Keberpihakan, Agama dan Kelas Sosial di Indonesia
Riset Sosial
Artikel berjudul “Partisanship, Religion, and Social Class: Attitudes and Behaviors in the Early Stages of the Covid-19 Pandemic" merupakan karya Burhanuddin Muhtadi dan Seth Soderborg. Tulisan ini terbit di Studia Islamika tahun 2023. Penelitian tersebut berusaha menyelidiki perbedaan sikap dan perilaku warga dalam merespon protokol kesehatan di masa awal pandemi dan sejauh mana kepercayaan individu terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19. Sampel yang digunakan bersifat representative secara nasional dan mewakili tiga zona pemberlakuan lockdown. Kelompok pertama adalah “early lockdown” yakni DKI Jakarta sebagai daerah pertama yang menerapkan lockdown. Kelompok kedua adalah “late lockdown” yakni kota dan provinsi yang menerapkan lockdown setelah Jakarta. Kelompok ketiga “no-lockdown” yakni semua area yang tidak pernah menerapkan lockdown. Stratied random sampling digunakan untuk memilih 8477 responden. Kemudian, dibagi menjadi 34 provinsi dengan kategori perdesaan-perkotaan dan jenis kelamin. Terdapat empat sub bab dalam penelitian ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, waktu kebijakan jarak sosial. Ketiga, faktor pendorong utama perilaku pencegahan selama pendemi Covid-19 di Indonesia. Keempat, menafsirkan perbedaan partisan dalam perilaku kesehatan.
Pendahuluan
Semenjak pandemi Covid-19 merebak, sebagian besar negara menyaranakan langkah-langkah pembatasan seperti karantina mandiri di rumah, jarak sosial, memakai masker, dan mencuci tangan. Namun, tindakan pembatasan tersebut juga menimbulkan kerugian ekonomi dan psikologis bagi publik. Efektivitas kebijakan kesehatan masyarakat pada akhirnya bergantung terhadap kepatuhan masyarakat luas. Banyak faktor yang diyakini mempengaruhi sikap dan kepatuhan warga terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya, faktor sosial ekonnomi dan sikap sosial, termasuk keyakinan politik dan agama.
Keberpihakan politik mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap rekomendasi protokol kesehatan selama pandemi. Respon terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 dapat berda, tergantung dari sentiment partisan kubu pendukung atau oposisi pemerintah. Pada akhir Maret tahun 2020, muncul ketidaksepakatan kebijakan antara pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah pusat dianggap menyembunyikan jumlah kasus Covid-19.
Selain polarisasi politik, keyakinan dan praktik agama juga diyakini mempengaruhi respon masyarakat terhadap pandemic. Terdapat penelitian sepeti milik Davis (1994), Wilson (2000), dan Koenig (2000), yang menemukan bahwa keyakinan agama berdampak signifikan pada bagaimana orang memandang kesehatan pribadi dan perawatannya. Namun, penelitian lain milik Gall (2005) dan Powe (1995) menunjukkan bahwa keyakinan agama tertentu dapat menghambat pemanfaatan perawatan dan periilaku kesehatan yang mengakibatkan kesehatan semakin memburuk. Di Indonesia, keyakinan agama sangat mungkin menjadi masalah dalam merespon Covid-19, misalnya pembatasan pergerakan terkait Idul Fitri yang merupakan kebijakan awal yang kontroversial.
Posisi sosial ekonomi kemungkinan besar mempengaruhi respon individu di awal pandemi. Potensi kehilangan pendapatan dan perbedaan siapa yang dapat bekerja dari rumah mengartikan intervensi mitigasi memiliki konsekuensi berbeda bagi sektor pasar tenaga kerja. Pekerja yang mata pencahariannya bergantung pada interaksi langsung, seperti pedagang, mungkin terkena dampak lockdown lebih parah daripada pekerja kantoran karena dapat bekerja dari rumah.
Waktu Kebijakan Jarak Sosial
Lockdown atau dalam bahasa Indonesia dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terjadi dalam tiga gelombang. Pada tahap awal wabah, sebagian besar korban terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Pada Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan karantina, namun diblokir oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini disebabkan, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa virus tersebut belum ada di Indonesia. Setelah serangkaian tes dilakukan, banyak korban mulai ditemukan di Jakarta. Akhirnya, Kementerian Kesehatan membalikkan posisinya dengan mengizinkan PSBB. Tepat pada 10 April 2020, Jakarta mulai menerapkan PSBB di seluruh wilayahnya. Minggu berikutnya, Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan mulai mengumumkan PSBB.
Baca Juga : Pilkada 2020, Kampanye Efektif Tanpa Bahaya Covid-19
Faktor Pendorong Utama Perilaku Pencegahan Selama Pendemi Covid-19 di Indonesia
Terdapat beberapa faktor pendorong utama perilaku pencegahan selama pandemic Covid-19. Pertama, segi ekonomi. Orang yang berpenghasilan tinggi tidak terlalu merasa takut, sedangkan mereka yang berpenghasilan rendah condong ketakutan. Misalnya, soal pekerjaan, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi hanya merasa sedikit terganggu terkait pekerjaannya. Sedangkan, mereka yang berpenghasilan lebih rendah takut akan kehilangan pekerjaan.
