Diplomasi Publik Baru dan Dialog Antaragama di Indonesia
Riset Sosial
Artikel berjudul “Examining New Public Diplomacy and Interfaith Dialogue in Indonesia: Cases of World Peace Forum (WPF) and Religion Twenty (R20)" merupakan karya Ridwan, Djayadi Hanan, DAN Tri Sulistianing Stuti. Tulisan ini terbit di Studia Islamika tahun 2024. Penelitian tersebut menyelidiki hubungan antara diplomasi publik baru dan dialog antaragama di Indonesia dengan menjelaskan kasus-kasus Forum Perdamaian Dunia dan Religion Twenty. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang secara holistik mengeksplorasi kemunculan, tujuan, aktor dan dinamika diplomasi kedua organisasi keagamaan tersebut. Terdapat enam sub bab dalam resume ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, perubahan keadaan: dari diplomasi publik tradisional ke diplomasi publik baru. Ketiga, penyebaran dialog antaragama dan diplomasi publik baru. Keempat, delapan kali forum perdamaian dunia: satu forum dengan narasi luas. Kelima, memposisikan Religion 20: sebuah kontribusi acara tunggal diplomasi publik Indonesia. Keenam, pesan yang menyelaraskan dengan Indonesia dengan diplomasi publik, kurang kekuatan politik untuk mempertahankan.
Pendahuluan
Dua dekade lalu, serangkaian aksi teroris, termasuk tragedi 9/11 tahun 2001 di Amerika Serikat, pengeboman Bali di Indonesia, dan pengeboman Madrid, memperburuk pandangan dunia luar terhadap ajaran Islam dan secara langsung membentuk opini publik yang merugikan terhadap negara-negara Muslim. Akibatnya, peristiwa-peristiwa ini memengaruhi bagaimana negara Muslim dapat menarasikan dan melakukan diplomasi publiknya untuk membangun kredibilitas internasional. Meningkatnya perhatian terhadap motif-motif keagamaan dan tindakan-tindakan kekerasan mendorong inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi dialog antaragama dari negara negara Muslim dan aktor-aktor non-negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan organisasi-organisasi berbasis agama.
Dialog antaragama telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya upaya untuk melawan dampak-dampak buruk dari konflik-konflik agama. Dilakukan secara bersama-sama antara aktor-aktor negara dan non-negara, dialog ini merupakan bagian penting dari pendekatan diplomasi publik baru (New Duplic Diplomacy/NPD). NPD mengakui peran aktor-aktor non-negara, transnasional dan domestik, yang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam diplomasi publik karena Keutamaan negara sebagai satu-satunya aktor dalam menjalankan diplomasi publik telah berakhir. Pembentukan opini publik yang awalnya bersifat monopolistik, satu arah, dan terbatas pada saluran komunikasi pemerintah telah bergeser menjadi jaringan komunikasi yang tidak berpusat pada negara.
Dialog antaragama sering diungkapkan sebagai interaksi unik antara kelompok agama untuk menjembatani pemahaman di antara mereka. Pada praktiknya, dialog antaragama merupakan proses yang rumit. Di Indonesia, dialog antaragama memainkan peran penting dalam kebijakan luar negerinya, khususnya dalam diplomasi publik. Proyek “Islam Moderat” diluncurkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006, dan menandai salah satu bagian dari keterlibatan Indonesia dalam Perang Melawan Teror di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Islam di Indonesia telah menjadi narasi khusus dalam diplomasi publik, bersama dengan demokratisasi politik internasional.
Pada masa a kepresidenan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo aktif melibatkan organisasi Islam yang mewakili nilai-nilai moderat, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Organisasi-organisasi ini menyelenggarakan acara dialog lintas agama bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum/WPF) yang diprakarsai oleh Muhammadiyah dan Religion Twenty (R20) dari NU. Dua putaran terakhir kegiatan dialog lintas agama ini dilaksanakan pada bulan November 2022 dengan peserta dan penyelenggara berskala internasional.
Perubahan Keadaan: Dari Diplomasi Publik Tradisional ke Diplomasi Publik Baru
Diplomasi publik sebagai sebuah frasa pertama kali dicetuskan oleh Edmund Gullion pada tahun 1965. Diplomasi adalah sarana untuk memengaruhi sikap publik tentang pembuatan dan penerapan kebijakan luar negeri dengan menjadikan negara sebagai aktor utama yang eksklusif. Negara mengendalikan dinamika diplomasi publik untuk mempertahankan citra positif negara melalui monopoli hierarkis dan satu arah atas penyebaran pesan dan umpan balik untuk membentuk opini publik. Media siaran pemerintah merupakan sarana penting untuk mengomunikasikan pesan dan propaganda. Paradigma tradisional ini telah mengalami transformasi radikal karena demokratisasi komunikasi, dan perubahan dalam politik internasional setelah Perang Dingin telah mendorong perubahan mendasar dalam teori dan metodologi dalam diplomasi publik. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam diplomasi publik, karena aktor non-negara dapat terlibat dalam diplomasi publik karena tersedianya jaringan informasi.
