Penolakan Rohingya Di Aceh: Peran Ulama Dan Toleransi Dalam Masyarakat Aceh
Riset Sosial
Artikel berjudul “Rejection of Rohingya in Aceh: The Role of Ulama and Tolerance in Acehnese Society” merupakan karya Firdaus M. Yunus, Siti Ikramatoun, Taslim HM. Yasin, dan Robby Habiba Abror. Tulisan ini terbit di Jurnal Ilmiah Peuradeun tahun 2025. Artikel tersebut mengkaji perubahan sikap masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya, dari awalnya sikap solidaritas yang kuat, hingga munculnya penolakan yang semakin besar. Fenomena ini terjadi di tengah tantangan ekonomi dan meningkatnya disinformasi melalui media sosial. Penulis melakukan wawancara mendalam kepada ulama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, serta menganalisis dokumen yang relevan. Artikel tersebut juga menggambarkan bagaimana ulama berusaha untuk mengatasi ketegangan ini dengan menggunakan otoritas agama mereka. Terdapat lima sub bab dalam review ini. Pertama, sikap awal terhadap pengungsi Rohingya. Kedua, tantangan ekonomi dan sosial dalam menerima pengungsi. Ketiga, peran ulama dalam mediasi sosial. Keempat, pentingnya kebijakan pengungsi yang terstruktur. Kelima, keberlanjutan toleransi dan solidaritas.
Sikap Awal terhadap Pengungsi Rohingya
Pada awal kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh, masyarakat menunjukkan sikap yang sangat terbuka dan penuh solidaritas. Sejak pertama kali pengungsi Rohingya tiba pada tahun 2006, mereka disambut oleh nelayan Aceh dan mendapatkan bantuan dari pemerintah Indonesia. Masyarakat Aceh, yang dikenal dengan tradisi pemulia jamee adat geutanyo (menghormati tamu), secara aktif memberikan bantuan berupa makanan, tempat tinggal, dan layanan medis. Kondisi ini mencerminkan identitas Aceh sebagai tempat yang ramah bagi pengungsi dan pengungsi Rohingya dianggap sebagai tamu yang wajib dilindungi.
Namun, sejak 2023, sikap ini mulai berubah. Ketika jumlah pengungsi semakin meningkat, banyak segmen masyarakat yang mulai mempertanyakan kemampuan Aceh untuk terus menerima mereka. Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketidakmampuan untuk menjaga keberlanjutan bantuan di tengah keterbatasan ekonomi. Selain itu, misinformasi yang beredar di media sosial memperburuk ketegangan sosial, mengubah perspektif awal dari bantuan menjadi skeptisisme terhadap keberadaan pengungsi.
Tantangan Ekonomi dan Sosial dalam Menerima Pengungsi
Penolakan terhadap pengungsi Rohingya semakin diperburuk oleh faktor ekonomi yang memburuk di Aceh. Wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa banyak warga yang khawatir tentang beban ekonomi yang dihadapi oleh Aceh, terutama dalam menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi dan terbatasnya peluang kerja. Masalah ini semakin rumit dengan munculnya narasi bahwa pengungsi Rohingya justru menjadi beban tambahan bagi negara dan daerah. Penulis juga menyoroti adanya kekhawatiran tentang jaringan perdagangan manusia yang mungkin terlibat dalam migrasi pengungsi ke Aceh, yang memperburuk persepsi bahwa Aceh menjadi pintu masuk ilegal bagi pengungsi, bukan hanya tempat transit sementara.
Perbedaan budaya juga menjadi sumber ketegangan. Beberapa warga melaporkan masalah terkait perilaku pengungsi, seperti membuang makanan atau kebiasaan sanitasi yang buruk, yang menyebabkan ketidaknyamanan di masyarakat lokal. Ketegangan ini menciptakan hambatan dalam integrasi sosial dan memperburuk polarisasi yang sudah ada di tengah masyarakat Aceh. Artikel tersebut menggambarkan bagaimana ketegangan ini menciptakan rasa frustasi di kalangan masyarakat yang, sebelumnya, terbuka terhadap pengungsi.
