• Ning Izmi Nugraheni
• 19 Agustus, 2020

Melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi menjadi problem hingga kini. Bahkan, untuk meningkatkan daya beli masyarakat demi memulihkan perekonomian, pemerintah Indonesia memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat. BLT pun diberikan oleh pemerintah hampir pada semua kalangan yang terdampak, seperti karyawan yang terkena PHK, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan masyarakat miskin. Tak hanya itu, tak lama pemerintah memberitahukan terkait pemberian BLT pada para pekerja non-PNS dan BUMN yang bergaji di bawah Rp. 5 juta. BLT akan diberi pada pekerja tersebut mulai pada bulan September hingga empat bulan ke depan. Sedang, para pekerja tersebut mendapat BLT sebanyak Rp. 600.000 per bulan.  Sementara, Andri Arianto, MA Dosen Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya mengatakan bahwa penyelamatan kesehatan dan penyelamatan ekonomi menjadi dua hal yang penting. Dengan demikian keduanya perlu sama-sama berjalan.

Dilansir dari laman Kompas.com, Senin (20/07) berdasarkan data Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyatakan bahwa perekonomian Indonesia sudah menunjukkan pelemahan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 sebesar 2,97 persen. Demikian yang melemah dari periode sama di tahun lalu yang tercatat 5,05 persen.

Melemahnya ekonomi nasional berpotensi mengalami resesi pada perekonomian. Hal tersebut tak lepas karena aktivitas ekonomi nasional yang mengalami penurunan. Demikian Andri Dosen Sosiologi mengatakan bahwa dengan diberikan BLT sebanyak Rp. 600.000 merupakan bentuk sumbangsih pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Setelah sebelumnya dalam kurun waktu dua bulan, ekonomi Indonesia tak bergerak akibat adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah. Hingga berakibat pada daya beli masyarakat menurun dan ekonomi makro terancam.

"Sudah lumayan BLT yang diberikan pemerintah. Namun, yang menjadi catatan, yaitu pertama kali saat pandemi masuk ke Indonesia, seluruh kabupaten atau kota menerapkan PSBB. Hal tersebut memang dilakukan demi keselamatan  masyarakat. Akhirnya, mengharuskan seluruh kegiatan dilakukan dari rumah, misalnya learn from home dan work from home. Hingga, tak dapat dipungkiri pada saat yang sama daya beli masyarakat mengalami penurunan," jelasnya saat diwawancara oleh crew Nur Syam Centre, (14/08).

Ada Trauma Pada Masyarakat

Menurunnya daya beli masyarakat akhirnya memunculkan sebuah konsep baru, yaitu konsep New Normal. Konsep New Normal merupakan sebuah konsep yang berupaya untuk tetap mengoperasikan antara dua hal yang sama penting di tengah pandemi, yaitu tetap menjaga keselamatan masyarakat dan juga tetap menggerakkan roda perekonomian. Namun, kenyataannya, roda perekonomian belum bergerak secara total karena masih dilanda trauma. Seperti halnya disampaikan Andri, ia menyampaikan bahwa masih terdapat trauma khususnya pada masyarakat akibat penyebaran Covid-19.

"Akhirnya pemerintah memang diharapkan mampu membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, jika semua orang merasa dalam kondisi krisis hingga menghemat untuk berbelanja. Maka, justru hal itu tak dapat menggerakkan roda ekonomi. Akhirnya, pemerintah harus mengembalikan daya ekonomi beli masyarakat," tuturnya.

Tak Hanya BLT Tapi Juga Disiplin yang Ketat

Baca Juga : Budaya Pamali dalam Tinjauan Teori Konstruksi Sosial

Kendati demikian, BLT yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat bukan menjadi jaminan sepenuhnya untuk dapat menggerakkan roda perekonomian nasional. Sebab, menggerakkan roda perekonomian nasional demikian perlu diimbangi dengan kecepatan dan percepatan pemerintah dalam menangani pandemi. Seperti halnya disampaikan Andri, titik keberhasilan dalam menggerakkan perekonomian nasional terlihat dalam kurun waktu empat bulan ke depan. Sedang, hal itu tergantung pada kecepatan dan percepatan pemerintah dalam menangani pandemi.

"Empat bulan tersebut diharapkan aktivitas perekonomian kembali berjalan. Demikian, jika nantinya anti virus sudah ditemukan, maka diharapkan perekonomian ikut berjalan. Iya, taruhannya empat bulan ke depan ini percepatannya dan kecepatannya gimana?" ujarnya.

Memasuki New Normal, aktivitas perekonomian kembali digerakkan, tentu diimbangi dengan disiplin penerapan protokol kesehatan guna tetap menjaga keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi. Demikian disampaikan oleh Andri bahwa saat itu juga diharapkan pemerintah dapat menjamin dan memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan tetap berjalan dengan ketat. Sementara, pemerintah juga tetap menggerakkan roda perekonomian.

"Saat New Normal seperti sekarang ini semestinya penerapan protokol kesehatan harus diperketat agar nantinya tak membuat masyarakat trauma. Menanggulangi traumatik itu yang penting. Hal ini dapat dilakukan oleh satuan tugas dari tingkat daerah hingga nasional untuk memberi sanksi kepada setiap yang melanggar protokol kesehatan. Sementara, jika zona merah harus lebih ketat dan zona hijau harusnya tetap diperketat," ucapnya.

Kesehatan Dan Ekonomi Sama Penting

Memulihkan perekonomian akibat pandemi menjadi problem bersama. Hingga, hal ini memerlukan sinergi bersama dalam menggerakkan roda perekonomian, namun tetap menjaga keselamatan dan kesehatan. Andri pun mengatakan bahwa pemerintah perlu menanggulangi kedua hal sekaligus, yaitu tetap menyelamatkan kesehatan masyarakat dan juga tetap menggerakkan roda perekonomian secara bersama.

"Sebab, kesehatan dan ekonomi sama penting. Selebihnya, tergantung bagaimana masyarakat memandangnya. Problem ini bukan hanya problem pemerintah. Semua harus berpikir dan bersinergi dalam menanggulangi. Jika bergantung pada pemerintah tidak bisa. Meski, masyarakat mau dibantu berapa pun, tapi kalau masyarakat tidak bisa menerapkan protokol kesehatan sama saja nantinya tidak bisa memutus rantai Covid-19," jelasnya.

Demikian Andri kembali mengatakan bahwa semua orang harus memahami bahwa tak ada kebijakan yang sempurna di tengah pandemi seperti ini. Sebab, semua serba mendadak dan serba terbatas. Sedang, kenyataannya yang terjadi saat ini, tak sedikit masyarakat kurang memahami secara baik dan benar yang berakibat pada prasangka buruk, yaitu problem saat ini adalah kesalahan pemerintah.

"Selesai sudah kalau seperti itu. Semestinya, saat ini kita harus bersinergi. Pendemi ini tidak memilih. Semua bisa terkena Covid-19, mau itu PNS atau tidak!. Jika, problem ini menjadi beban pemerintah saja, maka akan menjadi tambah berat. Semua orang ingin selamat jiwanya dan selamat hartanya.  Pilih mana, sehat tapi nggak punya duit atau punya duit tapi kena corona?," pungkasnya.