Baca Juga : Fikih SDGS dan Ketimpangan Sosial
Diplomasi publik sebagai instrumen soft power setidaknya harus mencakup tiga dimensi untuk menghadai kondisi baru di era informasi yakni 1) komunikasi harian untuk menjelaskan kebijakan dalam dan luar negeri; 2) komunikasi strategis mengenai topik tertentu; 3) hubungan budaya jangka panjang untuk mempromosikan citra positif dan hasil kebijakan suatu negara dan harus melampaui propaganda.
NPD dan diplomasi tradisional mengakui bahwa “pemerintah adalah pemrakarsa dan promotor penting.” Artinya, negara tetap menjadi aktor yang sangat diperlukan dalam diplomasi publik meskipun keterlibatan LSM dan publik semakin meningkat. Aktivitas diplomatik yang dilakukan oleh aktor non-negara merepresentasikan negara berdaulat, di mana pemerintah tetap menjadi atribut esensial. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam WPF dan R20 tidak boleh dikesampingkan secara analitis. Kedua peristiwa ini mau tidak mau merepresentasikan Indonesia di dunia internasional.
Penyebaran Dialog Antaragama dan Diplomasi Publik Baru
Oleh karena itu, narasi dialog antaragama sebagai bagian integral dari diplomasi publik Indonesia idealnya memiliki arah yang jelas dalam model gabungan antara NPD dan pendekatan pembangunan perdamaian dalam teori perubahan. Selain itu, banyak elemen NPD dan dialog antaragama dalam perspektif pembangunan perdamaian yang serupa. Pertama, dialog antaragama dan diplomasi publik memiliki narasi yang saling terkait, yaitu penggunaan agama untuk perdamaian. Pada konteks Indonesia, diplomasi moderasi beragama telah berupaya untuk meningkatkan citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Kedua, berdasarkan perspektif pembangunan perdamaian, ujuan kegiatan diplomasi publik dan dialog antaragama menekankan pentingnya hubungan jangka panjang yang menciptakan pemahaman tentang pentingnya perdamaian. Keduanya membutuhkan proses yang dicapai secara bertahap melalui komunikasi dan interaksi dua arah dengan publik domestik dan asing.
Ketiga, Para pelaku dalam NPD dan teori perubahan dalam dialog antaragama percaya bahwa tujuan jangka panjang hanya akan tercapai jika semua pelaku terlibat. Oleh karena itu, keterlibatan pelaku non-negara lebih diutamakan dalam pembentukan jaringan publik. Keempat, Penyebaran gagasan dan pesan diplomasi perdamaian dilakukan melalui media yang dikendalikan oleh aktor yang terlibat. Interaksi antara aktor dan publik menjadi titik kritis dalam pembentukan pemahaman atas inisiatif dialog antaragama, termasuk advokasi isu-isu sensitif, sehingga terjadi proses konfirmasi dari penerima pesan kepada pengirim pesan. Kelima, Dialog g antaragama dan diplomasi publik memerlukan komitmen jangka panjang dari para pelaku yang memulai kegiatan tersebut. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan upaya mencapai tujuan jangka panjang, mengidentifikasi kebutuhan perubahan dalam konteks saat ini, dan membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan Indonesia dan masyarakat yang dituju.
WPF dan R20 dibingkai dalam teori diplomasi publik baru dan perspektif pembangunan perdamaian. Model ini berfokus pada tujuan, metode, dampak, dan penilaian upaya diplomasi publik yang melibatkan narasi lintas agama. Keberhasilan diplomasi kemudian dinilai berdasarkan tujuan jangka pendek dan pengaruhnya terhadap tujuan jangka panjang. Hal ini memungkinkan dilakukannya evaluasi kegiatan R20 dan WFP guna menentukan efektivitas dan kegunaannya bagi diplomasi publik Indonesia.
