(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Kritik Atas Agenda Riset Keagamaan Nasional 2018-2028

Opini

Di Indonesia terdapat suatu kekhususan terkait dengan kewenangan menyelenggarakan pendidikan. Jika di negara lain, hanya terdapat satu kementerian yang menyelenggarakan pendidikan, maka di Indonesia terdapat banyak kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, misalnya terdapat pendidikan keagamaan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) dan Pendidikan umum berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bahkan juga terdapat beberapa kementerian lain yang menyelenggarakan pendidikan, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Kesehatan.

  

Inilah keunikan Indonesia di dalam percaturan kependidikannya. Tentu bisa dipahami sebab sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga UU No 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, bahwa memang terdapat berbagai kewenangan dari kementerian lain selain Kemendikbud untuk menyelenggarakan pendidikan. Kemenag misalnya bisa menjadi penyelenggara pendidikan agama dan keagamaan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Makanya bisa disebut Indonesia menganut “satu sistem pendidikan nasional, banyak atap”. 

  

Di dalam forum stadium general yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana IAIN Ponorogo, 09/11/2020, yang diikuti oleh Rektor, Dr. S. Maryam Yusuf, dan segenap jajaran pimpinan dan dosen serta para mahasiswa program pascasarjana, secara tegas saya sampaikan bahwa kita bersyukur telah memiliki undang-undang pendidikan yang memberikan pemihakan terhadap pendidikan agama dan keagamaan. Kemenag memiliki mandat yang jelas sebagai penyelenggara Pendidikan agama dan keagamaan, khususnya pendidikan tinggi keagamaan.

  

Mandat ini merupakan konsekuensi sebagaimana tercantum di dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tercantum di dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 bahwa: Pemerintah dan masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.  Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berbentuk  universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan dapat berbentuk  ma’had ‘ali, pasraman, seminari dan bentuk lain yang sejenis. Sebagai konsekuensi dari diperbolehkannya mendirikan universitas, maka peluang untuk membuka program studi umum juga terbuka. 

  

Termasuk kekhususan tersebut adalah pelabelan rumpun ilmu pengetahuan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012, pasal 10, ayat (2) rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumpun ilmu agama, rumpun  humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam,  rumpun ilmu formal dan rumpun ilmu terapan. Agama berada di dalam rumpun tersendiri berbeda dengan pembidangan ilmu pada umumnya. Keunikan UU No 12 Tahun 2012 adalah rumpun agama berdiri sendiri.

  

Berangkat dari kekhusu\'an tersebut, maka Kemenag lalu merumuskan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) tahun 2018-2028. Sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam, No 6994 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028. Ada empat tema utama yang dijadikan sebagai agenda riset Nasional Kemenag, yaitu:

  

1. Study Islam (teks suci dalam agama-agama, syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan, pengembangan khazanah pesantren, dan pengembangan pendidikan)

  

2. Pluralisme dan Keragaman (negara, agama dan masyarakat, keragaman dalam etnis, budaya, sosial dan tradisi)


Baca Juga : Kilas Di Balik Api yang Tak Pernah Padam Walau Diguyur Hujan

  

3. Integrasi keilmuan (pendidikan transformatif, sejarah, arkeologi dan manuskrip, kesejahteraan sosial dalam masyarakat, perkembangan kedokteran dan Kesehatan, serta lingkungan dan pengembangan teknologi)

  

4. Kemajuan Globalisasi (studi kawasan dan globalisasi, isu gender dan keadilan, serta pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah).

  

Ada beberapa catatan kritis tentang ARKAN 2018-2028, sebagaimana dirumuskan oleh Ditjen Pendidikan Islam, antara lain adalah: 

  

1) Kurang didapati kajian atau penelitian tentang kebijakan publik yang dapat dijadikan sebagai standar  kualifikasi pelayanan Kemenag. Di dalam bidang Pendidikan Islam tentu yang juga diperlukan adalah untuk mengukur sejauh mana pelayanan pendidikan agama dan keagamaan telah relevan dan memenuhi keinginan stakeholder untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Penelitian tentang pelayanan publik Kemenag dan khususnya institusi Pendidikan Islam merupakan upaya untuk memperoleh masukan tentang program pendidikan berbasis customer satisfaction atau customer loyalty. 

