Kajian Polarisasi Perilaku Politik Komunitas Tarekat
Riset Sosial
Artikel berjudul “Multifaced Politics: A Study on Polarization of Political Behavior of Tarekat Community in West Sumatera, Indonesia” merupakan karya Walhendri Azwar dan Muliono. Tulisan ini terbit di Hournal of Islamic Studies: Al-Jami’ah tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif-fenomenologi guna memahami berbagai makna aktivitas sosial-politik dan corak hubungan sosial kaum tarekat dengan masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) kepada kaum tarekat. observasi dilakukan guna memperhatikan perilaku politik kaum tarekat dan keadaan sosial-politik masyarakat yang berkaitan dengan ajaran dan paham keagamaan tarekat di mana aktivitas tarekat dipraktikkan. Terdapat lima sub bab dalam resume ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, konsep perilaku politik. Ketiga, perilaku politik komunitas tarekat di Sumatera Barat. Keempat, Relasi Tuanku-murid terhadap pilihan politik komunitas tarekat. Kelima, tipologi perilaku politik tarekat.
Pendahuluan
Jika membahas mengenai peran sosial-politik komunitas tarekat yang tumbuh dan berkembang khususnya di Sumatera Barat akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan politik. Selain itu, realitas empiris juga menggambarkan perpaduan antara agama dan politik yang terlihat pada peran sejumlah warga tarekat dalam pentas politik. Di antara dampak sosial yang ditimbulkan adalah adanya kesenderungan pergeseran perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.
Terdapat hubungan antara pilihan politik dan keuntungan pribadi anggota tarekat. Di sisi lain, pengaruh karismatik seorang guru tarekat adalhah faktor penentu dalam pilihan politik oleh kelompok tarekat. Pada beberapa kasus, keterlibatan guru tarekat dalam berpolitik dapat melemahkan karisma guru di pusaran elit politik. Hegemoni pengaruh elit politik atas pilihan politik mendorong kelompok tarekat melalui sistem politik agama dan hubungan dengan partai politik, mengembangkan sinergi antar ajaran Islam, motivasi individu dan kelompok sosial.
Konsep Perilaku Politik
Pada dasarnya, perilaku politik tidak terlepas dari ruang dan konteks masyarakat lokal di mana individu berada. Memahami politik berarti memahami bagaimana manusia hidup berdampingan. Politik berfungsi ssebagai penghasil prinsip dan aturan bersama. Perilaku politik tidak ada dalam ruang hampa, sebab dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Artinya, dalam praksisnya memahami perilaku politik dapat digunakan sebagai pendekatan.
Menurut Robert K. Carr dalam tulisan Efriza yang berjudul “Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik” mendefinisikan perilaku politik sebagai studi mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Sementara itu, Ramlan Subakti dalam tulisannya yang berjudul “Memahami Ilmu Politik” menjelaskan bahwa perilaku politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan politik. Artinya, interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga pemerintahan, kelompok dan individu dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik yang dimaknai sebagai bentuk perilaku politik.
Di sisi lain, budaya politik adalah sistem nilai bersama masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk seluruh masyarakat. Terdapat tiga hal yang sangat mempengaruhi dan menentukan perilaku memilih. Pertama, informasi politik yang diperoleh terkait informasi kepentingan publik dan kegiatan politik. Kedua, kepentingan politik. Ketiga, identitas kepartaian yang berkaitan dengan rasa kedekatan, kesetiaan dan dukungan terhadap identifikasi diri dengan partai politik tertentu.
Baca Juga : Menghadapi Bonus Demografi Dibutuhkan SDM Bertalenta dan Berkualitas
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Pertama, lingkungan politik dan sosial tidak berlangsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa. Kedua, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok sosial. Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Keempat, faktor lingkungan sosial-politik langsung seperti konsiri yang secara langsung mempengaruhi seorang aktor ketika hendak melakukan aktivitas, seperti cuaca, keadaan keluarga, kondisi ruang, dan sebagainya.