Peran Ulama dalam Mediasi Sosial
Baca Juga : Menengok Perilaku Toleransi Beragama di Perayaan Natal
Salah satu aspek penting yang dibahas dalam artikel tersebut adalah peran ulama dalam mediasi sosial di Aceh. Ulama, sebagai pemimpin agama, memiliki otoritas yang sangat kuat dalam membentuk sikap masyarakat, terutama dalam konteks agama dan moral. Seiring meningkatnya ketegangan terhadap pengungsi Rohingya, ulama di Aceh mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui khutbah Jumat, pernyataan publik, dan aksi langsung di lapangan. Mereka menekankan bahwa membantu pengungsi adalah bagian dari kewajiban agama yang berdasarkan pada prinsip Islam tentang toleransi dan kepedulian terhadap sesama.
Salah satu tindakan penting yang diambil oleh ulama adalah mengorganisir penggalangan dana untuk mendukung pengungsi, serta berbicara di hadapan publik untuk melawan narasi negatif tentang Rohingya yang berkembang di media sosial. Di sisi lain, ulama juga harus menghadapi tantangan besar akibat disinformasi digital yang berkembang pesat, yang seringkali lebih cepat menyebar daripada pesan-pesan moral yang mereka sampaikan melalui khutbah atau pernyataan publik. Hal ini menambah kerumitan bagi ulama dalam menjalankan peran mereka sebagai pemimpin moral yang diharapkan dapat meredakan ketegangan sosial.
Pentingnya Kebijakan Pengungsi yang Terstruktur
Artikel tersebut juga menggarisbawahi pentingnya adanya kebijakan pengungsi yang terstruktur dan transparan. Ketiadaan kebijakan yang jelas terkait pengelolaan pengungsi telah menciptakan kebingungannya sendiri dalam masyarakat Aceh. Pemerintah pusat, yang tidak memberikan arahan yang cukup, membuat Aceh harus mengatur masalah ini sendiri dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini memperburuk ketegangan, karena masyarakat merasa kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, sementara mereka harus berurusan dengan semakin banyaknya pengungsi yang datang.
Sebagai daerah yang menjadi tempat transit bagi pengungsi, Aceh tidak memiliki program integrasi yang jelas. Ini menyisakan pertanyaan penting mengenai status pengungsi, distribusi sumber daya, dan tanggung jawab lokal yang harus diambil. Artikel tersebut menekankan bahwa tanpa adanya kebijakan pengungsi yang jelas, akan semakin sulit untuk menjaga keseimbangan antara bantuan kemanusiaan dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal yang semakin menipis.
Keberlanjutan Toleransi dan Solidaritas
Artikel tersebut menyarankan perlunya pelatihan literasi digital untuk ulama dan pemimpin masyarakat agar mereka dapat lebih efektif dalam menghadapi penyebaran misinformasi. Selain itu, penting untuk menciptakan saluran komunikasi resmi antara pemerintah, ulama, dan organisasi kemanusiaan, serta memfasilitasi forum untuk membahas masalah ini secara bersama-sama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ulama dapat lebih efektif mengembalikan pengaruh moral mereka, memerangi disinformasi, dan mengajak masyarakat untuk kembali ke nilai-nilai Islam tentang toleransi dan kemanusiaan.
Artikel tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan pengungsi yang dihadapi Aceh, serta pentingnya kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat untuk menjaga solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah menjadi bagian dari tradisi Aceh. Meskipun ada tantangan, ulama tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kerukunan sosial dan memastikan bahwa toleransi dan kepedulian terhadap sesama tetap terjaga dalam menghadapi tantangan global seperti krisis pengungsi Rohingya.
Kesimpulan
Artikel tersebut menjelaskan bagaimana sikap masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya berkembang, dari solidaritas menjadi penolakan, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan digital misinformation. Peran ulama dalam menanggulangi ketegangan ini sangat penting, namun mereka juga menghadapi tantangan besar dalam mempengaruhi sikap masyarakat yang semakin terpolarisasi. Jadi, diperlukan kebijakan pengungsi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat peran ulama dalam menjaga nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan di Aceh.