Gangguan pekerjaan di setiap zona lockdown terjadi di setiap kelompok pendapatan. Gangguan paling serius terjadi di kalangan pekerja berpenghasilan rendah. Alhasil, tingkat ketakutan mereka jauh lebih tinggi, sebab mereka takut kehilangan pekerjaan. Sedangkan, mereka yang berpenghasilan lebih tinggi hanya sekadar pengurangan jam kerja.
Kedua, segi perilaku. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi tidak terlalu mengubah perilakunya. Pekerja yang berpenghasilan rendah lebih taat terhadap anjuran pemerintah. Mereka lebih sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak ketika keluar rumah, dan lebih sering di rumah. Sedangkan, mereka yang berpenghasilan lebih tinggi tidak terlalu taat. Mereka masih sering keluar rumah guna melakukan pekerjaan.
Ketiga, dari segi agama. Non-muslim condong lebih tinggal di rumah daripada muslim. Sedangkan, jika dikaitkan dengan letak demografi, mereka yang tinggal di luar Jakarta dan beragama Islam lebih merasa ketakutan dan waspada. Mereka yang hidup di Jakarta polanya justru terbalik.
Keempat, kepercayaan terhadap pemerintah. Berdasarkan tiga zona penelitian, semua zona sepakat bahwa tanggapan presiden secara konsisten dinilai lebih baik daripada gubernur dan kementerian kesehatan. Semua zona, tanggapan kementerian kesehatan secara konsisten lebih buruk dibandingkan gubernur atau presiden.
Kelima, dari segi pemilih partai. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemilih partai Islam sedikit lebih banyak memilih tinggal di rumah, tidak terlalu menggunakan masker, namun tidak jauh berbeda dari rata-rata nasional. Selain itu, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara pendukung partai Islam atas dasar koalisi politik partai Islam. Pemilih partai PAN, PKS dan PPP lebih banyak menggunakan masker dan cuci tangan daripada rata-rata nasional.
Menafsirkan Perbedaan Partisan dalam Perilaku Kesehatan
Keberpihakan di Indonesia berkorelasi dengan tempat tinggal, pendapatan, pendidikan dan suku. Keberpihakan adalah pendorong penting dari respon individu terhadap pandemi. Namun, apakah keberpihakan mengarah pada lebih atau kurang kewaspadaan kesehatan di tingkat individu mungkin bergantung pada bagian pemerintah mana yang memimpin respons kebijakan pandemi. Hasilnya, konsisten dengan situasi di mana partisan pemerintah nasional saat ini kemungkinan besar akan mengikuti panduan kesehatan dari pemerintah pusat, sedangkan partisan pemerintah daerah saat ini kemungkinan besar akan mengikuti panduan kesehatan dari pemerintah daerah tersebut. Perbedaan-perbedaan ini akan menjadi sangat penting ketika respons pandemi itu sendiri dipolitisasi secara partisan.
Kebijakan tanggap pandemi yang ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan kesehatan mungkin akan lebih efektif di daerah-daerah dengan dukungan oposisi politik yang tinggi jika dijalankan melalui pemerintah daerah, daripada dilihat berasal dari pemerintah nasional yang kurang dipercaya. Jika ada ketidaksepakatan kebijakan penting antara gubernur oposisi di daerah dengan dukungan oposisi yang tinggi dan otoritas kesehatan nasional, kepatuhan terhadap kebijakan apa pun yang dipilih otoritas lokal dapat dimaksimalkan dengan memberikan kebebasan kepada gubernur untuk menetapkan kebijakan lokal.
Kesimpulan
Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap protokol kesehatan terkait Covid-19 sangat tinggi di masa awal pandemi. Hal ini berlaku untuk Muslim maupun non-Muslim. Keanggotaan dalam ormas-ormas Islam bukanlah prediktor kuat sentimen anti-kepatuhan. Konsisten dengan ini, anggota organisasi sama takutnya dengan virus Covid-19 seperti masyarakat umum. Demikian pula, konstituen partai Islam, PKS, PKB, PAN, dan PPP tidak jauh berbeda dengan konstituen partai nasionalis-pluralis dalam hal kepatuhan terhadap empat langkah preventif (tetap di rumah, menghindari kontak sosial, memakai masker, dan sering mencuci tangan). Konsistensi anggota ormas dan anggota partai dengan sikap dan perilaku masyarakat membuat konstituensi Islam tidak menjadi titik fokus utama perilaku anti-kehati-hatian. Intinya, Tingkat ketakutan jauh lebih tinggi di antara orang Indonesia dengan bayaran terendah dan di antara Muslim di luar ibu kota Jakarta, sementara non-Muslim, tingkat tindakan pencegahan yang lebih tinggi. Meskipun di antara pemilih partai Islam, perbedaannya tidak terlalu mencolok, ada perbedaan partisan yang mencolok sebagai prediktor yang lebih kuat dari sikap dan perilaku selama pandemi di mana telah terjadi konflik antara otoritas kesehatan lokal dan nasional.