Kiai Politik dalam Tubuh Nahdlatul Ulama
Riset Sosial
Artikel berjudul “Advancing the Discourse of Muslim Politics in Indonesia: A Study on Political Orientation of Kiai as Religious Elites in Nahdlatul Ulama” merupakan karya Muhammad Turhan Yani, Choirul Mahfud, S.A.P. Rangga Sa’adillah, Mohammad Reevany Bustami, Maskuri dan Ahmad Taufiq. Tulisan ini terbit di Jurnal Heliyon tahun 2022. Peneliteian tersebut berupaya menyelidiki interaksi politiik Kiai Nahdlatul Ulama (NU) dalam kancah politik nasional, sekaligus dampak terhadap umat Islam di Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara dan Forum Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait. Terdapat enam sub bab dalam resume ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, konsep kiai. Ketiga, kiai sebagai elite agama dan tugasnya. Keempat, orientasi politik kiai NU. Kelima, dampak elite agama NU terhadap komunitas muslim Indonesia. Keenam, pengaruh NU terhadap masyarakat perkotaan dan perdesaan, serta masyarakat intelektual dan non-intelektual.
Pendahuluan
Sebagai elite agama, kiai telah diperhitungkan dalam posisi politik umat Islam di Indonesia dari zaman ke zaman. Kiai telah dikenal sebagai tokoh agama. Namun, seiring dengan dinamika politik Indonesia pada era reformasi, simbol pelaku agama yang melekat pada diri seorang kiai mulai bergeser, sehingga muncul istilah baru “Kiai Politik.” Istilah ini muncul karena karier para kiai tersebut di bidang politik. Keterlibatan elite agama dalam praktik politik, telah menimbulkan perdebatan karena ada kelompok yang menginginkan kiai hanya berurusan dengan agama saja, namun ada juga yang menginginkan kiai mengambil peran dalam aspek politik agar perpolitikan di Indonesia dapat berjalan sesuai etika dan terhindar dari kekacauan.
Di antara intelektual NU Indonesia yang paling terkenal adalah Abdurrahman Wahid, Mahrus Irsyam, Zamakhsyari Dhofier, Choirul Anam, Arief Mudatsir, Masdar Mas’ud, Ali Haidar dan Kacung Marijan. Kekhawatiran penelitian mengenai politik NU dapat ditelusuri dari beberapa akademisi dalam maupun luar negeri, seperti Sidney Jones, Martin Van Bruinessen, Sabine Kuypers dan Andree Felland. Pada hakikatnya, partisipasi politik NU juga menarik banyak pihak untuk memahami peran politik umat Islam di Indonesia. Pada perkembangannya, tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan kiai dalam perpolitikan di Indonesia menjadi pengalih perhatian antara kelompok ‘setuju’ dan ‘tidak setuju’ karena citra kiai dipandang sebagai milik seluruh rakyat bukan sektarian.
Konsep Kiai
Istilah kiai merupakan konstruksi sosial yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam mengenai agama dan moral. Selain itu, kiai berperan penting sebagai panutan, pembimbing moral, pencerah spiritual dan pelindung masyarakat. Konsekuensinya, pandangan ini menuntut agar sikap dan perilaku kiai menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Selain itu, hal ini mengarah pada pemikiran bahwa kiai perlu menjadi figur publik yang dapat memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kehidupan, baik agama, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setiap peran kiai dalam aspek keagamaan berubah ke ranah politik, maka akan terjadi perubahan pola pikir terhadap citra dan karisma kiai.
Di Indonesia, sosok kiai dalam aspek sosial politik cukup diminati, karena tidak berdiri sendiri. Sebaliknya, kiai sebagai wakil rakyat dan setara dengan magnet yang dapat mempengaruhi orang lain dalam keputusan politik. Oleh sebab itu, ketika diadakan pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif, banyak pihak yang berusaha mendatangi pesantren, termasuk kiai guna mendukung elektabilitas calon pemimpin politik.
Kiai politik adalah kiai yang peduli dengan aspek politik melalui keterlibatan dalam pemilihan eksekutif dan legislatif. Sedangkan, kiai advokat ialah kiai yang menerjemahkan ajaran agama guna menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan guna masa depan umat dan sumbangsih Islam bagi Indonesia. Peran kiai telah bergeser dari aspek spiritual ke politik, sehingga memicu pro dan kontra masyarakat muslim di Indonesia. Ada kelompok yang sepakat bahwa etika sangat diperlukan, agar peran kiai dalam politik menjadi signifikan guna mencegah praktik politik yang curang. Di sisi lain, ada kelompok yang tidak setuju menyatakan keterlibatan kiai dalam politik dapat mempengaruhi citra positif dan identitasnya sebagai tokoh agama dan spiritual.
