AI di Kursi Menteri: Simbol Kemajuan atau Ilusi?
Opini
Oleh: Eva Putriya Hasanah
Ketika Albania mengumumkan peluncuran menteri kecerdasan buatan (AI) pertama di dunia bernama Diella, dunia bereaksi dengan campuran rasa takjub dan cemas. Takjub karena ini menandai lompatan simbolik era pemerintahan digital yang selama ini hanya hidup dalam imajinasi fiksi ilmiah; cemas karena untuk pertama kalinya, batas antara otoritas manusia dan algoritma tampak begitu kabur.
Menteri AI ini disebut-sebut akan membantu memberantas korupsi, terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang sering menjadi titik rawan penyimpangan. Ia diklaim mampu menganalisis data tender, menilai kelayakan proyek, dan meminimalkan risiko manipulasi. Pemerintah Albania menganggap langkah ini sebagai bentuk revolusi transparansi dan efisiensi.
Namun di balik jargon “AI untuk Integritas”, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah moralitas bisa diprogram? Apakah keadilan dapat dihitung secara algoritmik?
Simbol Kemajuan atau Sekadar Gimik Digital?
Langkah Albania jelas strateginya — baik secara politik maupun simbolik. Di tengah tekanan masyarakat terhadap korupsi yang mengakar, menghadirkan AI di kabinet adalah cara efektif untuk menampilkan citra reformis dan modern. Namun, apakah langkah ini benar-benar transformasional atau sekadar gimik digital yang memanfaatkan pesona “AI” di tengah euforia teknologi global?
Menurut banyak analis, Diella hanyalah representasi sistem cerdas yang membantu pengolahan data, bukan entitas yang memiliki kapasitas otonom untuk mengambil keputusan politik. Secara hukum, Albania tetap harus menunjuk menteri manusia yang bertanggung jawab atas hasil kerja AI tersebut. Dengan kata lain, Menteri AI mungkin bukan pejabat, melainkan simbol dari ambisi sebuah bangsa untuk menegaskan diri sebagai pionir di era baru tata kelola digital.
Baca Juga : Doa untuk Palestina: Khutbah Idul Adha di Masjid Ar Roudhoh
Tetapi simbol, betapapun kuatnya, tetap harus diuji oleh kenyataan. Sebab pada akhirnya, politik bukan hanya soal data dan logika, melainkan juga soal hati nurani, pertimbangan moral, dan empati terhadap manusia yang terdampak kebijakan.
AI dan Krisis Legitimasi Moral
Teknologi, sebagaimana diingatkan oleh filsuf Jürgen Habermas, selalu mengusung dua wajah: rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif. AI unggul dalam yang pertama — efisien, cepat, presisi. Namun pemerintahan yang sehat memerlukan yang kedua — dialog, musyawarah, dan tanggung jawab moral.
Di sinilah letak paradoks “menteri AI”. Suatu sistem algoritmik mungkin bebas dari suap, namun tidak bebas dari bias. AI hanya memisahkan data yang ia konsumsi, dan data dunia nyata dengan ketimpangan sosial, bias gender, serta kepentingan ekonomi.
Lebih dari itu, AI tidak memiliki kesadaran moral. Ia tidak mengenal empati atau rasa bersalah. Jika suatu kebijakan berbasis AI menimbulkan kerugian masyarakat, siapa yang bertanggung jawab? Mesin? Programmer-nya? Pemerintah yang menggunakannya? Pertanyaan inilah yang menandai krisis legitimasi moral dalam tata kelola berbasis AI.
Hal serupa diingatkan oleh Hannah Arendt, tanggung jawab adalah inti dari politik manusia. Tanpa kemampuan untuk menjawab, menyesal, atau meminta maaf, kekuasaan kehilangan sisi kemanusiaannya. Oleh karena itu, menggantikan manusia dengan algoritma dalam urusan publik bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal hilangnya “ruang moral” dalam berpolitik.
Dari Efisiensi Menuju Kemanusiaan
Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan dan data. Pemerintahan digital, kota cerdas, dan birokrasi otomatis dianggap sebagai jawaban atas semua masalah. Namun sejarah berkali-kali menunjukkan: teknologi tidak pernah netral. Ia merefleksikan nilai dan tujuan pihak yang mengendalikannya.
Baca Juga : Pemahaman Islam Moderat dan Relasinya dengan Agama Lain dalam Hadis
AI dalam pemerintahan memang bisa meningkatkan efisiensi — mengurangi kesalahan manusia, mempercepat layanan, dan menekan biaya. Tetapi jika efisiensi menjadi satu-satunya ukuran kebaikan, maka yang hilang adalah dimensi manusia itu sendiri: ruang untuk menimbang, berdialog, dan berempati.
Mungkin, inilah tantangan besar abad ini: bukan lagi bagaimana manusia mengajarkan mesin untuk berpikir, melainkan bagaimana manusia belajar untuk tetap manusiawi di tengah mesin yang semakin “cerdas”.
Akhirnya, Kembali ke Nurani
Fenomena “menteri AI” di Albania sebenarnya adalah cermin dari kegelisahan zaman — sebuah dunia yang mencari keadilan, namun mulai kehilangan kepercayaan pada manusia. AI hadir sebagai jawaban atas krisis integritas, namun sekaligus menampilkan krisis kepercayaan terhadap moralitas manusia itu sendiri.
Teknologi bisa membantu kita membuat sistem yang lebih bersih. Tetapi kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan tetap hanya bisa lahir dari hati manusia.
Sebab sebagaimana algoritma tak bisa berdoa, AI pun tak bisa menyesal.
Dan mungkin di situlah batas sejati antara manusia dan mesin: bukan pada kecerdasan, tapi pada kemampuan untuk bertanggung jawab.