Perilaku Politik Komunitas Tarekat di Sumatera Barat
Komunitas tarekat di Sumatera Barat merupakan gerakan yang berlandaskan pada nilai agama dan budaya baik dalam memahami maupun menggali fakta realitas. Pada konstelasi politik dua unsur agama dan budaya tidak dapat dipisahkan dari persoalan kepentingan praksis di mana politik “dijalin” dengan ajaran agama. Sistem demokrasi memperlihatkan hak setiap anggota masyarakat untuk memilih wakilnya menduduki posisi strategis negara. Keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan parameter penting untuk mengukur kematangan demokrasi. Sebagai kelompok sosial, kelompok tarekat memainkan peran politik yang berdimensi agama dan budaya. Budaya religius tarekat sendiri memiliki ikatan yang kuat dengan sosok “Tuanku (Mursyid)”.
Budaya keagamaan kelompok tarekat merupakan realitas yang ada dalam masyarakat lokal, di mana masyarakat dan Tuanku secara dialektis memiliki sifat yang saling tarik-menarik, terutama terkait dengan adu pengaruh. Jika politik merupakan alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka dalam kekuasaan ada dua jenis kewenangan. Pertama, kewenangan procedural yakni hak untuk memerintah dalam arti membuat keputusan publik yang dikomodifikasi melalui peraturan perundangan-undangan. Kedua, kewenangan subtantif yakni hak untuk memerintah yang bersumber dari faktor yang melekat pada diri individua tau pemimpin, seperti kualitas tradisi, kepribadian, kesakralan dan instrumental. Bagi Tuanku, kekuasaan yang melekat pada diri seseorang adalah kekuasaan yang bertumpu pada otoritas substantif, dalam istilah Weber disebut otoritas karismatik. Artinya, dalam konteks partisipasi kelompok tarekat dalam kontestasi politik, secara sosiologi mempengaruhi otoritas karismatik Tuanku.
Kontak kekuasaan semakin muncul di tengah sistem demokrasi modern sebagai sistem pemerintahan. Banyak Tuanku yang terjun ke dunia politik. Pola masyarakat dalam memaknai politik menghadirkan persepsi yang berbeda terhadap aktivitas politik Tuanku. Bagi mereka yang berpandangan dikotomis agama dan politik, melihat siapa saja yang memiliki andil dalam aktivitas politik akan terjerumus dalam kegelapan dunia politik, termasuk sosok Tuanku yang dianggap sebagai sosok karismatik.
Relasi Tuanku-Murid Terhadap Pilihan Politik Komunitas Tarekat
Sistem nilai yang dibangun tarekat menjadi dasar kuatnya relasi Tuanku dan murid. Secara normatif, segala pilihan dan tindakan Tuanku menjadi dasar bagi murid untuk menentukan segala tindakannya, termasuk untuk masalah politik. Tuanku memiliki massa yang dalam praktik politik merupakan suara potensial dalam proses demokrasi elektoral.
Baca Juga : Perjalanan Umrah: Sarung dalam Identitas KeIndonesiaan (Bagian Kesebelas)
Salah satu kekuatan komunitas tarekat adalah rantai otoritas atau silsilah kemursidan. Silsilah tarekat mengikat nama belakang mursyid sampai pada sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW kemudian kepada malaikat Jibril dan akhirnya dari Allah SWT, sehingga garis keturunan menambah keaslian ajaran tarekat yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Proses kesinambungan silsilah dilakukan melalui pemberian ijazah. Tuanku menentukan siapa murid yang berhak memperoleh dan melanjutkan silsilah. Ketika murid dianggap berada pada tingkat pemahaman tertentu yang disebut “hakikat” maka Tuanku akan mengangkatnya dengan prosesi khusus. Rantai ini membuat relasi keduanya dalam berbagai hal menjadi sangat dekat.
Secara sosiologis, masyarakat belum bisa menerima Tuanku sebagai “tokoh suci” yang terjun ke dunia politik sebagai calon dalam pemilu. Terdapat anggapan bahwa “kesucian” Tuanku akan ternoda jika masuk dalam kancah partai politik. Kesakralan ini dijaga oleh masyarakat dalam rangka menjaga “kehormatan” Tuanku. Fakta ini menunjukkan sebuah realitas sosiologis dan kontribusi politik, baik secara historis maupun saat ini, tidak berbanding lurus dengan peran kelompok tarekat dalam politik Indonesia kontemporer. Posisi Islam sebagai mayoritas sosiologis tapi minoritas politik.