Baca Juga : Implementasi Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Budha
Kiai Sebagai Elite Agama dan Tugasnya
Para elite agama dalam tradisi sosial politik umat Islam Indonesia yang lebih dikenal dengan ‘kiai’, telah bertanggung jawab memberikan pembinaan mental dan spiritual kepada umat Islam pada umumnya. Selain itu, kiai juga berperan sebagai elite agama yang berusaha menafsirkan nilai-nilai agama, mengajarkannya kepada masyarakat, dan menjadi manusia yang berilmu serta bermoral unggul. Pada umumnya, kiai dilihat sebagai sosok yang mengajarkan agama di pesantren.
Ada anggapan bahwa kiai boleh memasuki ranah politik, jika dalam situasi ‘kritis.’ Namun, persoalan muncul ketika banyak politisi kiai yang lebih aktif berpolitik, namun mengabaikan kewajiban mengajar di pesantren/madrasah. Intinya, kiai perlu memosisikan dirinya di tengah masyarakat dengan berbagai pemahaman mengenai politik.
Keterlibatan kiai dalam politik di Indonesia lebih didasarkan pada politik nasional, bukan pragmatis untuk kekuasaan. Politik kebangsaan yang menggerakkan kiai untuk berpolitik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan membangun negara. Mereka memegang prinsip bahwa jabatan politik dalam segala bidang adalah amanat atau keyakinan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan manusia. Meskipun, motivasi politik kebangsaan kiai tidak sepenuhnya dipahami oleh sebagian orang, namun masih ada yang mencitrakan kiai berambisi untuk berkuasa.
Orientasi Politik Kiai NU
Pada muktamar tahun 1984 di Situbondo, Nahdlatul Ulama (NU) berikrar sebagai organisasi dakwah dan kemasyarakatan. Kemudian, pada muktamar tahun 1999 di Lirboyo, kembali ditegaskan dan menggariskan kesepakatan bahwa NU akan menjaga jarak dengan semua partai politik dan tidak memiliki hubungan struktural dengan pihak mana pun, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini berarti NU acuh tak acuh terhadap perkembangan politik Indonesia. NU tetap berkomitmen ikut mengembangkan sistem etika-politik melalui budaya, ketimbang terlibat langsung dalam praktik politik atau menjadi partai politik.
Menurut Haidar dalam tulisannya yang berjudul “Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik” menjelaskan bahwa meskipun NU merupakan organisasi kiai dan ulama yang tidak terlibat langsung dalam praktik politik, namun masyarakat NU dapat memiliki kinerja yang baik melalui partai politik. Ia menambahkan bahwa, NU berperan aktif membangun budaya politik sebagai kekuatan moral.
Baca Juga : Memilih Dengan Pikiran Jernih dan Hati Bersih
Jika mengacu pada ‘khittah’, secara kelembagaan. pandangan dan orientasi politik NU adalah politik kebangsaan atau demokrasi, bukan politik kekuasaan atau kepentingan politik. Di Era Reformasi, iklim politik seakan memberikan angin segar bagi setiap orang untuk menggunakan hak politiknya. Alhasil, beberapa kiai tertarik untuk terjun langsung ke dunia politik, namun, identitasnya terkait erat dengan struktural kiai NU. Menurut ketentuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), jika pengurus NU terlibat dalam politik, maka ia harus segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Dampak Elite Agama NU Terhadap Komunitas Muslim Indonesia
Menanggapi perkembangan politik Indonesia sejak era reformasi hingga saat ini, beberapa ulama di organisasi NU berinisiatif mengadakan pertemuan bagi para ulama. Hal tersebut dilakukan guna membahas kondisi politik Indonesia dan apa yang bisa dilakukan oleh para kiai. Mereka juga membahas ke mana aspirasi politik umat Islam Indonesia harus disampaikan. Terutama, setiap tahun menjelang pemilihan umum. Pada setiap pertemuan, selalu ada perdebatan sengit perihal ini. Misalnya, menjelang pemilu 2004, diadakan pertemuan ulama NU di Pondok Pesantren Buntet-Cirebon, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang guna membahas perkembangan politik Indonesia dan muslim. Saat itu, aspirasi politik para kiai NU terus bergulir menggoyahkan kekuatan politik yang sedang bertarung. Menjelang pemilu, beberapa politisi mengunjungi kembali pondok pesantren.
Potret di atas merupakan perkembangan situasi politik di Indonesia, pasca reformasi yang berdampak pada relasi politik kiai dan umat Islam di Indonesia. Pada tradisi politik Indonesia, kiai masih dianggap sebagai tokoh berpengaruh guna memberikan dukungan politik kepada setiap calon pemimpin karena masih banyak orang yang mau mengikuti jejak kiai. Oleh sebab itu, tradisi ‘sowan’ kepada kiai berpengaruh besar bagi mereka yang ingin menjadi calon pemimpin atau politisi sebelum ‘bertanding.’
Kiai NU dalam politik Indonesia memiliki pengaruh sosiologis yang signifikan, terutama mereka yang memiliki karisma dan wibawa tinggi. Meskipun, signifikansi politik dalam dinamika politik Indonesia mengalami pasang surut, namun suara kiai tetap terdengar dan masih digunakan sebagai ‘senjata’ dalam politik, baik sekadar memberi restu, atau mendukung calon tertentu. Realitas ini terlihat dari lingkungan NU yang sangat patuh terhadap kiai. Afiliasi politik kiai umumnya akan diikuti jamaahnya. Hal ini menunjukkan bahwa identitas politik secara sosiologis tidak berdiri sendiri, melainkan diikuti oleh jemaah/massa.