  

2. Kurang didapati kajian atau penelitian tentang jaminan produk halal yang ke depan sangat penting. Diketahui bahwa era yang akan datang, sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah era di mana jaminan produk halal akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari peran PTKI. Tidak hanya berkepentingan menyiapkan ahli yang profesional dalam penyelia dan pemeriksa halal, akan tetapi juga berbagai penelitian tentang produk halal. 

  

3. Kurang didapati kajian atau penelitian tentang komunikasi dan penyebaran Islam dalam konteks masyarakat modern. Di era revolusi industri, saya kira salah satu yang menjadi sangat mengedepan adalah semakin menguatnya media sosial sebagai sarana silaturahmi dan media penyebaran atau pendampingan masyarakat khususnya masyarakat Islam. Makanya, penelitian tentang dakwah atau penyiaran Islam berbasis pada teknologi informasi atau era digital tidak dapat dielakkan, sehingga penelitian tentang dakwah Islam berbasis keislaman, keindonesiaan dan kemodernan yang berbasis teknologi informasi  atau digital harus memperoleh perhatian serius.

  

4. Kurang didapati kajian tentang kearifan lokal yang menjadi basis bagi pengembangan tradisi Islam lokal. Pendekatan sosiologis, antropologi, komunikasi bahkan ekonomi tentu bisa dimanfaatkan dalam kerangka memahami dan menjelaskan tentang bagaimana peran tradisi lokal atau kearifan lokal dalam pengembangan komunitas dan masyarakat Islam di tengah revolusi industri yang terus bergulir. Dengan memahami dan menjelaskan tentang hal tersebut, maka akan dapat digunakan untuk mempercepat perubahan masyarakat menuju masyarakat Islam Indonesia dengan tingkat keislaman, keindonesiaan dan kemodernan yang semakin baik.

  

5. Kurang didapati kajian dan penelitian tentang sastra, bahasa dan art, serta  tradisi dan perkembangannya di era modern. Menjadi masyarakat modern tidak berarti harus melepas seluruh atribut tradisi yang sudah mengakar kuat di dalam kehidupan. sastra lokal, bahasa lokal dan art lokal serta tradisi-tradisi lokal tentu memiliki sejumlah kontribusi di dalam membangun masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu pendekatan antropologi dan sosiologis, bahasa, art, tradisi Islam lokal tentu dapat  berdampingan dengan sains dan teknologi yang sangat penting untuk dikedepankan. 

  

Tentu saja saya sangat mengapresiasi terhadap keinginan yang sedemikian kuat dari Ditjen Pendis dalam kerangka untuk menghadirkan ARKAN 2018-2028 sebagai perwujudan tanggung jawab birokrasi dan akademis untuk melihat Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tanggung jawab generasi sekarang adalah untuk melahirkan generasi masa depan  yang memiliki tanggung jawab sosial yang besar untuk kelangsungan negeri ini dengan common platform yang jelas, yaitu masyarakat Islam Indonesia yang modern berbasis pada empat konsensus kebangsaan, yaitu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai ikatan yuridis berbangsa dan bernegara, NKRI sebagai bentuk final negeri ini dan kebinekaan sebagai basis relasi sosial, kebangsaan dan kenegaraan. 

  

Sebagai generasi penerus yang melanjutkan warisan para leluhur dan titipan generasi mendatang tentu lembaga pendidikan, khususnya memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk melestarikan keberagamaan yang bercorak wasathiyah, dan salah satu piranti untuk memahami dan menjelaskannya adalah melalui penelitian yang berkualitas dan kontributif.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.