Tipologi Perilaku Politik Tarekat
Berbagai informasi mengenai realitas politik tidak mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga sebagai seorang guru, pilihan politik yang diambil oleh Tuanku dianggap sebagai pilihan terbaik oleh pemilihan umum. Pada tataran ini, ada konseptualisasi sinyak politik, bagaimana mereka menentukan dan mengkonseptualisasikan realitas politik berdasarkan pilihan Tuanku. Aspek seperti perasaan, pengalaman dan interpretasi terhadap peristiwa politik oleh Tuanku meskipun tidak diungkapkan secara langsung, secara signifikan mempengaruhi perilaku politik para murid.
Posisinya sebagai pemimpin dan pengajar tarekat, pilihan politik Tuanku bagi sebagaian orang akan diikuti, sebab pendapat Tuanku lebih condong didengar. Perilakunya doikuti dan dijadikan acuan oleh murid tarekat dalam mengambil keputusan mengenai masalah sosial dan pilitik. Keterlibatan Tuanku dalam politik sebenarnya menyebabkan perubahan pandangan dunia penganut tarekat menjadi pemahaman lebih dinamis. Secara tidak langsung, keterlibatan dalam politik dapat mengurangi ajaran “zuhud” yang sering dimaknai sebagai meninggalkan kehidupan duniawi.
Pada akhirnya ada di antara Tuanku yang lebih fleksibel dan mudah berubah, sehingga politik menjadi semacam “permainan” untuk memenuhi kebutuhan pragmatis yang terus berubah. Sementara yang lain, Tuanku terkesan lebih kaku atau mungkin bisa disebut konsisten dengan pendirian awalnya, menempatkan politik dalam kerangka masalah prinsip. Polarisasi perilaku dan pilihan politik Tuanku di atas berpengaruh signifikan terhadap sikap politik tarekat, sehingga terfragmentasi menjadi dua kelompok besar yakni kelompok yang tetap konsisten dengan aktivitas keagamaan dan kelompok yang masuk arena politik baik aktif maupun pasif. Polarisasi ini menciptakan sikap politik yang berbeda dalam rarekat. Beberapa murid mengikuti pilihan dan sikap politik Tuanku sepenuhnya sementari yang lain menentang, bahkan ada yang menentang dengan berbagai alasan.
Terdapat empat fungsi sosial ajaran tarekat melalui pengamatan perilaku politik tarekat di Sumatera Barat. Pertama, memberikan dukungan emosional untuk berbagai kepentngan politik. Kedua, tarekat menawarkan hubungan transedental melalui ritual yang dapat memberikan landasan emosional bagi harapan baru dan identitas yang lebih kuat di tengah ketidakpastian hidup. Ketiga, ajaran tarekat sangat menguatkan ketaatan jemaah terhadap peraturan dan penanaman nilai skaral dari setiap norma yang ada. Keempat, tarekat menjalankan fungsi identitas yang penting yakni penerimaan nilai-nilai dalam ajaran tarekat.keempat fungsi tarekat di atas dapat dicermati dari berbagai cara berpikir dan berperilaku kelompok tarekat dalam kehidupan sosial politik. Hubungan sosial didasarkan pada “rasa” dan tidak hanya berdasarkan pada pemikiran atau keuntungan. Pada situasi ini, tarekat menciptakan karakter “humanisme” dalam masyarakat dan mengarahkan manusia untuk melakukan sesuatu sesuai kodratnya.
Penutup
Secara garis besar penelitian ini menemukan dua fakta baru. Pertama, politik kelompok tarekat di Sumatera Barat perilaku pilihan wujud pengaruh relasi Tuanku-urid terhadap politik kaum tarekat dan keragaman dinamis tipologi perilaku politik kaum tarekat. Kedua, dalam konteks pergumulan paham keagamaan kaum tarekat di tengah dinamika sosial-politik di Sumatera Barat, kaum tarekat konsisten mengembangkan perilaku dan aktivitas sosial-politik yang fleksibel. Kajian ini sangat menarik dan berguna untuk memahami perilaku politik kaum tarekat di tengah pusaran politik identitas dalam dinamika politik yang terjadi dan terus berubah.