Keterlibatan kiai dalam praktik politik seperti sebagai ketua partai politik, maupun mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan jabatan pemimpin politik lainnya, mengurangi persatuan antar umat. Terlihat jelas bahwa umat Islam di organisasi NU terpecah menjadi kelompok-kelompok pendukung calon tertentu. Penghormatan terhadap kiai juga dirasa berkurang, ketika ia mencalonkan diri atau bahkan gagal dalam pertarungannya. Rasa hormat masyarakat terhadap kiai juga bisa memudar, dan pengaruhnya berkurang di masyarakat. Di satu sisi, keterlibatan kiai dalam politik diharapkan dapat memberikan pencerahan spiritual atas dinamika politik Indonesia dan memicu para aktor politik guna menyelenggarakan urusan politik secara demokratis dan memadai. Mereka juga diharapkan dapat menjalankan amanah masyarakat. Di sisi lain, tantangan kiai dalam menghadapi pragmatisme politik juga perlu dijawab dengan lebih gamblang.
Pengaruh NU Terhadap Masyarakat Perkotaan dan Perdesaan, Serta Masyarakat Intelektual dan non-Intelektual
NU merupakan organisasi masyarakat yang bergerak pada bidang keagamaan. Secara kultural, NU memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat pedesaan. kedekatan NU dengan masyarakat juga tidak dapat dipisahkan, bahkan bisa disebut bahwa masyarakat itu sendiri adalah bagian dari NU. Ritual keagamaan masyarakat, khususnya desa tidak lepas dari praktik NU, seperti tahlilan dan peringatan kematian. NU menjadi motor penggerak ritual keagamaan hingga mendarah daging dan menjadi bagian dari masyarakat.
Baca Juga : Mistisme Dukun Jawa: Moralitas Terhadap Tuhan
Kiai merupakan pemimpin informal yang diyakini memiliki keunggulan baik secara moral maupun sebagai orang saleh. Pengaruh kiai diperhitungkan baik oleh pejabat negara, pejabat daerah, pengusaha, maupun masyarakat umum. Kiai mampu mempengaruhi dan menggerakkan tindakan pengikutnya melalui karisma yang melekat pada dirinya. Kiai adalah sosok yang memiliki akar kuat dalam kehidupan sosial-politik mat Islam, tidak mengutamakan nafsu politik dengan mengorbankan nilai-nilai universal dan moral.
Masyarakat urban adalah mereka yang condong memiliki karakteristik individual dan heterogeneous dengan kehidupan modern. Pada masyarakat perkotaan banyak kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan profesinya. Mereka adalah masyarakat terpelajar yang lebih mengutamakan rasionalitas ketimbang fatwa hanya tokoh kiai.
NU memiliki pengaruh spiritualisme. Organisasi ini berperan sebagai forum yang mampu tampil menyejukkan. Sosok kiai yang santun dalam menyampaikan fatwa nampaknya mampu menjadi jalan tengah. Momentum ini yang membuat NU bisa diterima atau menjadi wadah menarik bagi elektabilitas politik. Begitu pula pengaruh kiai terhadap masyarakat tidak terpelajar, di mana mereka akan condong sepenuhnya patuh pada apa yang ditanyakan kiai, tidak terkecuali pada ranah politik. Pada konteks dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, kiai NU memiliki pengaruh kuat dan besar di kalangan masyarakat terpelajar. Bukan hanya terkait dengan keilmuan kiai, namun juga karismanya.
Pengaruh kiai NU terhadap masyarakat Indonesia dapat dipahami dari beberapa sudut pandang. Pertama, pengaruh fatwa sosial keagamaan. Fatwa ulama NU menjadi faktor penarik sekaligus pendorong bagi masyarakat agar lebih ‘bergairah’ dalam menjalin relasi dengan negara. Kedua, pengaruh budaya dan tradisi masyarakat. Kiai NU adalah ‘makelar’ budaya yang sangat dirasakan masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan.
Kesimpulan
Secara garis besar, penelitian di atas menunjukkan bahwa keterlibatan dan orientasi politik kiai NU dalam percaturan politik nasional memiliki dampak yang signifikan. Pertama, NU sebagai organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia yang berbasis Islam moderat dan condong ke arah modern. Hal ini dapat dipahami dari partisipasi kiai sebagai elite agama dan politik. Kedua, kiai telah menjadi magnet politik bagi umat Islam Indonesia yang selalu menarik bagi pengikutnya. Ketiga, pengaruh partisipasi dan orientasi politik kiai terhadap pengikutnya mempengaruhi dinamika, konflik, dan kedamaian komunitas politik Islam Indonesia. Pada konteks ini, orientasi politik kiai selalu diharapkan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia lebih ke arah nilai dan etika politik yang sesuai dengan ajaran Islam.