Narasi “Jaga Lingkungan” dan Individualisasi Krisis Iklim
Informasi
Eva Putriya Hasanah
Dalam beberapa dekade terakhir, kampanye lingkungan semakin masif dan hadir di berbagai ruang publik. Poster, media sosial, hingga kurikulum pendidikan sering mengusung pesan moral seperti kurangi plastik, hemat listrik, dan gunakan transportasi ramah lingkungan. Narasi ini secara sepintas tampak positif dan mendidik. Namun, di balik pesan yang terlihat sederhana dan inspiratif tersebut, tersembunyi persoalan mendasar: krisis lingkungan dan perubahan iklim sering kali dibingkai sebagai akibat dari perilaku individu, bukan sebagai hasil dari sistem ekonomi dan struktur produksi yang eksploitatif. Fenomena ini dikenal sebagai individualisasi krisis struktural.
Narasi “menjaga lingkungan” yang menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi berangkat dari asumsi bahwa perubahan perilaku individu merupakan kunci utama penyelamatan bumi. Dalam kerangka ini, individu ditempatkan sebagai aktor moral yang harus mengubah gaya hidupnya demi lingkungan. Mengurangi penggunaan sedotan plastik, membawa tas belanja sendiri, atau mematikan lampu saat tidak digunakan menjadi simbol kepedulian ekologis. Tidak dapat disangkal bahwa praktik-praktik tersebut memiliki nilai edukatif dan etis. Namun, menjadikannya sebagai pusat solusi krisis iklim justru berpotensi menyesatkan.
Masalah utamanya terletak pada ketimpangan sumber emisi. Berbagai laporan ilmiah menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap emisi gas rumah kaca berasal dari sektor industri besar, energi fosil, transportasi skala masif, dan sistem produksi global. Emisi dari aktivitas rumah tangga individu—seperti penggunaan sedotan plastik atau konsumsi listrik rumah—hanya memberikan porsi yang relatif kecil dibandingkan emisi korporasi dan negara industri. Dengan kata lain, fokus berlebihan pada perilaku individu tidak sebanding dengan skala masalah yang dihadapi.
Ketika krisis iklim dibingkai sebagai akibat dari kegagalan moral individu, maka terjadi pergeseran tanggung jawab yang serius. Tanggung jawab struktural menghilang dari pusat diskusi publik. Korporasi besar yang selama bertahun-tahun mengeksploitasi sumber daya alam, menghasilkan limbah, dan mengeluarkan emisi dalam jumlah besar justru berada di luar sorotan utama. Negara, sebagai pengatur dan pengambil kebijakan, juga dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya dengan mengalihkan beban moral kepada warga negara.
Fenomena ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari strategi diskursif yang sistematis. Dengan tekanan perubahan gaya hidup individu, krisis iklim direduksi menjadi persoalan etika pribadi, bukan persoalan politik dan ekonomi. Akibatnya, solusi yang ditawarkan pun bersifat mikro dan simbolik, sementara perubahan struktural—seperti regulasi ketat terhadap industri, transisi energi berskala nasional, atau reformasi sistem produksi—tidak mencapai tekanan publik yang memadai.
Individualisasi krisis struktural juga menghasilkan dampak psikologis dan sosial. Individu yang terus-menerus disuguhi pesan moral lingkungan dapat mengalami rasa bersalah ekologis (eco-guilt), seolah-olah kerusakan bumi adalah akibat langsung dari pilihan hidup sehari-hari mereka. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melahirkan kelelahan moral (moral fatigue), di mana individu merasa telah berbuat cukup meskipun perubahan sistemik tidak terjadi. Kesadaran lingkungan pun berhenti pada tingkat simbolik, tanpa daya dorong politik yang nyata.
Baca Juga : Kecerdasan Spiritual Sebagai Landasan Politik Multikulturalisme
Lebih jauh lagi, narasi ini cenderung bersifat elitis. Gaya hidup “ramah lingkungan” sering kali menuntut akses ekonomi tertentu, seperti membeli produk hijau yang lebih mahal atau menggunakan transportasi alternatif yang tidak tersedia di semua wilayah. Dengan demikian, tanggung jawab lingkungan secara tidak adil dibebankan kepada kelompok masyarakat tertentu, sementara struktur ekonomi yang menciptakan ketimpangan tetap tidak terjangkau. Dalam konteks ini, individualisasi krisis iklim justru memperlebar ketidakadilan sosial.
Dalam kajian kritis lingkungan, pembingkaian ini dipandang sebagai bentuk depolitisasi krisis. Perubahan iklim, yang seharusnya menjadi isu kebijakan publik dan keadilan global, dipersempit menjadi persoalan pilihan konsumsi individu. Akibatnya, ruang untuk menuntut akuntabilitas negara dan korporasi semakin menyempit. Diskursus masyarakat lebih sibuk memperdebatkan sedotan plastik daripada membahas ekspansi industri ekstraktif atau subsidi energi fosil.
Hal ini tidak berarti bahwa tindakan individu tidak penting. Perubahan perilaku tetap memiliki nilai simbolik dan edukatif, terutama dalam membangun kesadaran kolektif. Namun, tindakan individu seharusnya diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai inti solusi. Tanpa perubahan struktural, pengurangan plastik rumah tangga tidak akan mampu menandingi laju kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sistem produksi global.
Oleh karena itu, narasi lingkungan perlu direkonstruksi. Fokus diskusi harus bergeser dari pertanyaan “apa yang salah dengan perilaku individu?” menuju “sistem apa yang memungkinkan kerusakan ini terjadi secara masif?”. Kampanye lingkungan yang transformatif tidak hanya mendorong gaya hidup hijau, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menuntut kebijakan yang adil, transparansi korporasi, dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai penutup, krisis individualisasi dalam narasi “jaga lingkungan” merupakan salah satu hambatan utama dalam upaya menghadapi perubahan iklim secara serius. Selama krisis ekologis terus dipersepsikan sebagai kesalahan individu, tanggung jawab utama akan tetap luput dari perhatian. Menyadari dimensi struktural krisis lingkungan bukan sekedar langkah analitis, namun juga prasyarat etis untuk membangun masa depan yang adil dan berkelanjutan.