Idham Chalid: Ketua DPR “Termiskin” yang Kini Hanya Jadi Kenangan
Informasi
Indonesia pernah memiliki seorang tokoh politik yang begitu berpengaruh namun tetap hidup sederhana. Ia menduduki jabatan-jabatan penting negara—mulai dari Wakil Perdana Menteri, Menteri Kesejahteraan Rakyat, hingga Ketua DPR dan MPR. Bahkan di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), ia menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU terlama dalam sejarah, selama 28 tahun berturut-turut (1956–1984). Namun meski berada di lingkaran kekuasaan, ia tidak menjadikan posisinya sebagai jalan untuk menumpuk fasilitas atau kekayaan. Tokoh itu adalah KH. Idham Chalid, sosok ulama sekaligus negarawan yang namanya kini diabadikan dalam pecahan uang Rp5.000.
Bagi banyak orang, Idham Chalid adalah simbol keteladanan. Sebab, meski pernah menjadi Ketua DPR, ia justru dikenal dengan sebutan “ketua termiskin”. Sebutan itu muncul bukan karena ia benar-benar miskin, melainkan karena gaya hidupnya jauh dari gemerlap fasilitas negara yang sering melekat pada pejabat publik.
Ulama yang Merakyat
Lahir di Satui, Kalimantan Selatan, Idham Chalid menempuh pendidikan pesantren dan kemudian aktif dalam pergerakan pemuda Islam. Kecerdasannya membuat ia dipercaya untuk memimpin NU dalam usia yang relatif muda. Sejak saat itu, namanya masuk ke dalam gelanggang politik nasional, terutama setelah NU memutuskan menjadi partai politik pasca Muktamar 1952.
Kiprahnya di kabinet pun cukup panjang. Ia pernah menduduki kursi Wakil Perdana Menteri pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda. Namun yang paling membekas di benak banyak orang bukanlah jabatan politiknya, melainkan sikap hidupnya yang sederhana.
Ketua DPR “Termiskin”
Di era kepemimpinannya, fasilitas negara tidak semewah sekarang. Idham Chalid tetap menjalani hidup sederhana, tanpa mobil dinas berganti-ganti, tanpa rumah dinas besar, dan tanpa izin keluarga yang berlimpah. Meski menduduki jabatan tinggi di legislatif, ia tidak meninggalkan jejak kekayaan yang berlebihan.
Baca Juga : Kelamnya Dunia Industri Hiburan KPOP
Kondisi ini tentu saja kontras dengan situasi hari ini. Publik sering kali disuguhi berita tentang anggota DPR atau pejabat yang justru sibuk menyejahterakan diri, menikmati tunjangan berlapis, dan bahkan menangani kasus korupsi. Perbandingan ini menyadarkan kita bahwa jabatan publik seharusnya dijalani dengan amanah, bukan dijadikan jalan pintas untuk hidup mewah.
Pengabdian Setelah Pensiun
Setelah pensiun dari hiruk-pikuk politik, Idham Chalid tidak memilih hidup nyaman dengan fasilitas yang mungkin bisa ia dapatkan sebagai mantan pejabat tinggi negara. Sebaliknya, ia kembali ke dunia pendidikan dan pengabdian sosial.
Idham memimpin sebuah pondok pesantren di Cipete Selatan dan rumah yatim di Cisarua, Bogor. Ia juga aktif mengajar murid-murid di rumahnya. Dari sini terlihat jelas, bagi Idham Chalid, pengabdiannya tidak berhenti meski jabatannya sudah tidak diemban. Baginya, mengajar, mendidik, dan membimbing generasi muda jauh lebih penting daripada sekadar menikmati sisa hidup dengan kenyamanan duniawi.
Akhir Hayat dan Warisan
Idham Chalid menghembuskan napas terakhir pada 11 Juli 2010, di usia 88 tahun. Kehilangan sosoknya bukan hanya dirasakan keluarga besar NU, tapi juga bangsa Indonesia. Untuk mengenang jasanya, Bank Indonesia mengabadikan wajah Idham Chalid dalam pecahan uang Rp5.000, sebuah penghormatan bagi seorang ulama-negara yang mengabdi tanpa pamrih.
Namun yang lebih penting dari sekedar penghargaan formal adalah warisan keteladanan yang ia tinggalkan: kesederhanaan, amanah, dan pengabdian yang tulus.
Baca Juga : Tradisi Baru Menyambut Hari Raya: Tonglek di Pedesaan
Kritik untuk Zaman Kini
Ketika kita menengok kembali sosok Idham Chalid, tidak bisa dipungkiri bahwa ada rasa rindu terhadap model kepemimpinan semacam itu. Di tengah maraknya pemberitaan tentang pejabat yang terlibat korupsi, anggota legislatif yang sibuk memperjuangkan fasilitas pribadi, atau pejabat publik yang hidup mewah jauh dari rakyatnya, sosok Idham Chalid seolah menjadi cermin yang menggambarkan elite hari politik ini.
Bagaimana mungkin, lebih dari setengah abad lalu, seorang Ketua DPR bisa hidup sederhana tanpa merasa kekurangan, sementara kini pejabat justru berlomba memperbesar tunjangan? Bukankah seharusnya jabatan publik itu amanah, bukan ladang bisnis pribadi?
Idham Chalid membuktikan bahwa kemuliaan seorang pemimpin tidak diukur dari harta atau fasilitas yang ia kumpulkan, melainkan dari seberapa besar ia mengabdikan diri untuk umat dan bangsanya.
Kini, lebih dari satu dekade setelah kepergiannya, nama Idham Chalid tetap harum dikenang. Bukan karena ia pernah duduk di kursi kekuasaan, tetapi karena kesederhanaan dan ketulusannya. Di era ketika politik sering dipandang sinis karena korupsi dan wewenang, kisah Idham Chalid adalah pengingat keras: jabatan adalah sarana pengabdian, bukan jalan pintas menuju kekayaan.
Mungkin, sudah saatnya kita kembali belajar dari sosok Ketua DPR “termiskin” itu—agar politik Indonesia kembali tampak manusiawi dan menjanjikan.