Delapan Kali Forum Perdamaian Dunia: Satu Forum dengan Narasi Luas
Baca Juga : Potret al-Syamil fi Balaghat al-Qur'an: Serba-Serbi Proses Penyusunan (Bagian Kedua)
WPF diselenggarakan dua kali setahun sejak tahun 2006 dan telah berlangsung sebanyak delapan kali, dengan tema dan rentang partisipasi yang beragam. Secara umum, WPF telah dihadiri oleh para pemimpin, pemikir, pemimpin agama, dan cendekiawan dunia terkemuka. Munculnya WPF pada tahun 2006 didasari oleh keprihatinan atas semakin meluasnya konflik, perang, dan kekerasan di abad ke-21 yang menunjukkan bahwa \"bonus perdamaian pasca-Perang Dingin belum terwujud.\" Sebaliknya, perang masih digunakan untuk menyelesaikan perbedaan antarbangsa. Pemerintah Indonesia secara konsisten menggunakan forum ini untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang secara aktif menangani konflik agama, segregasi, ancaman ekstremisme, dan terorisme, serta secara aktif berpartisipasi dalam perdamaian dunia.
Setidaknya ada empat aktor penting yang terlibat dalam menjadikan WPF sebagai sarana diplomasi publik. Pertama, Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah (2005-2010), yang selama ini dikenal sebagai tokoh sentral dalam setiap WPF. Kedua, Cheng Ho Multicultural Education Trust (CMET), jaringan Din Syamsuddin, adalah sebuah LSM dari Malaysia yang terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan, perdamaian, dan dialog antar agama. CMET telah menjadi donor utama WPF. Ketiga, Pusat Dialog dan Kerjasama Antar Peradaban (CDCC). CDCC dibentuk oleh Din Syamsuddin pada tahun 2007 untuk fokus pada kegiatan WPF dan agar independen dari Muhammadiyah. Namun, banyak pengurus CDCC yang merupakan tokoh Muhammadiyah seperti Din Syamsuddin, Bahtiar Effendy, Hajrianto Y. Thohari, Didik J. Rachbini, Rizal Sukma, dan sebagainya. Akibatnya, WPF dipersepsikan sebagai ajang Muhammadiyah. Keempat, pemerintah. Secara konsisten, perwakilan pemerintah menyampaikan pidato utama/pidato di setiap WPF, yang menunjukkan dukungan pemerintah dan membahasnya sebagai bagian dari narasi agama dalam diplomasi publik.
Memposisikan Religion 20: Sebuah Kontribusi Acara Tunggal Diplomasi Publik Indonesia
Dorongan untuk R20 datang dari Gus Yahya, seorang Ketua PBNU dan anggota dewan pertimbangan presiden. Pada akhir tahun 2021, ia terpilih sebagai Ketua PBNU, bersamaan dengan penunjukan Indonesia sebagai presiden G20. G20 merupakan komunitas 20 ekonomi terbesar dunia yang setiap tahunnya diketuai oleh presiden negara tempat pertemuan bergilir tersebut diadakan. G20 mencakup negara-negara kaya di Eropa, Amerika, Asia, Rusia, dan Amerika Selatan. Pertemuan diadakan untuk mencapai pertumbuhan global yang kuat, berimbang, dan inklusif. KTT G20 diadakan di Indonesia pada 15-17 November 2022.
Gus Yahya menjadi tokoh sentral dan dominan dalam keberhasilan pelaksanaan R20 dengan jaringan internasional dan upaya panjang yang dilakukannya dalam mempromosikan Islam Kemanusiaan. Pertama, ia membujuk Presiden Widodo untuk mendukung R20 sebagai acara sampingan G20 sehingga memiliki legitimasi sebagai acara kenegaraan, yang berkontribusi pada besarnya jangkauan publikasi dan liputan R20 dibandingkan dengan WPF ke-8. Kedua, ia dapat memperoleh pendanaan untuk R20 dari Liga Muslim Dunia yang berpusat di Arab Saudi. Namun, R20 tidak bergantung pada pembiayaan pemerintah.
Forum R20 terutama dihadiri oleh para pemimpin agama dengan ratusan ribu atau bahkan jutaan pengikut. Para pemimpin agama terpilih dan beberapa intelektual atau akademisi senior yang memiliki hubungan dekat atau fungsi administratif dengan organisasi yang terkait dengan agama menyampaikan pidato. Pidato tersebut diharapkan untuk mengakui kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah dibuat oleh Agama dalam peradaban manusia, termasuk tindakan-tindakan pembedaan yang telah menimbulkan diskriminasi, kekerasan, dan perang. Kedua, mereka harus membahas pelajaran yang dipetik, atau pengalaman menciptakan kebersamaan dan kesetaraan sepanjang sejarah manusia. Terakhir, mereka harus membahas sebuah inisiatif untuk menciptakan tradisi baru yang mengedepankan prinsip-prinsip berbasis agama tentang kesetaraan manusia dan kewarganegaraan penuh untuk tatanan masa depan yang lebih baik.
