemungkinan langkah yang bisa diambil oleh PDI-P adalah membentuk tim hukum yang kuat untuk mendampingi Hasto dalam proses hukum. Selain itu, menjaga komunikasi dengan publik menjadi kunci agar tidak ada kesalahpahaman yang dapat memperburuk citra partai.Untuk itu bagaiman amunisi untuk melakukan serangan balik terhadap lawan politiknya, ataukah kasus hukum sebagai pijakan lawan politik pula untuk dapat melihat secara cermat dalam kasus yang benar-benar menguras energi partai dan kelompok partai PDI-P sendiri.