• Redaksi
• 24 Agustus, 2025

Eva Putriya Hasanah 

Bicara soal anggota dewan, bayangan banyak orang biasanya tidak jauh dari gaji besar, fasilitas lengkap, dan sederet tunjangan yang menggiurkan. Tapi, Swedia tampil berbeda. Negara Skandinavia ini dikenal memiliki parlemen yang sederhana, transparan, dan tidak berlebihan dalam memberikan fasilitas kepada anggotanya. Alih-alih hidup dengan segala kemewahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Swedia atau Riksdag justru berfungsi layaknya warga negara biasa—hanya saja dengan tanggung jawab publik yang jauh lebih besar.

Gaji yang Layak, Bukan Berlebihan

Anggota Riksdag tetap menerima gaji bulanan. Besarannya sekitar 78.500 krona Swedia per bulan, atau setara dengan angka sekitar Rp133 juta sebelum pajak. Jika angka ini terdengar besar, perlu diingat bahwa standar hidup di Swedia juga tinggi, dan penghasilan pajak bisa memangkas hampir setengah dari gaji tersebut. Artinya, take-home pay anggota dewan tidak jauh berbeda dari para profesional atau pejabat publik lainnya.

Yang menarik, gaji ini bukan ditentukan oleh anggota DPR sendiri. Penetapan penyelesaian dilakukan oleh sebuah lembaga independen, demi mencegah konflik kepentingan. Sistem ini menyatakan prinsip bahwa parlemen gaji bukanlah hadiah atau kesempatan untuk menyejahterakan diri, melainkan layak untuk pekerjaan yang penuh tanggung jawab.

Tidak Ada Tunjangan Mewah

Jika di banyak negara anggota dewan mendapat berbagai macam tunjangan—mulai dari rumah dinas, mobil dinas, hingga uang komunikasi—anggota DPR Swedia tidak demikian. Tidak ada tunjangan rumah, tidak ada uang makan, bahkan tidak ada fasilitas mobil dinas pribadi.

Baca Juga : Guru Imam Syafi'i Tidak Dapat Membaca dan Menulis

Satu-satunya yang disampaikan adalah untuk ketua dan wakil ketua parlemen yang mendapat kendaraan dinas terbatas. Selebihnya, anggota Riksdag menggunakan transportasi umum seperti kereta atau bus—persis seperti warganya. Terlebih lagi, jika seorang anggota sudah memiliki rumah pribadi di Stockholm, ia tidak diperbolehkan menuntut apartemen dari negara. Transparansi semacam ini membuat sistem berjalan efisien dan adil.

Apartemen Sederhana Bagi yang Membutuhkan

Lalu bagaimana dengan anggota yang berasal dari luar ibu kota? Negara memang menyediakan akomodasi, tapi bentuknya bukan rumah dinas mewah, melainkan apartemen kecil berfasilitas standar. Bertujuan murni untuk mempermudah anggota menjalankan tugas, bukan memberi kenyamanan berlebih.

Sistem ini membuat anggota parlemen benar-benar hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka berbelanja di supermarket biasa, di transportasi umum, dan merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat sehari-hari.

Transparansi Sebagai Kunci

Swedia memiliki tradisi keterbukaan yang panjang. Seluruh pengeluaran anggota parlemen dapat diakses publik. Jika ada klaim biaya perjalanan atau konsumsi, rinciannya wajib jelas dan dapat diperiksa siapa saja. Budaya transparansi ini membuat anggota dewan berpikir ulang sebelum mengajukan sesuatu yang tidak wajar.

Tak heran jika tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen di Swedia relatif tinggi. Masyarakat yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah yang politisi.

Baca Juga : Negosiasi Patriarki dan Dominasi Peran Ruang Budaya

Filosofi di Balik Kesederhanaan

Sistem gaji dan fasilitas sederhana ini lahir dari keyakinan bahwa menjadi anggota parlemen adalah tugas pelayanan publik, bukan karier untuk menyejahterakan diri. Anggota dewan seharusnya mewakili rakyat, bukan hidup di atas standar masyarakat kebanyakan. Dengan demikian, jarak sosial antara politisi dan warga negara tetap dekat.

Filosofi ini juga mencegah munculnya “profesi politisi” yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Orang-orang yang maju ke parlemen biasanya termotivasi oleh idealisme, bukan fasilitas.

Menutup dengan Refleksi

Cerita tentang DPR Swedia memberi pelajaran penting: demokrasi tidak selalu identik dengan kemewahan pejabat. Dengan gaji yang wajar, fasilitas minimalis, dan transparansi penuh, anggota parlemen tetap bisa bekerja efektif sekaligus menjaga kedekatan dengan rakyat.

Barangkali inilah yang perlu ditiru: menjadikan jabatan politik sebagai bentuk pengabdian, bukan kesempatan menikmati tunjangan berlapis. Jika Swedia bisa membuktikan bahwa kelemahan justru memperkuat demokrasi, mengapa negara lain tidak mencoba langkah yang sama.