Padang, 22 Juli 2026, -The 6th AICCON – International Communication Conference resmi diselenggarakan pada 22–24 Juli 2026 di Grand Zuri Premier, Padang, Sumatra Barat. Konferensi internasional yang mengangkat tema “Communication Transformation for Sustainable Communities: Policy, Culture, and Digital Futures” ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pengelola pendidikan tinggi komunikasi untuk mendiskusikan perubahan lanskap komunikasi dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Salah satu redaktur riset Nur Syam Centre, Mevy Eka Nurhalizah, M.Sos berkesempatan mengikuti kegiatan luar biasa tersebut. Selain itu, juga berlangsung bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional dan Kongres Luar Biasa Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), sehingga menjadi ruang strategis bagi pertukaran gagasan sekaligus penguatan jejaring kelembagaan.
Salah satu sesi utama pada hari pertama menghadirkan A/Prof. Elske van de Fliert, yang memaparkan pentingnya komunikasi pembangunan dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Dalam pemaparannya, komunikasi pembangunan dipahami bukan semata-mata sebagai kegiatan menyampaikan informasi dari pemerintah, lembaga, atau ahli kepada masyarakat. Komunikasi pembangunan justru perlu ditempatkan sebagai proses dialogis yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam mengenali persoalan, merumuskan kebutuhan, menentukan prioritas, dan menyusun tindakan bersama. Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa masyarakat bukan objek program pembangunan, melainkan subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas untuk menentukan arah perubahan.
Paparan tersebut juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas relasi komunikasi di antara para pemangku kepentingan. Program yang dirancang secara teknokratis tanpa memahami kondisi sosial dan budaya lokal cenderung menghadapi hambatan dalam penerapan. Karena itu, komunikasi perlu dimulai dari proses mendengarkan, membangun kepercayaan, dan memahami cara masyarakat memaknai persoalan yang mereka hadapi. Pengetahuan lokal tidak boleh dipandang sebagai unsur tambahan, tetapi sebagai sumber penting dalam penyusunan kebijakan dan intervensi pembangunan yang lebih relevan, adaptif, serta dapat diterima oleh komunitas.
Dalam kerangka komunikasi pembangunan, partisipasi tidak cukup diukur dari kehadiran masyarakat dalam forum atau kegiatan formal. Partisipasi yang bermakna harus memberikan ruang bagi kelompok masyarakat untuk memengaruhi keputusan, menyampaikan kepentingan, dan memperoleh akses yang setara terhadap informasi maupun sumber daya. Hal ini menjadi penting karena setiap komunitas memiliki struktur sosial, relasi kuasa, dan tingkat akses yang berbeda. Kelompok perempuan, masyarakat pedesaan, komunitas adat, generasi muda, serta kelompok rentan lainnya dapat mengalami keterbatasan untuk menyuarakan kebutuhan mereka apabila proses komunikasi tidak dirancang secara inklusif.
A/Prof. Elske van de Fliert juga mengarahkan perhatian pada perubahan ekosistem komunikasi akibat perkembangan teknologi digital. Media digital dapat memperluas jangkauan informasi, mempercepat koordinasi, dan menyediakan ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, pemanfaatan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan pembangunan yang inklusif. Kesenjangan akses internet, perbedaan literasi digital, dominasi informasi tertentu, serta penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memperlebar ketimpangan. Oleh sebab itu, transformasi digital harus disertai dengan penguatan kapasitas masyarakat agar teknologi benar-benar menjadi sarana pemberdayaan, bukan sekadar saluran distribusi pesan.
Aspek lain yang memperoleh perhatian adalah perlunya komunikasi pembangunan bergerak melampaui pendekatan kampanye jangka pendek. Perubahan sosial tidak selalu berlangsung secara cepat dan linear, tetapi membutuhkan proses pembelajaran, negosiasi, penyesuaian, serta evaluasi berkelanjutan. Komunikasi harus terintegrasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya dinilai melalui banyaknya publikasi, jangkauan media, atau jumlah peserta, melainkan juga melalui tumbuhnya kepercayaan, peningkatan kemampuan masyarakat, terbentuknya kolaborasi, dan munculnya tindakan kolektif yang dapat dipertahankan.
Materi tersebut relevan dengan berbagai persoalan pembangunan di Indonesia, terutama ketika kebijakan publik harus diterapkan pada masyarakat yang memiliki latar budaya, kondisi geografis, dan kebutuhan yang beragam. Komunikasi pembangunan dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan realitas sosial di tingkat komunitas. Melalui pendekatan yang partisipatif, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan sektor swasta dapat membangun kerja sama yang tidak berhenti pada penyampaian program, tetapi menghasilkan pemahaman bersama dan pembagian peran yang lebih jelas. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi salah satu prasyarat agar agenda pembangunan memiliki legitimasi sosial dan keberlanjutan.
Bagi perguruan tinggi dan program studi ilmu komunikasi, paparan ini memberikan penguatan bahwa komunikasi pembangunan tetap menjadi bidang kajian yang penting di tengah perubahan digital. Pendidikan komunikasi perlu membekali mahasiswa tidak hanya dengan keterampilan produksi pesan dan penggunaan media, tetapi juga kemampuan membaca struktur sosial, memfasilitasi dialog, melakukan pemetaan pemangku kepentingan, serta mengevaluasi dampak komunikasi. Mahasiswa dan peneliti dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang lebih peka terhadap ketimpangan, keberagaman budaya, dan suara kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam proses pembangunan.
Sesi ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki posisi sentral dalam mewujudkan komunitas yang tangguh dan berkelanjutan. Pembangunan tidak cukup ditopang oleh kebijakan yang baik atau teknologi yang maju apabila tidak disertai proses komunikasi yang terbuka, setara, dan dapat dipercaya. Pesan utama dari paparan A/Prof. Elske van de Fliert adalah perlunya menempatkan manusia dan komunitas sebagai pusat perubahan. Komunikasi pembangunan harus mampu menghubungkan pengetahuan akademik dengan pengalaman masyarakat, mengubah informasi menjadi dialog, dan mendorong dialog menjadi tindakan bersama.
Melalui penyelenggaraan AICCON 2026, isu komunikasi pembangunan memperoleh ruang yang penting dalam perbincangan mengenai kebijakan, budaya, dan masa depan digital. Konferensi ini tidak hanya menjadi forum penyampaian hasil kajian, tetapi juga momentum untuk menegaskan tanggung jawab akademik dan profesional bidang komunikasi dalam menjawab persoalan masyarakat. Gagasan yang disampaikan pada sesi tersebut diharapkan dapat memperkaya praktik komunikasi pembangunan di berbagai daerah, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan dan program yang lebih partisipatif, inklusif, serta berorientasi pada keberlanjutan komunitas.