Pesan yang Menyelaraskan dengan Indonesia dengan Diplomasi Publik, Kurang Kekuatan Politik untuk Mempertahankan
Jelaslah bahwa NU dan pemerintah memiliki tujuan yang sama dalam diplomasi, membayangkan diri mereka sebagai representasi Islam yang moderat. Narasi besar “Kemanusiaan Islam” yang diusung NU sesuai dengan peran Indonesia di dunia internasional berdasarkan UUD 1945. Selain itu, basis massa NU yang besar memudahkan program diplomasi keagamaan pemerintah untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan. Jadi, selama agama masih menjadi narasi khusus bagi diplomasi Indonesia, baik NU maupun pemerintah memiliki simbiosis mutualisme.
Sebagai acara internasional dengan pendekatan baru, R20 telah menuai sejumlah kritik. Pertama, kritik terhadap tujuan utama R20, yaitu \"agama sebagai solusi.\" Tujuan ini dianggap tidak tepat dan ketinggalan zaman. Para kritikus berpendapat bahwa agama lebih merupakan sumber konflik dan kekerasan daripada solusi. Kedua, R20 dikritik karena melibatkan delegasi organisasi Hindu India yang telah menjadi sekutu partai berkuasa di India, yang melakukan penganiayaan terhadap kaum minoritas, terutama minoritas Muslim. Delegasi yang dimaksud adalah Sri Ram Madhav, pemimpin kelompok sayap kanan Hindu India RSS yang memiliki hubungan kuat dengan partai berkuasa BJP di India.
Kelemahan utama R20 sebagai bentuk difusi antara NPD dan dialog antaragama dari perspektif pembangunan perdamaian adalah ketidakberlanjutannya. R20 gagal mengubah norma publik internasional dan menetapkan agama sebagai sumber perdamaian. Sebaliknya, R20 lebih selaras dengan perspektif teologis tentang antaragama, dengan kekuatan mengikat tingkat rendah sebagai cara untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Komitmen pemimpin agama tidak mencerminkan komitmen negara, karena mereka memiliki kepentingan agama mereka sendiri. Akibatnya, hasil R20 lebih bersifat sukarela daripada mengikat.
Sudut pandang lain juga dapat disematkan pada R20 yang merupakan salah satu proyek diplomasi keagamaan di antara serangkaian upaya NU dan pemerintah dalam narasi besar Islam Moderat. Gagalnya pelaksanaan R20 di India bukan berarti kerja sama pemerintah dan NU berakhir. Misalnya, NU kembali berinisiatif menginisiasi ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) sebagai bagian dari KTT ASEAN, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Ide dasar R20 IIDC adalah untuk memperkuat konsolidasi tokoh dan pemimpin agama di lingkungan ASEAN dan jaringan negara-negara ASEAN, termasuk Amerika, Jepang, dan India
Kesimpulan
NPD dan dialog lintas agama muncul di Indonesia karena kondisi global yang diwarnai oleh kekerasan agama dan benturan peradaban. Dalam konteks ini, peran diplomasi lintas agama dimainkan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU. Meskipun Muhammadiyah tidak secara langsung menyatakan WPF sebagai bagian dari kegiatan diplomasi lintas agama, keterlibatan pengurus dan aktivis Muhammadiyah membuktikan bahwa WPF secara informal merupakan kegiatan Muhammadiyah. Dalam diplomasi lintas agama, pendanaan umumnya dilakukan dengan menggandeng donatur dari pihak lain karena membutuhkan dana yang besar dan dukungan finansial yang minim dari pemerintah. Namun, pemerintah juga turut andil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melalui Kementerian Luar Negeri. WPF juga tampak lebih berkelanjutan daripada R20 karena sejak awal WPF tidak bergantung pada pemerintah dan bebas mengkritik pemerintah. Sementara itu, R20 lahir dari restu pemerintah Indonesia yang memanfaatkan momentum G20 di Indonesia. Oleh karena itu, mengingat ketergantungannya pada dukungan pemerintah, keberlanjutan R20 menjadi pertanyaan, ditunjukkan dengan kegagalan R20 di India pada tahun 2023. Melaksanakan rencana R20 di Brasil pada tahun 2024 juga menjadi pertanyaan. Dilihat dari perspektif NPD, diplomasi lintas agama ormas NU dan Muhammadiyah berhasil mengusung Islam moderat. Peran NU dan Muhammadiyah adalah antara lain mengenali masalah internal – masalah konflik dan realitas keagamaan di Indonesia – dan menghadirkan solusi yang menjadi model dan jembatan bagi tercapainya perdamaian sebagai tujuan dari perspektif pembangunan perdamaian di tingkat global.